cara pasang cm togel 564Jutaan kata 226556Orang-orang telah membaca serialisasi
《mega188》
Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.
"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.
Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.
Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.
"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.
"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.
Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.
[Gambas:Video CNN]
Kemendag Ungkap Anomali Harga Daging Ayam, Ada Pedagang Ambil Untung******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap adanya anomali yang terjadi pada harga daging ayam. Pasalnya, terdapat pedagang yang ambil untung sesaat karena ada ekspektasi kenaikan permintaan jelang Lebaran.
Mulanya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim melaporkan harga daging ayam karkas di tingkat pedagang naik cukup signifikan tahun ini.
"Ini agak terjadi anomali, baru tahun ini (harga daging ayam karkas) alami kenaikan yang cukup signifikan," tutur Karim dalam diskusi publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).
Setelah ditelisik, Karim mengungkap kenaikan harga daging ayam terjadi di tingkat pedagang perantara, bukan di tingkat peternak atau on farm.
Ia menambahkan harga ayam hidup atau live bird masih sekitar Rp20 ribu-Rp24 ribu per kg. Harga tersebut masih dalam batas harga pembelian produsen, yakni sekitar Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.
"Memang di pedagang perantara ambil untuk sesaat karena ada kenaikan ekspektasi jelang lebaran, sekitar Rp2.000," katanya.
Sementara untuk komoditas telur, Karim melihat kenaikan dipicu harga jagung untuk pakan yang melonjak. Pada Februari 2024, ia mencatat harga jagung berada di angka Rp8.000 per kg. Hal ini membuat harga telur ayam ikut terkerek naik.
Namun, ia menyebut harga telur di sejumlah pasar rakyat mulai turun mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp27 ribu per kg.
"Kalau harga acuan sekitar Rp27 ribu (per kg), di Bandung sudah Rp29 ribu (per kg), berarti sudah mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Ini karena harga jagung sudah mulai bergerak turun," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Label:ligaslot、hatislot、buku mimpi 01
Terkait:mafiaslot、untung308、coba777、suria88、judi slot online garuda999、slot5000 login、dewalive88、pitaslot、bonaza88、game slot indonesia terpercaya
bab terbaru:mega177(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.
"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.
Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.
"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.
"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.
Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.
"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.
"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.
Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.
Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.
Lihat Juga :Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN |
"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.
"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.
Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.
Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.
Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
PT Pertamina Patra Niaga menutup empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang yang menjual pertamax palsu.
Penyetopan operasional keempat SPBU ini buntut viral bensin campur air di pom bensin Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada Senin (25/3) pukul 21.00 WIB.
Lihat Juga :![]() |
"Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemeliharaan mutu BBM dan bahwa SPBU tidak dibenarkan mengubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, dan nama BBM yang disalurkannya," ungkap Eko dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/3).
"Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut, terhitung mulai 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai," tegasnya.
Meski 4 SPBU tersebut ditutup, Eko menekankan Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi dan keamanan stok BBM. Ini dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama untuk masyarakat di Kota Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
Selama penghentian operasional sementara, Eko menyarankan warga beralih ke SPBU Pertamina lainnya.
Lihat Juga :![]() |
Eko merinci sejumlah pom bensin alternatif di Tangerang, yakni SPBU 34-15106 Pinang, SPBU 34-15118 Sudimara Pinang, SPBU 34-15102 Ciledug, dan SPBU 34-15136 Karang Tengah. Sedangkan warga Depok bisa beralih ke SPBU 31-13701 COCO Gandaria, Jakarta Timur serta SPBU 34-11507 dan SPBU 34-11508 Kebun Jeruk untuk masyarakat di sekitar Jakarta Barat.
Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan tak segan mencabut izin SPBU yang terbukti curang. Bos Pertamina itu sepakat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.
"Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen," tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Ia mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, Nicke memberi catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang.
Lihat Juga :![]() |
Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut harus dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu malah merugikan masyarakat setempat.
"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," tuturnya.
Selain bensin campur air, ada juga kasus SPBU yang mengakali meteran. Ini terjadi di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.
Pada Sabtu (23/3), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM tersebut sehingga SPBU itu langsung disegel. Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.
(skt/bac)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H mulai Senin (18/3) ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pembukaan posko seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.
Posko THR berada di kantor Kemnaker, Jakarta, serta dapat diakses secara online.
Ida menegaskan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).
"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.
Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.
Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan upah.
Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan satu KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan-Rantau Prapat (PP) mulai 31 Maret-21 April 2024 dengan kapasitas angkut sebanyak 530 tempat duduk.
"Penambahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024," kata Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Minggu (31/3).
Anwar menyebutkan total 23.320 tempat duduk untuk KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif selama masa angkutan Lebaran dengan pemberhentian di Stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).
Menurut Anwar PT KAI Divre I Sumut menambah satu perjalanan KA Sribilah Utama Fakultatif per harinya dengan rute Medan-Rantau Prapat (PP).
"KA tambahan tersebut menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi untuk mengakomodir masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menggunakan jasa kereta api untuk merayakan lebaran bersama keluarga," ungkapnya.
Hanya dengan membayar Rp115 ribu sampai dengan Rp120 ribu masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan KA Tambahan Sribilah untuk mudik lebaran.
"Selain itu, hadirnya KA tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan selamat, aman dan nyaman," ujar Anwar.
Lihat Juga :![]() |
Sementara itu dari data yang masuk, sampai dengan Sabtu (30/3), tiket KA masa Angkutan Lebaran 2024 telah terjual sebanyak 57.052 tiket atau 26% dari total tiket yang disediakan sebanyak 219.208 tiket.
"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan karena tiket KA Lebaran masih cukup banyak tersedia," paparnya.
Selain memberikan kemudahan pemesanan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2024, PT KAI Divre I Sumatera Utara juga memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket.
"Saat ini, cukup dengan aplikasi Access by KAI masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembatalan atau mengubah jadwal perjalanan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun. Pembatalan dan reschedule/ubah jadwal perjalanan kereta api dapat dilakukan maksimal 1 jam sebelum jadwal KA berangkat dengan kode booking yang dimiliki berstatus paid/terbayar serta belum dicetak sebagai boarding pass," tutup Anwar.
Berikut jadwal keberangkatan KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif:
- Stasiun Medan: 10.25
- Stasiun Tebing Tinggi: 12.31
- Stasiun Kisaran: 13.59
- Stasiun Mambangmuda: 14.57
- Stasiun Rantau Prapat: 16.30
- Stasiun Rantau Prapat: 17.05
- Stasiun Mambangmuda: 18.19
- Stasiun Kisaran: 19.27
- Stasiun Tebing Tinggi: 20.55
- Stasiun Medan: 22.43
Jangan lupa Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Minggu (17/3) mulai toko dibuka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Selama periode Transmart Full Day Sale berlangsung, ada banyak produk-produk pilihan dari brandternama yang didiskon besar-besaran hingga 50 persen.
Lihat Juga :![]() |
Diskon produk di Transmart Full Day Sale berlaku serentak di seluruh gerai se-Indonesia. Sebelum belanja, intip dulu daftar produk yang bakal didiskon selama Full Day Sale berlangsung.
![]() |
Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.
"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.
Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.
"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.
"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.
Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.
"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.
"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.
Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.
Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.
Lihat Juga :Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN |
"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.
"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.
Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.
Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.
Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
《mega188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dapat saldo danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mega188》bab terbaru。