petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mpo222

solo slot demo 831Jutaan kata 602825Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpo222》

BPBD: Erupsi Semeru setiap hari tidak berdampak pada aktivitas warga******

BPBD: Erupsi Semeru setiap hari tidak berdampak pada aktivitas warga
Seorang petani dengan latar belakang Gunung Semeru mengangkut tomat jenis Gustavi saat panen di Lumajang, Jawa Timur, Jumat (16/2/2024). SANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/rwa/aa.
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menyebut bahwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi setiap hari sejauh ini tidak berdampak pada aktivitas warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah, tidak ada dampak akibat erupsi Gunung Semeru. Aktivitas warga berjalan seperti biasa," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono di Lumajang, Minggu.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru bahwa gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang itu kembali erupsi pada 18 Februari 2024 pukul 06.11 WIB dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 400 meter di atas puncak (sekitar 4.076 meter di atas permukaan laut).

Baca juga: Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan saat laporan tersebut dibuat oleh petugas, erupsi masih berlangsung.

Kemudian, terjadi erupsi lagi pada pukul 10.23 WIB. Visual letusan tidak teramati dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Yudi mengatakan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut masih berstatus siaga atau level III, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Baca juga: Menparekraf imbau masyarakat tetap waspadai erupsi Gunung Semeru

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Tol Serpong******

Tol Serpong-Cinere akan diberlakukan penyesuaian dan penetapan tarif
Jalan Tol Serpong-Cinere. ANTARA/HO-Jasa Marga/pri.
Jakarta (ANTARA) - PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) akan memberlakukan penyesuaian dan penetapan tarif Jalan Tol Serpong-Cinere mulai Rabu (21/2/2024) pukul 00.00 WIB.

"Penyesuaian dan penetapan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere)," ujar General Manager Keuangan dan Administrasi CSJ Ronald Reagen Alexander Pardede di Jakarta, Minggu.

Penyesuaian tarif Seksi Serpong–Pamulang dan penetapan tarif Seksi Pamulang–Cinere dengan tarif terjauh (sistem tertutup) tersebut menjadi sebagai berikut:

Seksi 1 (Serpong–Pamulang)

Gol I: Rp12.000, yang semula Rp11.000
Gol II: Rp18.000, yang semula Rp16.500
Gol III: Rp18.000, yang semula Rp16.500
Gol IV: Rp24.000, yang semula Rp22.000
Gol V: Rp24.000, yang semula Rp22.000

Seksi 2 (Pamulang–Cinere)

Gol I: Rp6.500
Gol II: Rp10.000
Gol III: Rp10.000
Gol IV: Rp13.500
Gol V: Rp13.500

Tarif terjauh (Serpong–Cinere)

Gol I: Rp18.500
Gol II: Rp28.000
Gol III: Rp28.000
Gol IV: Rp37.000
Gol V: Rp37.000

Jalan Tol Serpong-Cinere memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7.

Sistem transaksi di Jalan Tol Serpong-Cinere menggunakan sistem tertutup, sehingga akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya sesuai keputusan Menteri PUPR.

Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten, ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri.

Selain itu, jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

Ronald mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik, kelayakan kendaraan, dan kecukupan bahan bakar minyak sebelum memasuki jalan tol.

Baca juga: Presiden resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor
Baca juga: Ruas Tol Serpong - Cinere bantu urai kepadatan lalin di Tol JORR 1
Baca juga: Pembebasan lahan tol Cijago alami sejumlah hambatan

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:agen slot88

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
glslot
cara pinjaman online akulaku
tmarket3
server thailand royal perkalian
kode alam rambut
ligaubo
cara mencairkan limit kredivo
situs judi qiu qiu terpercaya
angka jitu 2d
Daftar isi semua bab
Bab 1 ninja slot online
Bab 2 link slot terbaru dan terpercaya
Bab 3 rtp slot admin jarwo
Bab 4 jarum77
Bab 5 apps pinjaman online terbaik
Bab 6 jam gacor great rhino megaways
Bab 7 demo domino qq
Bab 8 gacor indonesia
Bab 9 palapabola
Bab 10 pinjol uangme legal atau ilegal
Bab 11 live chat slot
Bab 12 agen 138 slot
Bab 13 buku mimpi shio 2022
Bab 14 situs online gacor
Bab 15 web slot gacor
Bab 16 situs slot terbaik hari ini
Bab 17 cara menggunakan voucher pengguna baru lazada
Bab 18 slot bonus 100 persen
Bab 19 gacor99
Bab 20 situs game gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6184bab
takutBacaan TerkaitMore+

Pengubah kehidupan perkotaan

ug500 slot
KPU: Penyelenggara "ad hoc" yang meninggal mencapai 71 orang
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan petugas ad hocyang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2) hingga Minggu (18/2) mencapai 71 orang.

"Berdasarkanmonitoringkami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hocterutama pada peak seasonyang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang. Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang. "Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS meninggal di Riau bertambah jadi dua orang

Baca juga: KPU Sigi: Petugas ad hoc meninggal dunia menjadi dua orang

Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Sebelumnya, Sabtu (17/2), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

cara pinjam uang di grab
BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi
Aksi Penanaman pohon mangrove oleh BRGM bersama KLHK RI dalam rangka hari lahan basah sedunia di kawasan Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/Ardiles Leloltery/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dan telah berhasil melakukan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare sampai 2022 yang disertai upaya melindungi wilayah yang masih terjaga kualitas lahannya.

