cintapoker

kaisar naga merah

dewanaga4d

BNN Tanjungpinang tes urine ABK kapal penumpang angkutan Lebaran******

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan tes urine terhadap kapten dan ABK kapal cepat angkutan Lebaran Idul Fitri 2024 di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

Salah satu sasaran kegiatan tes urine kali ini ialah seluruh awak kapal penumpang antarpulau MV Lintas Kepri tujuan Tanjungpinang-Batam-Lingga. Satu-per satu dari mereka diminta menampung urine ke dalam wadah yang disediakan, untuk selanjutnya diperiksa oleh petugas BNN.

"Tes urine ini dilakukan secara acak terhadap kapal-kapal yang melayani angkutan mudik Idul Fitri di Pelabuhan SBP Tanjungpinang," kata Kepala BNN Tanjungpinang Kombes Pol Heryanto usai memimpin pelaksanaan tes urine di pelabuhan SBP, Jumat.

Baca juga: Pelni usahakan seluruh kapal tepat waktu di periode angkutan Lebaran

Ia menyebut tes urine bertujuan memastikan seluruh awak kapal bebas dari narkoba, sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi penumpang kapal yang melakukan perjalanan mudik.

Selain itu, pemeriksaan urine ini juga jadi fokus dan atensi khusus BNN dalam rangka memutus peredaran narkoba di pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap tujuh awak kapal MV Lintas, seluruhnya menunjukkan negatif zat adiktif," ujar Kombes Heryanto.

Dia menambahkan bahwa BNN serta semua stakeholderyang tergabung dalam kegiatan posko terpadu pengamanan Idul Fitri 2024 mendukung penuh kegiatan arus mudik, terutama dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi para pemudik.

Kombes Heryanto turut menambahkan pemeriksaan urine secara acak juga bakal dilaksanakan BNN di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.

"Kita ingin memastikan pihak-pihak yang melayani arus mudik ini bersih dari pengaruh narkotika," katanya menegaskan.

Baca juga: Menhub pastikan kelancaran angkutan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk

Pewarta: Ogen
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

king 188 slot

Presiden Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menggelar acara ramah-tamah atau open house di Jakarta pada Lebaran 2024.

"Sementara dijadwalkan begitu," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan merayakan momen Lebaran 2024 di Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut kapan acara ramah-tamah tersebut digelar, Pratikno menjawab rencana tersebut masih dirampungkan.

"Belum, belum difinalkan. Rencana (open house) di Jakarta," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Pratikno mengatakan bahwa Presiden mendapat surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghadiri dan melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Berbeda dengan tahun ini, pada Idulfitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, Presiden Jokowi merayakan momen Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap berada di Jakarta saat Lebaran 2023.

Pada tahun lalu, keduanya tidak menggelar open house, baik untuk awak media maupun para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Mensesneg sebut Presiden Jokowi berkemungkinan lebaran di Jakarta
Baca juga: Pratikno bantah dititipkan Jokowi untuk masuk kabinet Prabowo
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

cara dapat uang secara online

Pakuwon Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pakuwon Jati Tbk mengungkap alasan mau masuk dan ikut membantu Presiden Jokowi dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan berinvestasi mendirikan pusat perbelanjaan (mal), kondominium, hingga hotel.

Direktur Utama PT Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan pihaknya meyakini IKN akan menjadi kota impian di masa depan. Keyakinan itu seperti yang dirasakan saat membangun mal Tunjungan Plaza di Surabaya.

Menurutnya, saat itu tidak ada yang mau berinvestasi dan membangun mal di Surabaya karena takut. Namun, begitu Pakuwon masuk, banyak yang membangun. Ia yakin hal serupa akan sama dengan kondisi di IKN.

Ia yakin kredibilitas yang dimiliki Pakuwon akan sangat berpengaruh untuk menarik lebih banyak investor di IKN. Tak hanya di Surabaya, hal sama juga pernah terjadi saat pembangunan MRT.

