pinjaman online 24 jam langsung cair

Kelahiran Kembali Era Puncak

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Daftar 3 Nama yang Terlempar dari Jajaran 10 Orang Terkaya RI 2023******

Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia2023. Dari daftar itu, sejumlah pengusaha yang sebelumnya masuk jajaran orang terkaya di Indonesia pada tahun lalu, kini harus terdepak.

Mengutip Forbes, Rabu (6/12), berikut daftar pengusaha yang terdepak dari daftar 10 orang terkaya di Indonesia 2023.

1.Boenjamin Setiawan

Tahun lalu, ia menempati posisi ke-8 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan US,8 miliar atau Rp74,88 triliun.

2. Tahir dan keluarga

Tahun lalu, Tahir menempati posisi ke-9 dengan total kekayaan US,2 miliar atau Rp65,52 triliun. Namun posisi Tahir turun ke peringkat ke-14 dengan total kekayaan US,3 miliar.

Tahir merupakan pendiri grup Mayapada yang bergerak di bidang perbankan, layanan kesehatan, dan real estate. Ia juga memiliki properti di Singapura.

3. Djoko Susanto

Djoko mengantongi kekayaan sebesar US,1 miliar atau Rp63,96 triliun dan menempati peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia tahun lalu. Meski hartanya naik ke US,3 miliar, posisi Djoko turun ke peringkat ke-12 tahun ini.

Djoko Susanto adalah pendiri Alfamart yang memiliki lebih dari 20 ribu toko di seluruh Indonesia dan lebih dari 1.400 toko di Filipina.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia pada 2023:

1. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dengan kekayaan US miliar

2. Prajogo Pangestu dengan kekayaan US,7 miliar

3. Low Tuck Kwong dengan kekayaan US,2 miliar

4. Keluarga Widjaja dengan kekayaan US,8 miliar

5. Keluarga Anthoni Salim dengan kekayaan US,3 miliar

6. Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US,5 miliar

7. Chairul Tanjung dengan kekayaan US,7 miliar

8. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US,4 miliar

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwana dengan kekayaan US,8 miliar

10. Dewi Kam dengan kekayaan US,45 miliar

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Zulhas Optimis IKN Akan Bawa Kalimantan Jadi Perhatian Dunia******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan menjadikan Kalimantan sebagai pusat perhatian dunia.

Hal ini disampaikan Zulhas saat memberikan sambutan di hadapan pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (8/12).

"Harus bangga dan bersyukur Kalimantan (Borneo) terpilih menjadi Ibu Kota RI. Kalimantan akan menjadi pusat Indonesia, pusat perhatian dunia," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Sebagai informasi, dalam kunjungannya di Balikpapan, Zulhas juga menghadirkan Gerakan Pangan Murah di Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada kegiatan ini, ia membagikan 1.000 karung beras 5 kg ke warga setempat dalam rangka percepatan bantuan pemerintah untuk menekan harga beras.

Master Paviliun Jingtian

Masa Transisi Bayar Tol Tanpa Setop Ditargetkan Maret 2024******

Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengungkap masa transisi sistem transaksitol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan bakal berlangsung pada Maret 2024.

Untuk tahapan awal, sambung Keszeg, uji coba transisi MLFF hanya dilaksanakan di Bali untuk pengguna dari kementerian, kepolisian, hingga perusahaan taksi di Pulau Dewata. Masa transisi akan dilaksanakan usai uji coba dievaluasi oleh pemerintah.

"Untuk internal testing sendiri sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik," kata dia saat ditemui di Control Center RITS, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Uji coba MLFF di sejumlah ruas jalan tol direncanakan dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan uji coba transisi MLFF bakal dilakukan di Bali dalam skala kecil pada Desember.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pada tahap awal uji coba hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru diterapkan di seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono dikutip situs resmi PUPR.

MLFF yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sebelumnya direncanakan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali tetapi batal karena kisruh manajemen operator RITS.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Pidato adalah yang tertinggi

Angkutan Umum di IKN Bakal Tanpa Sopir******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan transportasi umum di IKN Nusantara bakal dirancang tanpa sopir (driverless).

Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk 'IKN: Jembatan Kini dan Masa Datang' di Jakarta, Kamis (7/12).

Bambang mengatakan kendaraan umum di IKN Nusantara semuanya bakal dikendalikan dari command center.

Ia menyebut kelak rute kendaraan umum pun bakal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Artinya, tidak akan ada trayek khusus, semuanya bisa diatur dalam satu aplikasi.

"Saya (misalnya) mau dari (titik) A ke B, nanti rutenya itu juga dinamis. Jadi tidak akan tidak ada rute yang sia-sia," tutur Bambang.

Terpisah, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menyebut warga di Ibu Kota baru itu diwajibkan memakai transportasi umum dan kendaraan listrik.

Ketentuan itu lantaran IKN sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk mobilitas warga dan sejalan dengan konsep IKN yang dikembangkan menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.

"Di sektor energi sudah menjadi KPI bagi IKN untuk menggunakan 100 persen renewable energy. Kemudian 80 persen dari mobilityakan menggunakanpublic transportation.Menggunakan 100 persen kendaraan-kendaraan listrik sampai dengan 2045," kata Myrna di Jakarta, Jumat (24/11).

Saat ini, kata dia, sedang dimulai persiapan transportasi massal murni listrik. Perlahan akan diterapkan secara bertahap pada area-area tertentu, diantaranya kawasan inti pemerintahan.

Sementara itu, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro mobilitymerupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

[Gambas:Video CNN]