bolawin365 337Jutaan kata 226213Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah》
Pemkot Depok Usul UMK Naik 12,99 Persen Jadi Rp5,3 Juta******
Pemerintah Kota Depok merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) 2024 naik 12,99 persen menjadi Rp5.304.307 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Usul itu tertuang dalam surat rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 Nomor 561/84 Naker/XI/2023 UMK.
"UMK Depok Tahun 2024 naik 12,99 persen yaitu sebesar Rp5.304.307 dari UMK Tahun 2023 sebesar Rp4.694.493," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.
Kemudian juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kota Depok.
"Penetapan UMK Depok 2024 ini berdasarkan rapat dewan pengupahan Kota Depok 24 November 2023 UMK," kata Mohammad Idris.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidik Mulyono mengungkapkan rekomendasi besaran kenaikan UMK 2024 juga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Semua kabupaten kota se-Jawa Barat nampaknya membuat rekomendasi yang hampir sama, agar menjaga situasi kota atau kabupaten tetap kondusif," kata Sidik.
Sidik mengatakan rekomendasi dari kabupaten kota akan menjadi bahan pertimbangan di rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
"Akan ditetapkan oleh gubernur. Kami berharap penetapan UM (upah minimum) nanti dapat mengakomodir semua pihak pemangku kepentingan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B Qurtifa Wijaya menilai rekomendasi UMK Depok 2024 mencapai 12,99 persen terbilang wajar.
Ia menilai UMK Depok tidak jauh berbeda dengan Bekasi dan DKI Jakarta karena masih satu kawasan yang tidak jauh berbeda.
"Menurut saya Depok, Bekasi dan DKI adalah satu kawasan yang tidak jauh berbeda. Karena standar biaya hidup boleh di bilang hampir sama.
[Gambas:Video CNN]
UMK Tangerang hingga Cilegon Disahkan, Tertinggi Rp4,8 Juta******
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) 2024 untuk 8 daerah mulai dari Tangerang hingga Cilegon.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 2024 yang diteken Al Muktabar pada Kamis (30/11).
"Upah minimum kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan sesuai dengan formula perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan," demikian kutipan pertimbangan Al Muktabar dalam salinan Kepgub 561/2023.
Sementara, kenaikan UMK terendah dialami oleh Kabupaten Pandeglang yang hanya menanjak 1,03 persen menjadi Rp3.010.929,87.
Secara nominal, UMK tertinggi berlaku di Kota Cilegon sebesar Rp4.815.102,8. Adapun UMK Kabupaten Lebak terendah yakni Rp2.978.764,69.
Berikut daftar kenaikan UMK 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten:
Dari Rp2.980.351,46 menjadi Rp3.010.929,87 (naik 1,03 persen)
Dari Rp2.944.665,46 menjadi Rp2.978.764,69 (naik 1,16 persen)
Dari Rp4.492.961,28 menjadi Rp4.560.894,85 (naik 1,51 persen)
Dari Rp4.527.688,52 menjadi Rp4.601.988 (naik 1,64 persen)
Lihat Juga :Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum |
Dari Rp4.584.519,08 menjadi Rp4.760.289,54 (naik 3,83 persen)
Dari Rp4.551.451,70 menjadi Rp4.670.791 (naik 2,62 persen)
Dari Rp4.657.222,94 menjadi Rp4.185.102,80 (naik 3,39 persen)
Dari Rp4.090.799,01 menjadi Rp4.148.602 (naik 1,41 persen)
[Gambas:Video CNN]
KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.
"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).
Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.
"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.
"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.
Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).
Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.
Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.
"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
[Gambas:Video CNN]
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Lihat Juga :Prabowo Janji Bakal Setop Impor BBM Jika Terpilih Jadi Presiden |
Label:alojudi、fire joker demo、slot yang paling mudah menang
Terkait:iwantogel、dunia188、pinjam now ilegal atau legal、cara ajukan limit kredivo、rma789、trik bermain fafafa、bo terbaik slot、bayar 777、google gimana caranya bisa dapat duit banyak、manadototo
bab terbaru:togel quezon hari ini keluar(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Kereta Api (KA) Cikuray rute Pasar Senen-Garut dilaporkan sempat mengeluarkan asap tebal pada Minggu (26/11).
