cara membayar kredivo

Ambisi Berdarah Besi

gantengqq

Luhut Perintahkan Polisi Pidanakan Oknum Lalai di Ledakan Smelter ITSS******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan memerintahkan kepolisian untuk memidanakan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus meledaknya tungku smelterPT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Perintah ia keluarkan saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Waaster Panglima TNI, Kapolda Sulawesi Tengah, Pangdam XIII/Merdeka dan pemangku kepentingan lainnya.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari koordinasi pertama yang dilakukan pada 28 Desember tahun lalu terkait ledakan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa kementeriannya akan melakukan penyidikan penuh terhadap insiden tersebut.

Bersama Ida dan Agus, Luhut juga memberikan instruksi kepada kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan-kepatuhan dan ketentuan ketenagakerjaan. Bukan hanya untuk smelter ITSS, tetapi juga untuk seluruh smelter yang lain.

"Saya minta penanganan kasus ini harus dilakukan secara terpadu, semua K/L (kementerian/lembaga) harus saling mendukung," ujar Luhut.

"Kita harus tunjukkan bahwa kita memang butuh investasi, tetapi mereka harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Jangan sampai aturan itu disepelekan," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ida menyebut ada indikasi kuat pelanggaran standard operating procedure (SOP) dan kelalaian dalam penerapan persyaratan K3 yang menyebabkan terjadi kecelakaan kerja berupa ledakan dan kebakaran tanur.

"Kami menyarankan agar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, selain menggunakan KUHP dapat memasukkan UU Ketenagakerjaan, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar dapat diupayakan tanggung jawab pidana, juga dapat dikenakan kepada korporasinya," ungkap Ida.

Dalam laporannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan pihaknya telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahapan penyelidikan ke penyidikan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi peristiwa, serta melaksanakan penyitaan terhadap barang bukti.

Tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak saat pekerja memperbaiki bagian tungku. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa slag atau terak dalam tungku yang keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.

Beberapa tabung oksigen di sekitarnya juga ikut meledak hingga menimbulkan kobaran api.

Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan secara tiba-tiba.

Akibat kejadian ini, sedikitnya 21 orang tenaga kerja tewas dan puluhan lain terluka. Mereka terdiri dari empat orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI).

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Kelahiran kembali modern setiap hari

aseantogel

Alasan Citilink******

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu Koper AirWheelpenumpang dilarang masuk ke kabin pesawatviral di media sosial baik X maupun TikTok belakangan ini.

Penumpang yang membawa koper AirWheel mengaku terkejut dengan larangan itu.

Mereka juga mempertanyakan adanya larangan tersebut. Pasalnya, sebelumnya mereka bisa terbang dan membawa koper AirWheel ke kabin.

Smart luggage atau koper Airwheel merupakan jenis koper yang bisa dikendarai, karena dilengkapi dengan pegangan, roda, dan mesin yang memakai baterai litium.

Tujuannya, agar penumpang tidak lelah karena bisa duduk di atas koper sambil mengendarainya.

Lihat Juga : Isi Lengkap Curhat Ahok soal Miris Kerja di BUMN

Lalu apa alasan mereka melarang koper AirWheel masuk ke kabin?

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Citilink melarang penumpang membawa koper AirWheel masuk ke kabin pesawat demi alasan keamanan bersama.

Pasalnya, koper Airwheel merupakan jenis koper smart bermesin yang memakai baterai lithium. Semua jenis baterai lithium tidak bisa dibongkar pasang tak diizinkan masuk kabin karena bisa mengganggu penerbangan.

Berdasarkan situs resmi Garuda Indonesia, terdapat beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat, karena alasan keselamatan dan keamanan.

"Kendaraan kecil yang menggunakan baterai lithium seperti airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance wheel, dan lain-lain tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin pesawat semua penerbangan Garuda Indonesia, baik sebagai bagasi kabin maupun bagasi terdaftar," bunyi informasi di laman resmi Garuda Indonesia.

Begitu juga dengan Citilink, di situs resminya disebutkan dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam membawa smart luggage atau Airwheel ke kabin pesawat.

Pertama, smart luggageatau Airwheel dengan Non - baterai non-removablelithium, tidak diizinkan untuk masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat.

Ketentuan kedua, alat-alat elektronik baterai removable lithiumdiizinkan, namun lewat ketentuan yang berlaku dari PED dan IATA.

Selain itu, sejak 2013 lalu Federal Aviation Administration (FAA) telah melarang baterai lithium cadangan di bagasi terdaftar untuk disimpan di unit kargo pesawat. Sebagian besarsmart luggageatau koper AirWheel menggunakan tenaga baterai lithium-ion, dinilai berbahaya karena berpotensi terjadi kebakaran, sehingga tidak diperbolehkan.

