tembak slot

qqdeluxe 463Jutaan kata 343415Orang-orang telah membaca serialisasi

《tembak slot》

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

PM Xanana tiba di Istana Bogor sekitar pukul 09.00 WIB. Kehadirannya disambut dengan pasukan yang mengenakan pakaian adat Indonesia, pasukan berkuda dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

PM Xanana disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengenakan jas cokelat di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam.

Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Saat melewati barisan anak-anak sekolah yang berbusana adat, PM Xanana terlihat memberikan salam dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada, seraya membungkukkan badan ke barisan anak sekolah tersebut.

Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.

Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Xanana untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor.

Kedua pemimpin kemudian menuju area verandauntuk berbincang sejenak sebelum melakukan penanaman bersama.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan penanaman bersama pohon merawan oleh Presiden Jokowi dan PM Xanana.

Kepala Negara dan PM Xanana kembali ke Istana Bogor untuk menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara.

Usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin kemudian melakukan pernyataan pers bersama tentang hasil kesepakatan yang dicapai.

Adapun kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia sebelumnya saat menghadiri KTT ke-43 ASEAN pada September 2023.

Baca juga: Presiden Tanzania: Kunjungan ke RI tandai 60 tahun hubungan diplomatik
Baca juga: RI-Tanzania pererat persahabatan lewat kerja sama di lima bidang

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan  sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：siputri 88 slot、taringbet、nama situs judi slot online terpercaya

Terkait：slot55、cara pakai kredivo、slot gacor sekarang ini、bocoran slot admin jarwo、situs slot 787、siagus88、www slot hoki win、togel kamboja live、judi slot gacor gampang menang、perada188

---

---

bab terbaru：link game slot online terbaik（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03