slot terpercaya dan mudah menang

Tuan Kerajaan Dao

Kadin Resmi Luncurkan Platform Pelatihan Digital Kadin for Naker******

Dalam rangka merayakan Hari Buruhatau May Day, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid secara resmi meluncurkan platform Kadin for Naker yang disaksikan oleh ratusan perwakilan buruh.

Arsjad menjelaskan revolusi industri 4.0 yang dipenuhi oleh teknologi digital dan otomatisasi dapat memajukan industri.

Namun, berpotensi membuat disrupsi lainnya, yakni penggantian sumber daya manusia oleh teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Tujuan dari platform pelatihan digital ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri.

"Adanya Kadin for Naker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dari para tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga dapat meningkatkan link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri," harapnya.

Tak hanya itu, Arsjad menjelaskan Kadin for Naker juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Sehingga, masing-masing keluarga sat ini dapat memiliki dua sumber pendapatan, yaitu kepala rumah tangga beserta istri.

Dengan begitu, kesejahteraan keluarga tersebut dapat meningkat karena memiliki pemasukan tambahan keluarga.

Sebagai representasi dunia usaha dan dunia industri nasional, Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Kadin Indonesia dalam hal ini adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Platform Kadin for Naker ini turut didukung oleh Pijar Foundation, penyedia platform edukasi dan pengembangan diri bagi pelajar dan profesional yang sudah dikembangkan dengan skala nasional sejak 2019.

Tak hanya infrastruktur digital, Pijar Foundation juga memberikan akses ke ratusan kelas yang diampu oleh pelaku industri serta kelas-kelas lainnya yang akan khusus dibuka untuk program Kadin for Naker ini.

Dalam platform Kadin for Naker, tiap pekerja nantinya akan menemukan berbagai program pilihan untuk meningkatkan kapasitas atau skill pekerja, mulai dari pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan jenjang karir, pengembangan kemampuan diri, hingga tes minat dan bakat.

Ke depannya, platform ini juga akan menyediakan layanan pasar kerja yang akan menjembatani pekerja dengan pencari kerja.

Untuk dapat mengakses berbagai program gratis di Kadi nfor Naker, pekerja harus mendaftarkan diri di www.kadinfornaker.id.

Syarat mendaftar cukup menuliskan nama dan nomor telepon seluler, asal perusahaan dan bidang pekerjaan, serta afiliasi serikat buruh, kemudian dilanjutkan dengan membuat kata sandi.

Supermarket benteng saya

IHSG Meredup ke 6.785 Usai 351 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.785 pada Rabu (3/5) sore. Indeks saham melemah 77,34 poin atau minus 1,1 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,25 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,48 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 195 saham menguat, 351 terkoreksi, dan 184 lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor industri, yakni minus 1,56 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak bergerak di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,12 persen, indeks NYSE Composite minus 1,42 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,89 persen.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Saham Waskita Anjlok 6,09 Persen Usai Dirut Jadi Tersangka Korupsi******

Saham PTWaskita Karya(Persero) Tbk atau WSKT anjlok 14 poin atau minus 6,09 persen pada perdagangan Selasa (2/5) pukul 13.41 WIB.

Penurunan ini terjadi usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama WSKT Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh perseroan dan PT Waskita Beton Precast beberapa waktu lalu.

Mengutip RTI Infokom, saham WSKT anjlok ke posisi Rp216 per lembar saham. Adapun pada awal pembukaan bursa, saham emiten sektor jasa konstruksi, industri, real estat dan perdagangan itu berada di level 230.

Lalu, total frekuensi perdagangan saham mencapai 2.429 kali. Sedangkan, kapitalisasi pasar (market cap) saham WSKT menyentuh Rp6,22 triliun.

Destiawan sendiri kini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan atau hingga 17 Mei mendatang.

Dalam perkara ini, DES diduga telah melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen palsu.

Lihat Juga : Bye bye Dolar AS, Transaksi Dagang RI-Korsel akan Pakai Rupiah dan Won

Dokumen itu kemudian digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif.

DES disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak WSKT menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung tersebut.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4) lalu.

WSKT menegaskan kasus hukum yang menyeret sang dirut tidak berdampak signifikan pada kegiatan perusahaan, baik secara operasional maupun keuangan. Perusahaan menegaskan bakal terus menjalankan seluruh program dan strategi sesuai target.

"Dalam menjalankan proses bisnisnya, Waskita Karya selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," tutup perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

Dirut Waskita Diberhentikan Sementara Usai Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karya(Persero) memberhentikan Destiawan Soewarjono sebagai direktur utama perusahaan buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian sementara itu berlaku mulai 29 April.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, Destiawan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran uutang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Sebelum Destiawan, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]