trik olympus 2022

Pria sebelah suka menggoda orang

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Raja Sembilan Matahari

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.

Bajak Laut Dewa Super Druid

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung, dimulai dari infrastrukturdasar oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah investor pun sudah menyampaikan minatnya ikut membangun wilayah tersebut.

Badan Otorita IKN menyebutkan dari 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

"Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu (3/9) lalu.

1. Agung Sedayu

Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan disebut siap ikut membantu pemerintah membangun IKN.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha RI saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu.  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyatakan Aguan akan menanamkan investasinya di sektor hiburan atau play, hotel dan sebagainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreakingalias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu cs di IKN bakal dilakukan pertengahan September 2023 ini.

2. Sukanto Tanoto

Bahlil mengungkapkan tak hanya Aguan, miliarder Sukanto Tanoto juga bakal ikut masuk di proyek IKN.

Namun, ia belum membeberkan secara detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN. Hanya saja, ia memastikan investasi berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

3. Intiland hingga Ciputra

Badan Otorita IKN menyebutkan investor dalam negeri lain yang bakal ikut masuk dan membantu pemerintah adalah Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para investor tersebut dikatakan akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN. Pembangunan itu selain dari yang dilakukan PUPR menggunakan APBN.

4. IGM dan Maxim dari Malaysia

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan dua perusahaan properti asal Malaysia siap membangun 20 tower apartemen di IKN.

Investasi perusahaan Malaysia telah masuk ke tahap studi kelayakan. Keduanya adalah IGM dan Maxim

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Luhut Buka Suara soal Polemik Penghapusan Pertalite******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengakui pemerintah tengah mengkaji wacana penghapusan pertalite. Hal itu berkaitan dengan upaya mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelas Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

"Karena sampai hari ini kita lihat yang paling banyak terpengaruh udara ini dari transportasi, itu emisi karbon tadi. Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor itu tidak lulus uji emisi. Jadi, sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya," imbuh Luhut.

Terkait peralihan pertalite ke pertamax green 92, Luhut memastikan harganya akan dipikirkan sedemikian rupa agar tidak membebani masyarakat.

"Sekarang yang kita lakukan ini baru feeling, belum data lengkap. Jadi, saya pikir setelah studi ini (Prospera) selesai dalam minggu-minggu ini, kita akan target lebih bagus. Ini sekaligus saya pikir Presiden (Joko Widodo) mintakan supaya kita benahi semua. Ini kan kerjaan lama," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya menghebohkan jagad maya usai mengusulkan penghapusan pertalite di 2024 dan menggantinya ke pertamax green 92.

Kendati, Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hasrat tersebut belum bisa dilakukan tahun depan. Pasalnya, bahan baku etanol yang diperlukan untuk memproduksi pertamax green belum banyak tersedia di Indonesia.

Arifin menyebut saat ini perkebunan tebu untuk bahan baku etanol sudah ada di Jawa Timur. Namun, itu belum cukup sehingga pengembangannya harus diupayakan dengan bantuan teknologi dari Brasil.

"Nah kalau itu bisa, nanti itu rencana, ya kita lihat potensi pengembangannya di Papua. Karena dulu katanya bibit tebu itu asalnya dari Papua, pindah ke Portugis, baru ke Brasil. Nah sekarang balik ke habitatnya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Respons Antam Kalah Gugatan 1,1 Ton Emas dengan Crazy Rich Surabaya******

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk buka suara soal kekalahan yang mereka alami dalam sengketa gugatan perdata terkait 1.136 kilogram (kg) emas batangandengan crazy richSurabaya Budi Said.

Suara mereka sampaikan usai Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) dari PT Antam atas gugatan Budi. Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

Pada laman MA, tertulis bahwa perkara PK itu diputus majelis hakim agung pada 12 September 2023 lalu.

"Namun, kami masih menunggu untuk memperoleh salinan putusan tersebut dimaksud," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual beli dengan aturan yang berlaku.

Ia menyebut PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," imbu Faisal.

Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga (PT Antam) senantiasa melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dan peraturan yang berlaku," tadasnya.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy richitu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Mereka meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis dalam PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.