petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mega mpo slot

freechip123 158Jutaan kata 304060Orang-orang telah membaca serialisasi

《mega mpo slot》

BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon******

BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon
Arsip Foto - Warga mencari ikan di tepi pantai Teluk Ambon dengan latar belakang Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon, Maluku, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt/am.
Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Harlin Turiah, merekomendasikan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon, Maluku, mengingat keberadaannya yang sudah terancam punah.

"Kami merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar Bahasa Laha ini tetap lestari, untuk dibuatkan salah satunya menjadi bahasa persatuan di daerah Ambon karena Nahasa Laha ini memiliki 15 sebaran dialek di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Lease (Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut)," kata Harlin dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Harlin menjelaskan penduduk di Negeri (setingkat desa) Laha berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 7.167 jiwa, tetapi penutur Bahasa Laha yang aktif hanya sekitar 240 jiwa, dengan rata-rata pemakai berusia di atas 50 tahun.

"Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha. Padahal ini menjadi aset budaya kita yang betul-betul masih ada terkait bahasa yang ada di Kota Ambon," ujarnya. 

Baca juga: BRIN ungkap alasan bahasa daerah bisa terancam punah

Ia mengutarakan situasi kebahasaan di Maluku sangat beragam, hanya berbatas daerah atau kampung saja sudah berbeda bahasa, yang menjadikan jumlah bahasa di Maluku menempati peringkat ketiga terbanyak setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur, sehingga Bahasa Laha sangat penting untuk dilestarikan.

"Di Ambon, secara umum kita menggunakan Bahasa Melayu Ambon, saya menyebutnya lebih cocok dengan Bahasa Indonesia dialek Ambon. Bahasa Melayu Ambon inilah yang kemudian banyak memengaruhi masyarakat dan lebih banyak digunakan," tuturnya.

Ia menyebutkan sudah tidak ada penutur aktif di bawah 50 tahun, karena mereka hanya sebatas menjadi penutur pasif.

"Dahulu usia anak-anak diajarkan bahasa daerah, sekarang hampir tidak ada. Sekarang hampir semua menggunakan Bahasa Indonesia Melayu Ambon, baik di situasi resmi maupun tidak resmi," ucapnya.

Baca juga: Kemenag terbitkan mushaf Al Quran terjemahan bahasa Melayu Ambon

Selain itu, menurutnya, selama ini juga tidak ada ruang informal agar para penutur saling berkomunikasi.

"Niat hanya datang dari tetua adat, tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Untuk itu harus ada dukungan baik dari Kemendikbudristek di Badan Bahasa maupun periset bahasa dari BRIN bisa menyokong pelestarian bahasa di Laha," paparnya.

Ia juga berharap agar masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu baik di tingkat sosial maupun tingkat pembuat kebijakan, untuk menyokong kelestarian Bahasa Laha, dengan menetapkan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon.

Baca juga: Kemenag telah terjemahkan Al Quran dalam 26 bahasa daerah

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang******

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:nagaboa

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
rumah mpo slot provider
alojudi
pinjaman di adakami
dapat duit dari internet
04 erek erek togel
langsung maxwin
888togel
boomslot
slot lagi gacor malam ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 lazuri88
Bab 2 kredit hp paling murah
Bab 3 situs to slot
Bab 4 situs slot terbaik dan tergacor
Bab 5 slot minimal deposit dana 5000
Bab 6 togel288
Bab 7 slot gacor jam 8 malam
Bab 8 slot paling mudah jackpot
Bab 9 hasilmacau
Bab 10 slot indonesia online
Bab 11 pk1sports
Bab 12 seven4d slot
Bab 13 perdana 88 slot
Bab 14 togel hari ini sgp
Bab 15 voxxy88
Bab 16 situs paling gampang maxwin
Bab 17 situs resmi slot online
Bab 18 netent slot demo
Bab 19 semangat slot
Bab 20 cara memasang togel lewat hp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4808bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Kaisar Dewa Abadi

58 erek erek togel
Sri Mulyani harap demokrasi terjaga baik pada Pemilu 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap demokrasi dapat terjaga dengan baik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita jaga demokrasi ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede, jadi kita jaga supaya bagus," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di TPS 73, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bendahara Negara mengatakan demokrasi merupakan latihan untuk menguji semua pilihan rakyat. Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat untuk menyalurkan hak suara sesuai dengan keinginan hati dan pikiran.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

situs online yang aman
Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis
Suasana TPS 19 Waykandis, Kota Bandarlampung, usai dihentikannya pencoblosan oleh Bawaslu Bandarlampung karena adanya surat suara yang tercoblos. Bandarlampung, Rabu, (14/2/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Badarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menghentikan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, karena ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos.

"TPS 19 kami hentikan sementara pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos," kata anggota Bawaslu Kota Badarlampung Hassanudin Alam di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dilaporkan masyarakat yang sedang mencoblos di TPS 19 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Warga saat mau mencoblos ternyata menemukan ada surat suara sudah tercoblos. Kemudian diganti yang baru, ternyata sama sudah tercoblos juga maka kami minta pengawas TPS berkomunikasi dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menghentikan sementara," kata dia.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Setelah dihentikan sementara, Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pengecekan surat suara yang masih terlipat dan memang menemukan ada yang sudah tercoblos

"Untuk jumlahnya masih kami cek berapa yang sudah tercoblos di lipatan surat suara itu. Tetapi, yang pasti, itu surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kota yang sudah tercoblos," katanya.

Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI serta DPR RI semuanya aman tidak ada yang tercoblos.

"(Surat suara) presiden, DPD dan DPR RI setelah kami cek lipatan surat suara semua aman tidak tercoblos," kata Hassanudin.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Dia mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 19 tercatat sebanyak 260 orang dan pemilih yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 115 orang.

"Yang sudah mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara 115 orang pemilih, jadi sisa surat suara yang terlipat kami amankan terlebih dahulu," tambahnya.

Hassanudin menegaskan bahwa kejadian di TPS 19 ini dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh Bawaslu Bandarlampung.

"Untuk laporan hingga kini baru di TPS 19 yang ada masalah. Di lokasi lain belum ada laporan, di sini (TPS 19) sudah kami catat dan laporkan secara berjenjang," ucapnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Bandarlampung laporkan Lurah Perumnas Wayhalim ke KASN
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tak ada toleransi untuk pidana pemilu

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Siswa Lurus A

slot demo hailing
BNPB salurkan Rp350 juta dana penanganan darurat bencana di Intan Jaya
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan di dampingi petugas BPBD Intan Jaya memimpin rapat koordinasi bersama tim gabungan penanganan darurat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Inyan Jaya, Papua Tengah, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-BNPB.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana bantuan senilai Rp350 juta untuk mengoptimalkan upaya penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dana bantuan tersebut sifatnya merupakan dana siap pakai yang telah disalurkan kepada pemerintah setempat pada Senin (12/2) kemarin.

Selain itu BNPB juga telah menyalurkan dukungan logistik peralatan kepada pemerintah daerah setempat di antaranya berupa tenda pengungsi sebanyak tiga unit, sembako 300 paket, makanan ringan biskuit, perangkat kebersihan dan pompa alkon sebanyak lima set.

Meski dalam laporannya BNPB masih belum dapat melaporkan berapa jumlah warga yang mengungsi dan bagaimana kondisi terkini mereka akibat bencana banjir dan tanah longsor itu. Namun memastikan bantuan yang disalurkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

“Ini wujud pemerintah segera hadir di tengah-tengah masyarakat meringankan dari dampak bencana dengan melakukan penanganan darurat,” kata dia.

Ia pun berharap dana bantuan bisa memaksimalkan upaya penanganan darurat yang dilakukan tim gabungan BPBD, Basarnas dan TNI-Polri setempat. Misalnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan peralatan perlengkapan yang menunjang proses pencarian dan evakuasi para korban terdampak.

Hal demikian penting karena menurutnya, berdasarkan pantauan tim di lokasi diketahui kerja tim gabungan tersebut cukup terhambat akibat terjalnya medan perbukitan pascalongsor dan diperparah oleh cuaca buruk.

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Sejak Jumat (9/2) dilaporkan enam orang warga distrik Sugapa menjadi korban, lima meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat tertimbun material longsor.

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Banjir dan longsor terjang Sumbawa Jumat sore, 6.278 jiwa terdampak
Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ada pintu ke ruang bawah tanah

situs slot ceria777
Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Warisan kekaisaran

polaspin
Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin
Arsip Foto - Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin Human Papilloma Virus (HPV) kepada siswi sekolah dasar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2023 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). ANTARA FOTO/Hreeloita Dharma Shanti/wpa/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Persahabatan Anindhita mengatakan bahwa vaksinasi HPV perlu diberikan kepada anak perempuan sedini mungkin, guna mencegah kanker serviks.

"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.

Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja 

Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.

Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.

"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.

Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.

Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.

"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.

Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini

Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul

Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.

Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.

"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Buku Misteri Tokyo

buku mimpi 2d abjad bergambar lengkap
BMKG: Gempa tektonik magnitudo 5,3 guncang Maluku
Peta lokasi gempa bumi magnitudo M5,3 yang berlokasi di laut pada jarak 206 kilometer arah Barat Laut Tanibar dengan kedalaman 158 kilometer, Selasa (13/2/2024). ANTARA/HO-BMKG.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang beberapa wilayah di Maluku pada Selasa pagi .

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan gempa bumi tersebut menimbulkan guncangan di daerah Amahai, Maluku Tengah dengan skala intensitas III - IV MMI.

Baca juga: Jakarta berawan hingga siang

Kemudian, daerah Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan akan truk berlalu. Selanjutnya getaran juga dirasakan di daerah Pulau-Pulau Babar, Maluku Barat Daya dengan skala intensitas III MMI.

"Namun sejak pukul 03.50 WIB hingga saat ini belum ada laporan gempa susulan, dan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut," kata dia.

Daryono menjelaskan, gempa dengan magnitudo 5,3 itu berlokasi di laut pada jarak 206 kilometer arah barat Laut Tanibar dengan kedalaman 158 kilometer.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia

Analisa BMKG mendapati gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi menengah yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas deformasi batuan lempeng pada subduksi Laut Banda, dan memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust-fault.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata dia.

Meskipun demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem sejumlah wilayah Sulut hingga 14 Februari

Selain itu, Daryono juga mengharapkan masyarakat agar memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran yang membahayakan kestabilan bangunan supaya aman dari potensi runtuhnya bangunan diakibatkan oleh gempa.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024