ngeriqq

Setan paling kuat, Tang Seng

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Badan Perlindungan Konsumen Minta BPOM Setop Izin Edar Produk Sirop******

Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.

Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.

"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.

"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

[Gambas:Video CNN]

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.

Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.

Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Undian amplop merah langsung

Elon Musk Bakal PHK 3.700 Karyawan Twitter?******

Elon Musk dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 3.700 karyawan Twitter. Jumlah itu setara hampir setengah dari total karyawan Twitter.

Musk bersama tim penasihatnya diklaim tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk melakukan PHK massal. Tujuannya, demi memangkas biaya oeprasional.

Namun, skema PHK ini masih bisa berubah. Yang pasti, karyawan yang kena PHK akan mendapat uang pesangon selama 60 hari.

Kendati demikian, Musk sempat membantah pemberitaan New York Times yang mengatakan akan terjadi PHK besar-besaran di Twitter setelah akuisisi dirampungkan bos Tesla dan SpaceX tersebut.

"Ini salah," bantah Musk soal kabar PHK, tulisnya di Twitter pada Senin (31/10).

Namun, kini muncul kabar bahwa daftar PHK disusun dan diberi peringkat berdasarkan kontribusi individu terhadap kode Twitter selama mereka bekerja di perusahaan. Penilaian diklaim dilakukan oleh personel Tesla dan manajer Twitter.

Terlepas dari kepastian kabar PHK ini, Musk sudah memecat tiga eksekutif Twitter usai dia merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Yakni, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar.

Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Sementara, eks CFO Ned Segal diperkirakan mendapatkan pesangon US,5 juta alias Rp696 miliar. Lalu, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde akan mengantongi US juta (Rp312 miliar).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

"Eksekutif yang dipecat harus mendapatkan pembayaran (pesangon) ini, kecuali Elon Musk memiliki alasan untuk memberhentikan dengan penyebab dalam kasus ini biasanya karena mereka melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan," kata Direktur Penelitian Equilar Courtney Yu kepada Reuters, Jumat (28/10).

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

OJK Sebut Dana Terhimpun di Pasar Modal Capai Rp109 T per Oktober 2022******

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan himpunan dana di pasar modal mencapai Rp190,9 triliun hingga 25 Oktober 2022.

"Himpunan pasar modal 25 Oktober 2022 mencapai RP190,9 triliun dengan tambahan 48 emiten," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11).

Mahendra mengklaim pasar saham sendiri tetap membukukan kinerja positif. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 7,09 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2022.

Penguatan IHSG ditopang oleh net buy non residentsebesar Rp77,22 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini, kata Mahendra, cukup tinggi mengingat kondisi pasar global sedang tidak pasti.

Meski begitu, ia mengingatkan tekanan saham global sudah berdampak pada pasar saham domestik.

"Ini tercermin dari penguatan terbatas pasar saham domestik hanya 0,1 persen pada Oktober, sampai 25 Oktober lalu," imbuh Mahendra.

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 2,3 investor baru sepanjang 2022. Sehingga total per 11 Oktober sudah ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan dari total investor yang tercatat di BEI, sebanyak 4,3 juta merupakan investor saham.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" ujarnya di pembukaan Capital Market Summit & Expo, Kamis (13/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

BPKN Tuding RSCM Sempat 'Tertutup' Saat Investigasi Gagal Ginjal Akut******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menuding Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta sempat 'tertutup' saat pihaknya memulai proses investigasi pada pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang menjalani perawatan di sana.

Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan pihaknya mengalami kesusahan saat ingin memperoleh data detail terkait pasien GGAPA dan keluarganya.

"Kami investigasi kesana, sangat tertutup begitu, karena tiba-tiba, 'pak kalau soal ini ke Kemenkes'. Padahal domainnya di situ (RSCM), objeknya," kata Mufti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

"Cukup sulit kami mendapatkan data itu, sehingga kami harus curi-curi. Tapi bahwa kesimpulan kami tentu ini tertutup tidak bisa publish untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang meresahkan itu," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPKN Rizal E Halim juga menilai RSCM aneh lantaran mereka belum juga mengetahui penyebab kasus dan kematian pada pasien GGAPA ini. Ia menyebut, muncul spekulasi karena intoksikasi cemaran senyawa kimia yang ditemukan dalam sejumlah obat sirop.

Ada pula yang mengatakan bahwa GGAPA juga disebabkan faktor lain. Seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children(MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca Covid-19.

"Kita sempat ngecek ke rumah sakit, ke RSCM paling mudah dijangkau kemarin, kita ke sana ngecek. Tapi bagi rumah sakit aneh juga, karena tiba-tiba ada kejadian cepat banget prosesnya, dan mereka juga belum mendapatkan jawaban ini dari mana," kata Rizal.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Lies Dina Liastuti untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai tudingan BPKN tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]