ini168 slot

Pembunuhan tanpa batas

OLX Bakal PHK 300 Pekerja di Indonesia******

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Berdasarkan DealStreetAsia, Senin (30/1), sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa OLX Group bakal melakukan pengurangan karyawan untuk cabang Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan yang sepi.

Selain itu, perusahaan juga bakal mengubah arah bisnis secara perlahan dari saat ini model bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C) menjadi konsumen ke bisnis (consumer to business/C2B) dan bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

Badai PHK memang masih menjadi ancaman memasuki tahun yang baru ini. Lanjutan PHK sudah terjadi di berbagai perusahaan di awal 2023.

Sebut saja, anak Uber dalam bidang logistik, Uber Freight, mengumumkan bakal melakukan PHK terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) lalu.

Kemudian, ada juga induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media yang dengan kompak menyatakan bakal mengurangi jumlah karyawannya.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce.

Dengan kondisi ini, maka tak heran bahwa banyak perkiraan kondisi perekonomian, termasuk bisnis masih gelap di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Alkimia Shinto

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Erick Sebut 9 BUMN Masih Rugi: Kalau Lebih Banyak Rugi Ya Bodoh******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan masih ada 9 dari 41 perusahaan pelat merah yang merugi sepanjang 2022.

Meskipun ada yang merugi, ia mengatakan mayoritas BUMN mencatatkan keuntungan.

"Begini, kalau usaha itu ada untung ada rugi. Cuma kalau lebih banyak rugi, bodoh atau pintar? Ya bodoh. Alhamdulillah dari 41 BUMN sekarang mayoritas sehat, hanya 9 yang masih merugi. Bukan jelek, merugi," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Tahun ini bisa mudah-mudahan, ini kan belum tutup buku 2022. Nanti di 2023 setelah audit mudah-mudahan (laba) di atas Rp200 triliun. Artinya, dana-dana ini bisa masuk ke pemerintah, baik pajak, hasil dividen sehingga penguatan keuangan pemerintah ini bisa semakin kuat," jelas Erick.

Kendati demikian, Erick enggan merinci sektor mana saja yang merugi. Menteri BUMN itu mengatakan lebih baik menunggu hasil audit.

Erick memang dikenal dengan aksi bersih-bersih di BUMN. Ia juga melakukan perampingan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41. Perampingan ini diklaim memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.

Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.

Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Jajal Kereta Panoramic, Menhub Akui Dapatkan Sensasi Baru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Budi menilai Kereta Panoramic sebagai inovasi yang baik dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia yang menawarkan panorama indah pada para penumpang. Kereta ini memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya, serta atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis.

Adapun sejumlah negara yang telah memiliki layanan Kereta Panoramic di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, warga Indonesia tak perlu bepergian jauh keluar negeri.

"Saya kira jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah ke depannya, karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini," katanya.

Kereta Panoramic telah diuji coba pada 24 Desember 2022, yang dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan. Selain jendela yang lebih besar, kereta ini juga memiliki sejumlah fasilitas lain seperti kursi yang nyaman, toilet yang luas dilengkapi sensor otomatis, televisi, rak bagasi khusus, makanan, minuman, dan selimut.

Pada masa percobaan operasi tersebut, PT KAI menerima sejumlah masukan dari pelanggan terkait layanan KA tersebut, sehingga akhirnya pengoperasian Kereta Panoramic diberhentikan sementara.

Salah satu masukan dari pengguna adalah pengurangan jumlah kursi penumpang di setiap gerbong, dari sebelumnya 46 kursi menjadi 38 kursi. Hal ini memungkinkan semua penumpang memiliki pengalaman sama dalam menikmati perjalanan.

Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari Kereta Panoramic, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan serangkaian pengujian statis maupun dinamis. Pengujian itu mencakup pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dua unit Kereta Panoramic dinyatakan lulus pengujian.

PT KAI memaparkan, Kereta Panoramic direncanakan akan dioperasikan kembali pada akhir pekan pada Februari 2023. Kereta ini akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Staisun Gambir-Bandung pulang-pergi) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya pulang-pergi).

Tarif kereta Argo Parahyangan Panoramic adalah sebesar Rp350 ribu, dan Rp1.120.000 untuk kereta Argo Wilis Panoramic dengan kapasitas 38 tempat duduk. Tiket dapat dipesan di aplikasi KAI Access, web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Turut hadir dalam peninjauan Kereta Panoramic adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta jajaran Kemenhub dan KAI.

Ratu Pingwang

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]