cara maxwin slot

20 slot demo gratis maxwin 25Jutaan kata 76741Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara maxwin slot》

China Dukung Resolusi OKI untuk Hentikan Konflik Israel******

JAKARTA — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pemerintahnya mendukung resolusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait penghentian konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza.

KTT Luar Biasa OKI pada 11 Oktober 2023 itu menghasilkan resolusi berisi 31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Para pemimpin dari 57 negara anggota OKI, termasuk Presiden RI Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang kuat guna menghentikan agresi Israel di Gaza.

“KTT Liga Arab dan KTT Luar Biasa OKI mengirimkan pesan yang jelas untuk mewujudkan gencatan senjata, melindungi warga sipil, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan menerapkan solusi dua negara. Hal ini disambut baik oleh China,” katanya kepada awak media di Beijing, China, pada Senin (13/11/2023), seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

“Situasi di Gaza cukup memprihatinkan. China mendukung semua upaya yang bertujuan untuk meredakan situasi dan mengembalikan perdamaian,” imbuh Mao Ning.

Menurut dia, sejak konflik terbaru antara Palestina dan Israel meletus, China telah menjalin komunikasi erat dengan pihak-pihak terkait untuk mendesak gencatan senjata dan menciptakan perdamaian.

“Untuk menghentikan konflik saat ini, posisi China sangat mirip dengan negara-negara Arab, Islam dan Afrika. China akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk terus berupaya tanpa henti melindungi warga sipil, meredakan ketegangan, melanjutkan upaya perundingan damai, dan mewujudkan perdamaian,” kata dia.

Dalam resousi tersebut, OKI mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari Gaza utara ke selatan, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang, dan mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional.

OKI juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan tulus untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua-negara.

Kondisi di Gaza kian memprihatinkan karena sejumlah rumah sakit sudah tidak dapat beroperasi.

RS Al Shifa, misalnya, sudah tiga hari tidak mendapat pasokan listrik dan kekurangan air.

“Sudah lebih dari sebulan sejak konflik di Gaza pecah. Situasi kemanusiaan di lapangan menjadi sangat mengerikan. RS Al Shifa yang mengalami kesulitan adalah contoh krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza. China menyerukan gencatan senjata segera antara pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan segala upaya untuk melindungi warga sipil,” kata Mao Ning.

Dia menyebut komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah substantif dan melakukan upaya besar untuk meningkatkan upaya kemanusiaan.

Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza –termasuk terhadap rumah sakit, tempat tinggal dan rumah ibadah– sejak Hamas melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023.

Serangan-serangan Israel itu telah menewaskan l1.100 orang, termasuk lebih dari 8.000 perempuan dan anak-anak, kata kantor media pemerintah di Gaza pada Minggu.

Jumlah korban tewas di Israel hampir 1.200, menurut angka resmi Israel.

Bank Sentral Israel mencatat kerugian sekitar US0 juta atau setara dengan Rp9,4 triliun per pekan akibat perang Israel vs Hamas.

Kerugian tersebut disebabkan absennya ribuan pekerja dari pekerjaan mereka akibat perang.

Nilai Rp9,4 triliun itu menggunakan kurs Rp15.655 per dolar Amerika Serikat (AS).

Melansir dari The Times of Israel, Senin (14/11/2023), Departemen Riset Bank Sentral menganalisis biaya mingguan dari penurunan pasokan tenaga kerja dalam tiga minggu pertama perang, yang pecah pada 7 Oktober.

Analisis Bank of Israel difokuskan pada perhitungan biaya ekonomi dari absennya para pekerja dalam hal biaya tenaga kerja dan bukan dalam hal kehilangan produk.

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.