kinghoki4d

Ji Youjiang Yuchu

pinjaman online tanpa ktp dan npwp

Ekonom Prediksi Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.

Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.

"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.

Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.

Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.

"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.

Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.

Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.

"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.

Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

freechip

Calon DPD RI Aceh kompak laporkan dugaan penggelembungan suara******

Banda Aceh (ANTARA) - Delapan calon anggota DPD RI asal Aceh kompak melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara di wilayah Kabupaten Pidie untuk salah satu kandidat nomor urut 27 ke Panwaslih Aceh.

"Jadi yang kita laporkan tentang penggelembungan suara ke calon DPD nomor urut 27 yang signifikan. Kami duga terjadi hampir semua kecamatan di Pidie," kata salah seorang calon anggota DPD RI Azhari Cage, di Banda Aceh, Jumat.

Adapun delapan calon anggota DPD RI yang membuat laporan tersebut yakni Azhari Cage, M Fadhil Rahmi, Akhyar Kamil, Rahmat Maulizar, Nazar Apache, Razi Aulia (MC Razi), Nazir Adam dan Darwati A Gani.

Untuk calon anggota DPD RI asal Aceh nomor urut 27 yang disebutkan, sesuai daftar DCT atau keputusan KIP Aceh yakni atas nama Sayed Muhammad Muliady.

Azhari menyampaikan, pihaknya telah membandingkan antara data C hasil dengan di tingkat kecamatan, perbedaan perolehan suara itu juga telah diprotes dalam pleno KIP Pidie

Hasil protes tersebut kemudian sudah dilakukan koreksi untuk empat dari 23 kecamatan di Pidie, yaitu di Kecamatan Mane, Tiro, Indra Jaya dan Keumala. Sedangkan yang lainnya tidak diperbaiki.

"Bahwa ini kezaliman yang luar biasa dengan sistematis, harus kami lawan. Maka kami berkesimpulan melaporkan kepada panwaslih untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki agar keadilan ini sama-sama kami dapatkan," ujar Azhari Cage.

Hal senada juga disampaikan calon anggota DPD RI lainnya, M Fadhil Rahmi menyampaikan bahwa indikasi penggelembungan suara tersebut terjadi di hampir kecamatan di Pidie. Kecuali di tiga kecamatan awal yaitu Glumpang Baro, Geulumpang Tiga dan Titeu.

"Kalau yang lain terjadi apa yang kita duga sebagai penggelembungan suara, dilakukan oleh penyelenggara untuk keuntungan salah satu calon," katanya.

Anggota DPD RI yang masih menjabat ini menyebutkan, dugaan penggelembungan suara untuk salah satu kandidat itu sangat signifikan, lebih kurang mencapai 100 ribu suara.

Penggelembungan suara itu, lanjut dia, diduga untuk calon nomor urut 27, berdasarkan dari hasil-hasil pleno di tingkat kecamatan, hingga sampai ke tingkatan pleno kabupaten.

"Jumlahnya signifikan sekali, mungkin di angka-angka 70 ribu sampai 100 ribu (kenaikan penggelembungan suara) sekitar itu," ujarnya.

Dirinya berharap penyelenggara serta pengawas Pemilu untuk dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena yang dilakukan ini bagian dari membawa masalah pada tempatnya.

Kemudian, semua proses pelaporan ini juga sebagai upaya melindungi suara rakyat tidak dikhianati, serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan dalam Pemilu.

"Maka, kita harapannya di provinsi ini KIP Aceh dan Panwaslih Aceh untuk mampu menjaga netralitas kondisi yang kondusif. Tolong dudukkan suara sesuai dengan pilihan-pilihan yang dipilih oleh masyarakat," kata Fadhil Rahmi.

Terkait laporan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf menegaskan, pihaknya segera melakukan kajian terlebih dahulu terhadap laporan para calon anggota DPD RI Aceh tersebut, serta melihat bukti-bukti yang disampaikan.

"Kita akan kaji, kita lihat prosesnya apa, kita lihat bukti buktinya. Nanti ada perbaikan-perbaikan yang kita minta. Ada tata cara prosedurnya," demikian Fahrul Rizha Yusuf.

Baca juga: Bawaslu siap hadir dalam rapat Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
Baca juga: Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

harga voucher tri 1 5 gb 7 hari

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Dewa Badai

cuan888

Ekonom Prediksi Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.

Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.

"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.

Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.

Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.

"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.

Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.

Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.

"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.

Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Rekor dunia alien komputer binatang roh

judi resmi

Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******

Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
 Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
 Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.

Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

rencana penyelamatan sampah

promo lazada pengguna baru

Bonus Demografi dan Ketahanan Pangan******

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045, berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung mulai 2012 hingga 2036.

Sementara berdasar perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas), bonus demografi bisa lebih lama, yakni tahun 2041.

Perhitungan terakhir ini berdasarkan proyeksi penduduk berbasis data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045. Artinya, periode bonus demografi lima tahun lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan sekitar 17 tahun waktu tersisa bangsa ini harus menyiapkan generasi baru, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Seberapa penting periode bonus demografi? Negara yang berada dalam periode bonus demografi, memiliki penduduk usia produktif berlimpah, sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.


Generasi sehat

Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun, keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan prima dan tingkat kecerdasan baik.

Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.

Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk tunda-tunda atau mengabaikan situasi yang ada.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini, akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang sedang berjalan.

Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai, akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental, karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan, memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia, tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012.

Panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun.

Dengan menginvestasi 1 dolar AS pada gizi dapat memberikan hasil 30 dolar AS, dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Jelas sudah, bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin.

Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan negara ini dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama.

Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat, akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras.

Ini merupakan menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu begitu saja.

Ketahanan pangan

Untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan yakni menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia, jender (ibu hamil dan menyusui), profesi, aktivitas, daya beli, hingga kondisi geografis.

Dengan bantuan teknologi informasi, bisa dipetakan terkait kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya.

Keinginan menghapus tengkes, mengejar peluang bonus demografi, dan menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional, karena akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang disaksikan hari-hari terakhir ini.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral.

Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga beras saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Masalah terbesarnya adalah soal kultur, masyarakat di Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi beras, atau nasi tiga kali sehari.

Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, dalam jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah kuwalahan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Selain tekanan kebutuhan domestik, sumber pangan karbohidrat dan protein nabati saat ini juga semakin rentan terdampak perubahan iklim.

Berdasar laporan khusus Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC) terkait Perubahan Iklim dan Lahan menyebutkan, perubahan iklim telah memengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrem yang lebih kering.

Produksi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang merupakan komponen kunci pola makan sehat, juga rentan terhadap perubahan iklim pada suhu yang memanas.

Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memilih tanaman yang memiliki daya tahan kuat terhadap perubahan iklim. Untuk karbohidrat, tanaman sorgum bisa jadi salah satu pilihan.

Dari aspek nutrisi, sorgum memiliki kadar asam amino esensial dan mineral yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan dibandingkan gandum utuh, serta biji-bijian sumber karbohidrat yang lain.

Di tengah krisis iklim seperti sekarang, maka masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber umbi-umbian, jangan lagi terlalu mengandalkan beras.

Masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber pangan dari umbi-umbian dan sagu-saguan.

Sedikit catatan tentang sagu, tanaman endemik Indonesia ini juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi. Sagu merupakan sumber pangan yang bisa tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut, sehingga memiliki potensi menyerap karbon.


*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2024