"Kemudian kita lihat juga tentang MRT, dulu semua orang bilang kalau ada MRT bakal bisa susah, belum tentu cocok, tapi kita berpendapat lain. Kalau ada MRT pasti ada penambahan dan ternyata kita betul," jelasnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki ini, maka Pakuwon yakin pembangunan IKN akan berhasil.

"Begitu juga dengan IKN, IKN suatu ketikan akan jadi kota yang ramai dan itu pasti. Sebab kota yang ditata baik itu tidak banyak. Saya percaya penduduknya akan bertambah banyak sekali dan kita juga akan bangun hotel," pungkasnya.

Berdasarkan data OIKN, jumlah dana yang sudah mengalir untuk pembangunan IKN sekitar Rp71 triliun. Rinciannya, Rp36 triliun dari investor dan Rp35 triliun dari APBN.

Mengutip CNBCIndonesia, dari uang Rp36 triliun itu, Rp5 triliun di antaranya mengalir dariPakuwon. Uang digunakan untuk proyek superblok Pakuwon Nusantara yang berdiri di lahan seluas 7,2 hektare di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu 'Titik Nol'.

Dalam pembangunan fasilitas ini Pakuwon juga menggandeng Marriott International, Four Points by Sheraton.

Disusul pembangunan pusat perbelanjaan, hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin dan Ballroom. 

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

auraslot 88

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Daftar Isi

• 1. Jawa Tengah
• 2. Kabupaten Bandung
• 3. Jawa Timur
• 4. Sumatera Utara

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Lihat Juga : Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

Lihat Juga : Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Lihat Juga : Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun

(fby/agt)

momok ilmu hitam

gaduntoto

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Daftar Isi

• 1. Jawa Tengah
• 2. Kabupaten Bandung
• 3. Jawa Timur
• 4. Sumatera Utara

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Lihat Juga : Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

Lihat Juga : Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Lihat Juga : Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun

(fby/agt)

Suamiku adalah seekor rubah tua

pinjol ilegal langsung acc

Pakuwon Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pakuwon Jati Tbk mengungkap alasan mau masuk dan ikut membantu Presiden Jokowi dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan berinvestasi mendirikan pusat perbelanjaan (mal), kondominium, hingga hotel.

Direktur Utama PT Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan pihaknya meyakini IKN akan menjadi kota impian di masa depan. Keyakinan itu seperti yang dirasakan saat membangun mal Tunjungan Plaza di Surabaya.

Menurutnya, saat itu tidak ada yang mau berinvestasi dan membangun mal di Surabaya karena takut. Namun, begitu Pakuwon masuk, banyak yang membangun. Ia yakin hal serupa akan sama dengan kondisi di IKN.

Ia yakin kredibilitas yang dimiliki Pakuwon akan sangat berpengaruh untuk menarik lebih banyak investor di IKN. Tak hanya di Surabaya, hal sama juga pernah terjadi saat pembangunan MRT.

"Kemudian kita lihat juga tentang MRT, dulu semua orang bilang kalau ada MRT bakal bisa susah, belum tentu cocok, tapi kita berpendapat lain. Kalau ada MRT pasti ada penambahan dan ternyata kita betul," jelasnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki ini, maka Pakuwon yakin pembangunan IKN akan berhasil.

"Begitu juga dengan IKN, IKN suatu ketikan akan jadi kota yang ramai dan itu pasti. Sebab kota yang ditata baik itu tidak banyak. Saya percaya penduduknya akan bertambah banyak sekali dan kita juga akan bangun hotel," pungkasnya.

Berdasarkan data OIKN, jumlah dana yang sudah mengalir untuk pembangunan IKN sekitar Rp71 triliun. Rinciannya, Rp36 triliun dari investor dan Rp35 triliun dari APBN.

Mengutip CNBCIndonesia, dari uang Rp36 triliun itu, Rp5 triliun di antaranya mengalir dariPakuwon. Uang digunakan untuk proyek superblok Pakuwon Nusantara yang berdiri di lahan seluas 7,2 hektare di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu 'Titik Nol'.

Dalam pembangunan fasilitas ini Pakuwon juga menggandeng Marriott International, Four Points by Sheraton.

Disusul pembangunan pusat perbelanjaan, hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin dan Ballroom. 

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)