pola gacor slot mania olympus

cicilan akulaku tanpa uang muka 891Jutaan kata 965223Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola gacor slot mania olympus》

Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet.

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis, itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happysaja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya.
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden
Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tembok SPBU di Tebet roboh tewaskan tiga orang******

Jakarta (ANTARA) - Tembok sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Prof Dr Soepomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu siang mengakibatkan tiga orang tewas.

Tiga orang itu merupakan satu keluarga yang terdiri atas bapak, ibu dan anak. Selain itu satu orang menderita luka.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, korban bernama Sumedi Riyanto (80) dan Thio Tjnnio (74) yang merupakan suami-istri serta anak mereka bernama Ami Kusuma Dewi (35).

"Korban adalah suami-istri yang berjualan di pinggiran tembok. Anaknya sedang berkunjung ke warung tersebut bersama cucunya yang selamat," kata Syamsul saat dikonfirmasi.

Syamsul menjelaskan bahwa tembok SPBU diketahui sudah retak. Kemudian adanya angin kencang mengakibatkan tembok roboh menimpa warung milik Samedi dan Thio yang berada tepat di sebelahnya.

Baca juga: Tembok bekas pabrik mebel ambruk timpa tiga rumah di Duren Sawit
Baca juga: Lima saksi diperiksa Polsek Cengkareng terkait tembok gudang roboh

Saat kejadian itu, Ami kebetulan sedang berkunjung ke warung milik orang tuanya. Dia datang bersama anaknya, Muhammad Fabian berusia 8 tahun.

Berdasarkan laporan sementara Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Fabian selamat namun mengalami luka berat. Ia pun dibawa ke RSCM untuk mendapatkan perawatan.

Sedangkan tiga korban meninggal dunia sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi, dimandikan dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo.

Selain warung kecil milik korban, tembok berukuran 30x6 meter yang roboh tersebut juga berdampak pada tiang listrik.

Lokasi kejadian sedang disterilisasi untuk dilakukan penyelidikan Tim Inafis Kepolisian.

Baca juga: Tembok pembatas sungai roboh, rumah warga di Ciracas terendam banjir
Baca juga: Polisi selidiki robohnya tembok yang tewaskan pekerja bangunan

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：kode alam kodok、badakslot、slot receh terbaru

Terkait：slot gacor terpercaya 2022、pasti gacor slot、rtp slot togel on、koi vip slot、login slot games、depositslot、situs pinjol resmi、daftar pinjol ojk 2022、sistem parlay judi bola、akun baru maxwin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：77 play slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

gacor 365 slot

situs terbaru slot online

link judi online24jam

paito florida midday angkanet

hoki99 demo

website judi slot online

pinjol legal 2022 tenor panjang

mpo4d 2022

mulia123

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

kehilangan masa remaja

sistem akulaku

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

cara dapat uang dari shutterstock

Mahfud sering singgung soal "impor" dan "data" di debat cawapres******

“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,”

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md tercatat cukup sering menyinggung soal “impor” dalam pangan, pentingnya “keterbukaan informasi” serta “data” dalam debat keempat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Minggu (21/1).

Sepanjang debat, ANTARA mencatat Mahfud mengucapkan kata “impor” setidaknya sebanyak delapan kali di debat kali ini.

Adapun “impor” paling banyak ia singgung pada segmen dimana ia dan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, saling memberikan pertanyaan dan tanggapan satu sama lain.

“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,” kata Mahfud saat menanggapi Gibran.

Lebih lanjut, sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Mahfud juga cukup sering menyebutkan kata “petani” dan "data" sebanyak tujuh kali.

Pria yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut menilai “data” merupakan salah satu basis penting dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, data juga ia sebut saat membahas soal impor bahan pangan, kepemilikan lahan, jumlah petani, hingga konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia.

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata/subtema yang paling banyak disebut Mahfud di debat keempat ini.

