resulsgp

1970-an, agak manis

Rincian Daftar Kenaikan Harga Rokok di Indomaret dan Alfamart******

Harga sejumlah merek rokokmulai naik di Indomaret, Alfamaret meskipun pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukaisebesar 10 persen baru berlaku awal tahun depan.

Kenaikan diketahui saat CNNIndonesia.commengunjungi Indomaret dan Alfamart di kawasan Lenteng Agung. 

Berikut rincian lengkap daftar rokok yang harganya sudah mulai naik.

- Sampoerna Mild naik dari Rp28.500 menjadi Rp29.500 per bungkus.

- Gudang Garam Filter naik dari Rp22.500 menjadi Rp23.200 per bungkus.

- Juara naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.200 per bungkus.

Alpiani kasir Indomaret itu mengatakan kenaikan harga mulai berlaku Senin (7/11) lalu.

"Dari 7 (November). Tapi beda-beda sih, kadang di Indomaret sini sama Indomaret di mana (tempat lain) beda (harga). Baru tiga ini yang naik," kata Alpiani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

2. Indomaret Lenteng Agung B

- Gudang Garam Surya Exclusive naik dari Rp38.500 menjadi Rp40.500 per bungkus.

- Sampoerna Kretek naik dari Rp14 ribu menjadi Rp15.200 per bungkus.

Romadhon dan Mila selaku kasir Indomaret tersebut menjelaskan kenaikan berlaku sejak Senin (7/11) lalu.

3. Alfamart Lenteng Agung

- Gudang Garam filter naik dari Rp22.500 menjadi Rp23.100 per bungkus.

- Djarum Super naik dari Rp22 ribu menjadi Rp22.200 per bungkus.

- Marlboro Ice Burst naik dari Rp36.500 menjadi Rp38.800 per bungkus.

- Camel Purple Isi 12 naik dari Rp15 ribu menjadi Rp16.800 per bungkus.

- Sampoerna Kretek naik Rp900 menjadi Rp14.900 per bungkus.

"Naiknya dari Selasa kemarin, kurang lebih. Soalnya saya libur, terus pas masuk harganya sudah ganti. Antara pas saya libur atau saat masuk paginya. Paling sekitar Selasa," jelas pelayan di Alfamart tersebut Caca.

Harga Rokok Juga Naik di Kaki Lima

Kota super terapung

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penurunaninflasi Indonesia berkat pengalaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anda lihat tadi inflasi kita. Coba inflasi kita bisa kita turunkan, kenapa? Pengalaman presiden (Jokowi)," tegas Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Luhut menyinggung selama ini negara hanya melihat dari sudut pandang bank, di mana harus menaikkan suku bunga acuan baru bisa menurunkan inflasi.

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapiit works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Dao mendominasi dunia

Bandara Kertajati Bakal Layani Penerbangan Reguler******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati akan melayani penerbanganreguler atau penerbangan komersial berjadwal.

Direktur Utama BIJB Muhamad Singgih menerangkan saat ini bandara tersebut hanya melayani pengiriman kargo ke seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi, mulai bulan ini siap digunakan sesuai fungsinya untuk melayani penumpang.

"Jadi untuk rute domestik pun belum (ada), tapi kita seiring waktu akan usahakan untuk di tahun ini, di November atau Desember dimulai segera lah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

"Di Kertajati ini, akan kita mulai dengan penerbangan umrah. Jadi selama ini belum melayani penumpang, hanya kargo. Ini nanti kita mulai," jelasnya.

Singgih berharap pemerintah bisa menyelesaikan akses jalan untuk menuju Bandara Kertajati. Tujuannya agar masyarakat sekitar bisa memilih Bandara Kertajati saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

"Saya kira kan begini, dari Bandung ke Kertajati sementara waktu kan 2,5 jam (waktu tempuh) kalau aksesnya belum selesai. Jadi, mungkin itu bisa dipertimbangkan kementerian atau pemerintah," terang dia.

Meski nantinya Bandara Kertajati membuka penerbangan reguler, pengiriman kargo akan tetap bisa dilakukan. Bahkan, kapasitas untuk penerbangan kargo akan ditingkatkan.

"Dari Januari sampai sekarang kita sudah melayani kurang lebih 6.000 ton pengiriman kargo. Di November ini kapasitas kargo tersebut akan kita tingkatkan. Jadi kita akan melakukan apa yang kita bisa," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Menaker: UMP 2023 Masih Dihitung, Ditetapkan 21 November 2022******

Pemerintah masih memformulasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

"Penetapan UMP pada tanggal 21 November 2023, sekarang dalam proses pembahasan oleh Dirjen PHI Jamsos (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri Silaturrahim Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang, seperti dikutip Antara, Senin (7/11).

Masukan tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari serikat pekerja, buruh, pengusaha, hingga pemangku kepentingan terkait.

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan UMP tahun 2023 yang besarannya disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi setempat sesuai ketentuan.

[Gambas:Video CNN]