situs win slot login

Kaisar Aogu

Harga Beras Melejit di Pasar Tradisional Jakarta, Hampir Rp15 Ribu******

Harga beras di sejumlah pasar tradisionalJakarta terpantau naik. Per hari ini, Kamis (14/9), salah satu merek beras eceran hampir menyentuh Rp15 ribu per liter.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, harga beras pulen naik dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp11 ribu per liter.

Salah satu penjual di pasar tersebut menyebut kenaikan harga beras terjadi sejak sebulan lalu.

Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga beras terpantau stabil. Beras Jebe masih Rp11 ribu per liter dan beras Pera masih Rp14 ribu per liter.

Namun, salah satu penjual di pasar tersebut melaporkan bahwa harga beras per karung yang mereka dapatkan naik Rp5.000 sampai Rp30 ribu. Kenaikan harga ini telah terjadi sudah lebih dari sebulan yang lalu.

Di sisi lain, harga telur di Pasar Cidodol turun naik. Telur sekarang dibanderol Rp27 ribu per kilogram (kg). Harga ini turun dari Rp30 ribu per kg.

Sementara di Pasar Kebayoran Lama harga telur masih stabil di Rp28 ribu per kg.

Harga minyak dan gula juga terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Evolusi seni bela diri ekstrim

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Lagu Kebangkitan Jiwa

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]