Aturan-aturan ini tentu saja telah melalui pertimbangan lebih dulu oleh maskapai penerbangan sehingga harus dipatuhi demi keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di pesawat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Pengkhianat menyayangi istrinya

bir365 slot

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

fastwin77

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku memakai rekening petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga penerimaan gratifikasi.

Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.

"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.

Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun  2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.

Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pembuat mimpi

link slot malam ini

Validation Cloud Dapatkan Pendanaan Pertama Sebesar ,8 Juta Untuk Mendorong Infrastruktur Web3******

Zug, Swiss, (ANTARA/PRNewswire) - Sebagai langkah signifikan untuk merevolusi infrastruktur Web3, Validation Cloud dengan bangga mengumumkan keberhasilan penutupan putaran investasi eksternal pertama yang telah mengumpulkan ,8 juta. Dipelopori oleh Cadenza Ventures dari San Francisco, putaran pendanaan ini melampaui perkiraan dan mendapatkan kontribusi sejumlah investor internasional yang hebat, misalnya Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures, and AP Capital.
Alex Nwaka, salah satu Pendiri Validation Cloud, menyatakan antusiasmenya terhadap pendanaan tersebut, "Investasi ini merupakan momen penting bagi Validation Cloud, karena kami bertujuan memenuhi permintaan mendesak akan infrastruktur Web3 yang terukur dan sesuai. Sungguh merupakan kehormatan untuk bekerja sama dengan para investor kami yang sangat berjasa dalam mendorong penggunaan platform kami di seluruh dunia di kalangan jaringan yang canggih, pengembang, dan manajer aset."
Validation Cloud adalah perusahaan terdepan di bidang teknologi Web3 dan telah mengembangkan arsitektur sistem inovatif yang mempersiapkan kemajuan yang signifikan di sektor ini. Dikenal sebagai "Cloudflare of Web3," perusahaan ini menyediakan platform yang kuat, terukur, dan cerdas dengan layanan Staking, layanan Node layanan API, dan layanan Data, yang terinspirasi oleh dampak transformatif Cloudflare atas infrastruktur Web2.
Didirikan oleh para profesional senior di bidang Proof-of-Stake, Validation Cloud memiliki tim profesional yang sangat berpengalaman dari berbagai perusahaan ternama seperti Uber, Workday, Deloitte, Citadel, Morgan Stanley, Binance, Crypto.com, Figure, R3, dan lain-lain melalui penekanan pada pendekatan yang mengutamakan profesional berbakat dengan tenaga kerja di seluruh dunia.
Kumar Dandapani, Managing Partner di Cadenza Ventures, menyoroti visi strategis di balik investasi mereka, "Di Cadenza, kami tidak berinvestasi di sembarang perusahaan, namun untuk masa depan teknologi transformatif. Peran perintis Validation Cloud di bidang Proof-of-Stake dan upaya tiada henti bagi infrastruktur Web3 generasi berikutnya menjadikan mereka pemimpin di bidang Web3."
Aly Madhavji, Managing Partner Blockchain Founders Fund, menyatakan pendapatnya tentang investasi ini, "Kami percaya pada kekuatan transformatif Web3 dan kemampuannya mengubah cara pengoperasian bisnis. Berinvestasi pada Validation Cloud benar-benar selaras dengan visi kami dalam mendukung platform inovatif yang siap memimpin gelombang transformasi digital berikutnya."
Validation Cloud dikenal karena kemitraan yang erat dengan berbagai jaringan sejak tahap awal, mendukung beragam ekosistem mulai dari ekosistem ternama seperti Chainlink, Hedera, dan Stellar hingga jaringan baru seperti Aptos, Eigenlayer, dan Berachain. Platform mereka meletakkan landasan bagi penggunaan jaringan oleh berbagai perusahaan, sehingga Validation Cloud menjadi pelaku utama dalam lanskap infrastruktur Web3.
Untuk rincian lebih lanjut tentang Validation Cloud dan penawarannya, harap kunjungi www.validationcloud.io.
Harap hubungi: Kelly Clark, Director of Communications | kelly.clark@validationcloud.io 

Funding Announcement for Validation Cloud by Alex Nwaka
Foto - https://mma.prnasia.com/media2/2349304/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg?p=medium600
Foto - https://mma.prnasia.com/media2/2349305/Validation_Cloud_Validation_Cloud_Secures__5_8_Million_in_Inaugu.jpg?p=medium600

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

patriark legendaris

judi slot online

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024