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengungkapkan asap tersebut muncul lantaran KA mengalami gangguan teknis pada bagian genset saat di Stasiun Cikarang .
Melalui akun media sosial X, perseroan menyebut gangguan tersebut sempat menimbulkan keterlambatan perjalanan. Perseroan mengimbau kepada para pengguna kereta untuk tidak memilih perjalanan bersifat menyambung dengan jeda 180 menit.
Atas kejadian itu, KAI meminta maaf. Perseroan juga menegaskan tiket perjalanan berikutnya dianggap hangus.
"Dikarenakan jika terjadi keterlambatan pada KA sebelumnya, tiket perjalanan berikutnya dianggap hangus dan tidak ada pengembalian bea. Detail info bisa cek link https://bit.ly/3tJ810q ya Kak. Sekali lagi Railmin mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Trims," ujarnya.
Cuitan itu membalas salah satu netizen dengan akun @Jumpywi***. Netizen ini menanyakan kompensasi atas kejadian yang terjadi.
"min @KAI121 kereta cikuray tujuan jakarta bandung, genset meleduk, jadinya yang transit, jadinya yang mau naik kereta kahuripan, tujuan bandung jogja kelewat, ada kompensasi untuk penumpangnya gak min?" tanyanya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.
Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).
Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.
"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.
Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.
Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.
Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.
"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.
Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.
"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.
"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.
Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor Amerika Serikat (AS) dalam forum bisnis Indonesia-AS yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu.
"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak," kata Zulhas dikutip Kamis (30/11).
Zulhas mengatakan, IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat menjadi super hub karena akan dilengkapi dengan kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.
Dengan kondisi tersebut, Zulhas meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.
"Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Zulhas.
Dalam kesempatan ini, Zulhas menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini dan berharap semakin banyak kerja sama Indonesia-AS yang akan terjalin.
Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden yang telah berkomitmen meningkatkan status kerja sama kedua negara dari Strategic Partnership ke Comprehensive Strategic Partnership (CSP).
"Kementerian Perdagangan juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait, dalam menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif," kata Zulhas.
Adapun forum bisnis tersebut diinisiasi oleh Urbahn Architecs, firma arsitektur bergengsi yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan desain master (grand design) untuk fasilitas publik bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Sementara itu, Director of ASEAN Business Development Urbahn Architects, Rafi Haikal mengaku sangat antusias bisa membantu serta memfasilitasi Kemendag dan OIKN bertemu para investor di AS.
Arsitek muda Indonesia yang sedang meniti karir di New York ini menyebut Urbahn Architects siap membantu pembangunan dan perkembangan IKN sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia.
"Urbahn Architects menyatakan kesiapannya dalam menjembatani desainer, pengembang, dan calon investor ke IKN. Keterlibatan Urbahn Architects dalam pembangunan IKN bertujuan untuk mengintegrasikan standar desain dan pembangunan dengan kualitas arsitektur setingkat New York untuk ibu kota baru Indonesia," kata Haikal.
Lebih lanjut, alumnus Pratt Institute di Brooklyn, New York, ini menjelaskan bahwa Urbahn Architects juga telah mengkurasi 100 peserta untuk hadir di dalam Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-AS. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menjembatani pasar arsitek dengan pengembang dari Indonesia dan AS.
Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.
(inh/inh)Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.
"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).
Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.
"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.
Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.
Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.
"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Pentolan dan Pegawai BPK Banyak Tersangkut Suap dan Korupsi? |
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.
Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.
Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.
Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.
"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.
"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.
Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.
Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.
Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).
Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.
"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.
Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.
Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.
Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.
"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.
Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.
"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.
"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.
Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Transmart Full Day Sale hadir kembali besok, Minggu (26/11) dan digelar serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Selama Transmart Full Day Sale berlangsung ada banyak produk-produk yang disikon gede-gedean. Mulai dari kebutuhan harian, alat elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik.
Lihat Juga :![]() |
Ayam broiler:
Anggur muscat
Anggur muscat pack:
Anggur muscat kiloan:
Kebutuhan sehari-hari
Furnitur
Alat elektronik
Produk fesyen
Sepeda manual dan sepeda listrik
《pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor rekomendasiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah》bab terbaru。