slot vietnam gacor

Era Kitab Para Dewa

game slot ayam

Transjakarta Ungkap Alasan Ubah Nama Puluhan Halte******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Pelayanan dan BisnisTransjakarta Fadly Hasan mengungkapkan alasan perubahan nama puluhanhalte yang ada di 13 koridor bus.

Ia mengatakan perubahan nama halte itu dilakukan salah satunya karena mempertimbangkan integrasi layanan.

"Pertimbangan pertama adalah tentunya dari segi layanan, supaya pelanggan kita mendapatkan informasi dan akurasi informasi. Dalam perjalanan kita ini, banyak aspek yang terjadi, perubahan nama halte terkait dengan integrasi," kata Fadly di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

"Kedua, sebagai kota global tentunya akurasi jadi sangat penting. Jadi kita ubah nama itu mengikuti, sesuai dengan daerahnya," ujarnya.

"Ketiga, itu terkait netralisasi, misalnya ada nama-nama tokoh, kemudian area komersial dan lain-lain. Sehingga ketika ke depan kita ingin melakukan pemanfaatan halte, maka tidak ada potensi terjadi tuntutan dari pihak ketiga," sambungnya.

Fadly mengatakan Transjakarta terus melakukan sosialisasi kepada para pelanggan terkait dengan perubahan nama tersebut. Sosialisasi itu dilakukan melalui media dan roadshowterhadap komunitas dan lembaga.

[Gambas:Instagram]

Bahkan, Transjakarta juga melibatkan banyak komunitas sebelum memutuskan mengubah nama sejumlah halte.

Transjakarta sebelumnya mengumumkan daftar perubahan nama halte yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setidaknya ada 13 koridor yang terdiri dari puluhan halte Transjakarta kini berubah nama.

Perubahan nama halte Transjakarta itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @pt_transjakarta pada Jumat, (12/1).

[Gambas:Video CNN]

(lna/pta)

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

akun slot yang lagi gacor

Pabrik Ban di Cikarang Akan Tutup, 1.500 Karyawan di Ujung Tanduk******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Hung-A Indonesia, pabrik banyang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, disebut akan tutup mulai 1 Februari 2024.

Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) mengatakan karyawan yang terdampak atas penutupan ini mencapai 1.500 orang.

"Iya betul PT Hung-A tutup per 1 Februari 2024 dan untuk seluruh karyawan dirumahkan sejak 16 Januari 2024. Kurang lebih 1500-an pekerja (terdampak PHK)," kata Ketua SPL FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, dikutip detik.com, Rabu (17/1).

"Penyebab utama penutupan perusahaan karena tidak adanya order dari pemesan," ujar Indah.

Indah mengatakan menurunnya permintaan disebabkan oleh syarat yang ketat dari pemesan.

"Dampak atas persyaratan ketat dari pemesan cukup mempunyai efek terhadap produk yang dihasilkan. Cash flow yang menipis berujung tidak dapat menopanglabour cost," katanya.

Indah mengatakan Kemnaker akan memantau agar hak-hak para pekerja tetap terjamin. Pengurusan soal ketenagakerjaan, lanjutnya, dapat ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah.

"Sesuai regulasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu perusahaan swasta yang berlokasi di satu kabupaten/kota maka jika terjadi PHK dan perselisihan hubungan Industrial di perusahaan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja setempat (kab/kota) tersebut wajib menangani kasus tersebut," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Yi Feng Luo Lanxue

paito 2023 sgp

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

bangkok 0130 paito warna

Garuda Indonesia secara bertahap tambah frekuensi penerbangan domestik******

Jakarta (ANTARA) - Maskapai nasional Garuda Indonesia mengungkapkan, mulai April hingga Agustus 2024 secara bertahap meningkatkan frekuensi penerbangan pada lebih dari 16 rute domestik yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Peningkatan itu sebagai bentuk dukungan Garuda Indonesia dalam mendorong kunjungan wisatawan mancanegara untuk berwisata di Indonesia. "Garuda Indonesia juga secara bertahap akan meningkatkan frekuensi penerbangan pada lebih dari 16 rute domestik yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat. Rute-rute tersebut di antaranya mencakup penerbangan dari Jakarta ke sejumlah kota besar seperti Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Padang, Semarang. Kemudian Balikpapan, Makassar, Banda Aceh, Jakarta-Pangkalpinang, Jakarta-Tanjungpinang, Jakarta-Malang, Denpasar-Labuan Bajo, Jakarta-Lombok, Makassar-Gorontalo. “Di tengah optimisme pertumbuhan industri pariwisata global saat ini, peningkatan frekuensi penerbangan merupakan salah satu stimulan bagi tren perjalanan masyarakat yang diharapkan dapat turut menjadi momentum untuk mempromosikan destinasi-destinasi unggulan Nusantara, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional,” jelasnya. Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan bahwa selain dengan meningkatkan frekuensi penerbangan pada rute-rute potensial, optimalisasi layanan penerbangan Garuda Indonesia juga diwujudkan dengan memperluas jaringan penerbangan termasuk membuka rute baru.

Tercatat pada periode semester pertama tahun ini Garuda Indonesia akan meresmikan rute penerbangan Jakarta-Doha sebanyak tujuh kali per minggu mulai 4 April 2024, serta meresmikan rute penerbangan Makassar-Manado dengan frekuensi layanan sebanyak dua kali per minggu mulai 3 Mei mendatang.

Baca juga: Garuda Indonesia tambah frekuensi penerbangan internasional

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

buku mimpi 37

Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.

Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.

Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.

Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Pelni:

1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. ⁠Komisaris: Budi Mantoro

Dewan Direksi Pelni:

1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

link slot paling gacor 2023

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024