merchant kredivo offline bandung 741Jutaan kata 88570Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pinjam uang di bri》
Keuntungan Spesial Pesan Kamar Langsung di Swiss******
Swiss-Belhotel Tuban sebagai upscalehotel yang ideal untuk liburan maupun perjalanan bisnis di Bali, memperkuat komitmen memberi pengalaman menginap yang mengesankan melalui berbagai keuntungan tambahan.
Keuntungan itu termasuk potongan harga 20 persen dari harga flexi terbaik, early check-inpada pukul 12.00 WITA dan late check-outhingga pukul 14.00 WITA, hingga kue yang disajikan saat tamu datang.
"Keuntungan tambahan bagi tamu yang melakukan pemesanan kamar secara langsung di website Swiss-Belhotel International untuk tiga malam sekaligus. Ketentuan ini berlaku untuk pemesanan semua tipe kamar," demikian keterangan tertulis pada Minggu (23/4).
![]() |
"Seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas balkon, kunci elektronik, TV LCD 32 inci dengan siaran nasional dan internasional, kulkas mini, safety box, pengering rambut, coffeedan tea maker, meja kerja, multi plugdengan koneksi IT, serta akses internet WiFi," lanjut keterangan tersebut.
Swiss-Belhotel Tuban juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang dirancang untuk memanjakan tamu, termasuk kolam renang bagi dewasa dan anak, fitness centredan spa, sampai restoran dan loungeyang nyaman untuk bersantai.
Beberapa restoran dan loungeitu adalah Lila Bar, Bale Sunset Lounge, Skydeck Rooftop, serta Swiss-Café™ Restaurant yang terletak di lantai dasar hotel. Swiss-Café™ Restaurant menyediakan beragam menu, mulai dari olahan khas daerah, nusantara, hingga internasional.
Informasi lebih lanjut terkait Swiss-Belhotel Tuban, Bali, bisa diperoleh melalui akun Instagram @swissbelbelhoteltuban, WhatsApp 081246333733, atau situs resmi Swiss-Belhotel.
(rea/rea)Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.
"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).
Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.
Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.
Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.
Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.
Lihat Juga :ANALISISUntung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan |
Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.
"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.
John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.
"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.
Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.
Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.
Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot online terbaru dan terpercaya、slot resmi gacor、game slot terbaik dan terpercaya
Terkait:simbolslot、mencari situs slot、buku mimpi 4d abjad az、slot e、ayam4d、bo slot terbaru、tafsir mimpi 4d bergambar 2021、nonstop4d、situs slot yang gampang jp、sjo77
bab terbaru:babapoker(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuka pada hari ini, Jumat (5/5).
Salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan calon peserta rekrutmen BUMNyaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut cara buat SKCK online dan offline 2023.
Lihat Juga :![]() |
Masa berlaku SKCK yaitu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan dirasa masih perlu, maka SKCK dapat diperpanjang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.
Dirangkum dari laman SKCK Polri, berikut cara buat SKCK secara online atau offline khusus Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan rekrutmen bersama BUMN 2023
Di bawah ini ada beberapa persyaratan umum untuk membuat SKCK. Anda dapat mengcek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.
Selain itu, Anda dapat memilih layanan pembuatan SKCK sesuai keinginan. Yaitu di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, karena setiap tempat memiliki syarat yang berbeda-beda.
Cara buat SKCK online hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang di unduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.
Lihat Juga :![]() |
Cara buat SKCK offline ini bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat. Proses pembuatannya yaitu satu hari jadi, dan bisa ditunggu di tempat.
Itulah cara buat SKCK rekrutmen bersama BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional yaitu pukul 08.00-15.00 waktu setempat.
(avd/fef)Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.
"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).
Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.
Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.
Lihat Juga :Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha |
"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.
Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.
Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.
"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.
Lihat Juga :Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan! |
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.
Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.
Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.
Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.
"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.
"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).
Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.
Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.
Lihat Juga :Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha |
"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.
Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.
Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.
"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.
Lihat Juga :Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan! |
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.
Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.
Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.
Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.
"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.
"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).
Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.
Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.
Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.
Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.
Lihat Juga :ANALISISUntung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan |
Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.
"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.
John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.
"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.
Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.
Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.
Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.
[Gambas:Video CNN]
Transmart sukses menggelar Midnight Sale alias promo gede-gedean sampai tengah malam pada 1 April 2023. Promo Midnight Sale tersebut membuat gerai-gerainya ramai diserbu pengunjung.
Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan Ramadan Midnight Sale masih akan ada sekali lagi di Transmart setelah 1 April 2023.
Lihat Juga :![]() |
Pada Transmart Midnight Sale tersebut, ada banjir promo diskon pada berbagai barang dan produk. Dengan diskon serba 20 persen, produk di Transmart jadi murah meriah. Misalnya, harga daging sapi di Transmart didiskon dari Rp130 ribu per kg jadi Rp104 ribu per kg.
Artinya konsumen bisa hemat Rp26 per kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang sudah mencapai Rp150 ribu per kg.
Tak hanya daging, produk lainnya seperti makanan, pembersih rumah tangga, kasur, barang elektronik, hingga sepeda listrik pun juga mendapat diskon spesial.
Yono, salah seorang konsumen asal Pondok Bambu, sengaja mendatangi Transmart Kokas pada 1 April 2023 karena mendapat informasi ada Midnight Sale. Dia membeli televisi hanya Rp2,3 juta dari harga semula Rp2,8 juta.
"Semoga program seperti ini makin sering dan nggak cuma satu hari," ujarnya, dikutip dari detikcom.
Lihat Juga :![]() |
Nah, kabar baiknya masyarakat masih akan bisa merasakan promo gede-gedean Transmart dalam waktu dekat. Soalnya, Transmart bakal ada banjir promo jilid II di bulan ini juga!
Untuk bisa menikmati diskon dari Transmart, pelanggan cukup melakukan transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega.
Tak perlu khawatir jika Anda belum punya akun Allo Prime ataupun kartu kredit Bank Mega. Tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank lewat App Store atau Google Play Store di hp. Lalu, daftarkan diri untuk membuat akun.
(fef/fef)PT KAI Commuter menaikkantarif kereta api lokal Pelabuhan Merak jurusan Rangkasbitung-Merak dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 mulai 1 Juni 2023.
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
"Penyesuaian tarif ini akan berlaku mulai 1 Juni 2023, dengan besaran penyesuaian tarif untuk KA Lokal Merak dari sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp5.000. Terdapat penyesuaian tarif sebesar Rp.2.000," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba melalui keterangan resmi, Rabu (3/5).
"Untuk info ter-update tentang KAI Commuter dapat melalui akun media sosial resmi @commuterline atau 021 121," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)《cara pinjam uang di bri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pragmatic90Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam uang di bri》bab terbaru。