No.	Kata/subtema	Jumlah
1.	Impor	8
2.	Data	7
3.	Petani	7
4.	Aparat	4
5.	Ekonomi hijau	4
6.	KINAG	4
7.	Lahan/tanah adat	4
8.	Subsidi	4
9.	Sumber daya alam (SDA)	4
10.	Deforestasi	3

Seperti terpampang di tabel, terdapat beberapa kata/subtema yang Mahfud sebutkan masing-masing sebanyak empat kali, yaitu “sumber daya alam”, “subsidi”, “aparat”, “lahan atau tanah adat”, “KINAG” (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria), dan “ekonomi hijau”.

Yang menarik dari enam kata/subtema tersebut, “ekonomi hijau” banyak Mahfud sebutkan ketika lagi-lagi menanggapi pertanyaan dari cawapres nomor urut dua, mengenai inflasi hijau (greenflation), yang merupakan istilah soal kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Lebih lanjut, ada pula “mafia”, “redistribusi tanah”, “reforma agraria”, “ekonomi sirkuler”, “keterbukaan informasi agraria”, dan “deforestasi” yang ia ucapkan sebanyak masing-masing tiga kali dalam debat kali ini.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 12,85 juta hektare dalam 10 tahun terakhir yang mana lebih luas dibandingkan negara Korea Selatan.

“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir,” katanya.

Menutup rangkaian debat, Mahfud menyanyikan penggalan lagu dari Ebiet G. Ade berjudul “Berita kepada Kawan”, yang turut dirayakan oleh warganet setelah acara debat yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

kasih menang slot

Enam kecamatan di Kapuas kebanjiran lagi, ribuan rumah terendam******

kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat

Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Panahatan Sinaga membenarkan bahwa enam kecamatan di wilayah setempat kembali dilanda banjir.

"Enam kecamatan itu meliputi Mantangai, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Dadahup dan Kecamatan Timpah," kata Panahatan Sinaga di Kuala Kapuas, Jumat.

Dari enam kecamatan tersebut, sambungnya, terdiri dari 25 desa yang terdampak banjir, dan sebanyak 6.545 kepala keluarga atau 23.245 jiwa pun terdampak.

Kemudian, bencana banjir tersebut menyebabkan 3.940 unit rumah terendam, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum dan 95 titik akses jalan juga terendam.

Ia menjelaskan, ketinggian air bervariasi mulai dari 80-190 centimeter dan mengimbau warga untuk tetap waspada karena selama Januari ini diprediksi curah hujan masih terus terjadi.

"Jadi, kita harus betul-betul waspada terhadap bencana hidrometeorologi curah hujan yang cukup tinggi. Khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan peta rawan bencana banjir," katanya.

Baca juga: BPBD: Tinggi banjir Kapuas di dua titik masih meningkat
Baca juga: BNPB salurkan DSP untuk tangani banjir Kabupaten Kapuas

Menurut dia, berdasarkan pengecekan tim BPBD, di beberapa desa yang terdampak banjir, belum ditemukan warga yang mengalami sakit seperti demam dan diare.

Dampak dari banjir yang terjadi itu, Pemkab Kapuas pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di daerah setempat.

"Sejak tadi malam sudah kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat. sampai empat belas hari ke depan," katanya.

Menurut Panahatan, dengan ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir tersebut, maka semua lintas sektor, OPD dan instansi terkait bersama-sama bersatu padu menangani warga yang terdampak bencana banjir.

"Jadi, kita akan bersama-sama bersatu padu untuk menangani warga kita yang terdampak bencana banjir di enam kecamatan itu," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
Baca juga: Barito Utara tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Pedang Peri dan Berita Aneh

mahjong ways pragmatic demo

Tembok SPBU di Tebet roboh tewaskan tiga orang******

Hatiku beracun

mudah gacor

Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik******

untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

slotoslot

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada

《pola gacor slot mania olympus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredit hp bunga kecilHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola gacor slot mania olympus》bab terbaru。