spinbet99

Pertempuran pencuri

seribu mimpi 09

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Bisikan Penyihir

situs judi paling gampang menang

BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******

Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.

"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.

Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.

Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.

"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.

Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.

Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.

"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.

"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki sistem Daru

sukaspin

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

spv88

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

bank 88 slot

Layanan SIM keliling Polda Metro ada di dua tempat******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Minggu membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di dua tempat.

Melalui akun media sosial @TMCPpoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Dua lokasi SIM Keliling hari ini, yaitu:

1. Jalan Raden Inten, Kalimalang samping MCD Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Jalan Panjang, depan Bank BJB Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

Masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling membawa SIM lama dan KTP masing-masing disertakan fotokopi.

Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Baca juga: Volkswagen Club Indonesia gelar keselamatan jalan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Bubar konser Ed Sheeran, jalan sekitar JIS sangat padat

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
Baca juga: Polisi imbau penonton konser Ed Sheeran gunakan transportasi umum

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Di seluruh langit

situs wd 25rb

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.  

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.   

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024