"Perlu dicatat bahwa rehabilitasi mangrove tidak sekedar menanam, namun ada luasan mangrove yang ditambah (pengayaan). BRGM juga berupaya melindungi mangrove eksisting yang sudah tumbuh dengan baik," kata Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.

"Oleh karenanya luas rehabilitasi mangrove diinventarisasi dari landscapemangrove, di mana ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di 9 provinsi prioritas," ujarnya.

Didy menjelaskan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare telah dilakukan dalam periode 2021-2022 yang terbagi di sembilan provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja BRGM.

Baca juga: 1.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Taman Nasional Bunaken

Baca juga: BRGM – KLHK tegaskan komitmen pemeliharaan lahan basah Indonesia

Dalam pelaksanaannya sendiri BRGM menggunakan strategi memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan (3M) yang terimplementasi melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. BRGM juga melakukan penguatan masyarakat dan pihak pemerintah desa mengingat mereka yang akan terus bersinggungan dengan kawasan mangrove yang sudah direhabilitasi.

Selain itu dilakukan juga pembangunan infrastruktur untuk perlindungan habitat mangrove serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BRGM sendiri memiliki target merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat

Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional per 2021, hasil analisis data menunjukkan luas mangrove di seluruh Indonesia yaitu sekitar 3.364.080 hektare. Wilayah itu memperlihatkan kenaikan luas eksisting mangrove dari 2013-2019 sebesar 3.311.245 hektare atau terjadi kenaikan luas mangrove eksisting seluas 52.835 hektare.*

Baca juga: BRGM dan KLHK tanam pohon serentak di lahan basah 13 provinsi

Baca juga: BRGM tanam bibit di Kaltim percepat rehabilitasi mangrove

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Yutian

slot369
KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis
Ilustrasi - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mempersiapkan surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara ulang Pemilihan Umum 2024 di TPS 07 Mojolegi, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (18/2/2024). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/nym/pri.
KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Buku keinginan

slot murah gacor
Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018). ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/hp/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu petang.

"Dipanggil Pak Presiden," kata Politisi Nasdem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Sahroni pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujarnya.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Presiden belum memberikan informasi terkait pertemuan tersebut.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).

Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).

Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/2). 
Baca juga: Pelukan Jokowi pada Paloh ekspresi kesantunan junior kepada yang tua
Baca juga: Diapit Mega-Paloh dalam pertemuan koalisi, Jokowi umumkan cawapres
Baca juga: Jokowi sebut silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk Negara 
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

gelora4d
PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap
Arsip foto - Tangkapan layar anggota KPU menguji coba aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (Sirekap) saat kegiatan sosialisasi dan simulasi penggunaan Sirekap di Aceh, Selasa (30/3/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Denpasar (ANTARA) - DPD PDI Perjuangan Bali menyampaikan kepada KPU bahwa ditemukan salah hitung jumlah suara sah pada laman Pemilu2024.kpu.go.id yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang terus berproses.

“Jumlah suara sah partai politik dan calon ternyata semuanya tidak sesuai, dan terdapat selisih cukup besar yang merugikan partai politik,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Koster merincikan salah hitung tersebut, yaitu total suara sementara untuk seluruh caleg DPR RI dapil Bali dari partainya sejumlah 349.810, dan suara untuk partai 48.904, sehingga jika ditotal suara sementara mereka 398.714 sedangkan aplikasi memuat jumlahnya 381.069.

Selisih 17.645 suara ini menurutnya berbahaya jika dibiarkan terbaca masyarakat, setidaknya angka yang mereka kumpulkan ini masih bertahan hingga pukul 20.30 Wita dengan suara masuk untuk DPR RI dapil Bali 39,41 persen.

Mantan Gubernur Bali itu menyayangkan kondisi ini tidak hanya menimpa partainya, ia turut membantu memeriksa ulang penjumlahan portal KPU RI dengan jumlah manual pada partai politik peserta Pemilu 2024 lain.

Akhirnya ia menemukan kerugian serupa untuk Partai Gerindra yang mendapat selisih sebanyak 25.965 suara dan Partai Golkar selisih hitung 29.643 suara.

“Karena itu, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI harus dihentikan, karena bermasalah dan akan menimbulkan kisruh, mengakibatkan masyarakat tidak akan percaya dengan hasil penghitungan KPU RI,” ujarnya meminta.

Menurut dia, semestinya pada sistem ini dilakukan audit teknologi informasi yang mencakup tata kelola perangkat keras dan perangkat lunak seperti algoritma penghitungan jumlah suara sah partai politik dan calon dari partai politik yang bersumber dari suara partai politik ditambah suara seluruh calon dari partai politik, sehingga tak ada kesalahan hitung.

"Perbaikan harus segera dilakukan untuk menghasilkan outputsistem Sirekap yang kredibel," kata alumni Jurusan Matematika di ITB itu.

Sementara itu hingga saat ini berdasarkan pantauan portal KPU RI terhitung untuk pemilihan DPR RI dapil Bali 39,41 persen suara atau 5.048 TPS sudah masuk dengan keunggulan PDI Perjuangan 53,43 persen, disusul Partai Golkar 12,02 persen, dan Partai Gerindra 9,65 persen.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup
Baca juga: KPU Selayar cermati konversi data Form C1 ke Sirekap

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

pinjam uang 15 juta tanpa jaminan
KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024