rtp bibit4d 188Jutaan kata 162491Orang-orang telah membaca serialisasi
《tunai4d》
Alcaraz kalahkan Nadal dalam pertandingan ekshibisi Netflix******
Pertandingan yang digelar di Mandalay Bay Resort and Casino dan disiarkan langsung oleh layanan streamingNetflix itu menjadi ajang bagi kedua bintang asal Spanyol tersebut untuk menguji kebugarannya.
Nadal, juara Grand Slam 22 kali, melewatkan sebagian besar tahun lalu karena cedera pinggul yang dia derita di Australian Open.
Dia kembali tampil di Brisbane International pada Januari sebelum cedera otot kecil memaksa petenis berusia 37 tahun itu untuk mundur dari Grand Slam pertama musim ini di Melbourne.
Nadal membatalkan rencana untuk kembali beraksi di Qatar Open pada Februari, dengan mengatakan dia "belum siap untuk berkompetisi."
Dalam pertandingan ekshibisi tersebut, seperti disiarkan AFP, Senin, Nadal mengatakan bahwa dia merasa "jauh lebih baik dari yang diharapkan," setelah mengantongi set pertama melawan Alcaraz.
Nadal punya cukup tenaga untuk menyelamatkan lima match point di pertandingantiebreaksebelum Alcaraz akhirnya menyelesaikan pertandingan tersebut.
Ini merupakan penampilan yang menggembirakan sebelum Indian Wells, di mana Nadal menjadi juara tiga kali. Dalam penampilannya di Indian Wells pada 2022, Nadal menjadi runner-up petenis Amerika Taylor Fritz.
Petenis veteran Spanyol itu akan memainkan pertandingan babak pertamanya di Indian Wells pada Kamis (7/3). Sementara, Alcaraz yang diunggulkan di turnamen Masters 1000 itu akan mendapatkan bye pada babak pertama.
Alcaraz, peringkat kedua dunia, akan berusaha menjadi orang pertama yang berhasil mempertahankan gelar Indian Wells setelah juara tiga kali Novak Djokovic pada 2014-2016.
Namun, petenis Spanyol berusia 20 tahun itu juga memiliki masalah cedera akhir-akhir ini, mengundurkan diri dari pertandingan babak pertama di Rio Open kurang dari dua pekan lalu setelah pergelangan kaki kanannya terkilir saat meraih poin kedua dalam pertandingan melawan Thiago Monteiro.
Ini merupakan kemunduran lain bagi juara Grand Slam dua kali tersebut, setelah kalah dari Alexander Zverev di perempat final Australian Open dan kalah dari petenis Chile Nicolas Jarry di semifinal di Buenos Aires.
Alcaraz belum pernah memenangi gelar ATP sejak kemenangan menakjubkannya di Wimbledon atas Djokovic Juli lalu.
Baca juga: Alcaraz telan kekalahan mengejutkan di semifinal Buenos Aires
Baca juga: Alcaraz melaju ke semifinal untuk pertahankan gelar di Buenos Aires
Baca juga: Alcaraz tekuk "bajak laut" pada pertandingan pembukanya di Argentina
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******
Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).
Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.
“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.
Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.
Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.
Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.
Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.
Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.
Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.
“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.
Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI******
"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.
Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.
Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.
Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir
Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.
Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau
Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya
"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.
Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.
Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.
Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.
"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.
Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:nama link slot gacor 2022、dingdong togel、gacor
Terkait:slot slot online、macam play slot、slot gacor adalah、situs new member 100 persen、kakek judi slot、cara pinjam uang di bni、contoh kredit hp、giga138、situs slot dunia、voucher eiger
bab terbaru:pinjol limit tinggi tenor panjang(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG dalam jangka pendekJakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, bergerak menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Agar bisa mengakses layanan SIM keliling, pemohon diminta membawa persyaratan yakni KTP dan SIM yang masih berlaku beserta fotokopi masing-masingJakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi DKI Jakarta untuk memudahkan warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara pada Senin.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevJakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI Jakarta memperkuat sinergi tata kelola layanan informasi publik pada 2024. "Sebagai langkah awal kita membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk layanan di bidang pengawasan dan evaluasi secara digital (e-monitoring dane-monev)," kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Aang Muhdi Gozali di Jakarta, Senin, saat melakukan audiensi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI terkait sinergi kedua instansi. Aang menyebut kegiatan verifikasi dan klarifikasi (visitasi) dan bimbingan teknis (bimtek) ini merupakan bagian dari pengawasan (monitoring) terhadap badan publik di Jakarta. Selain untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, kegiatan tersebut juga memberikan asistensi serta menjamin kesiapan badan publik dalam mengikuti pelaksanaane-monitoring dan e-monev yang akan digelar pada Juni 2024. "Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevuntuk badan publik kategori Biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Aang. Lebih lanjut, Aang menjelaskan melalui kegiatan bimtek, pihaknya akan memberikan pengarahan secara teknis kepada para peserta untuk dapat langsung memperbaiki layanan informasi publik. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perbaikan tata kelola layanan informasi publik, kata Aang juga dapat dilakukan berdasarkan surat rekomendasi hasil e-monev pada tahun sebelumnya. "Harapannya, tentu saja, badan publik kategori biro yang belum informatif di lingkungan DKI Jakarta dapat semakin baik kualitas layanan informasi publik serta bisa meraih predikat informatif," ucap Aang. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur Biro Umum dan ASD DKI Jakarta Sahar Mildino menyambut baik kerja sama kegiatan bimtek tersebut. "Kami siap bersinergi untuk kegiatan bimtek yang mungkin dapat kita laksanakan setelah Lebaran. Untuk kegiatannya semoga bisa dibuka oleh pak Sekda," kata Sahar. Menurut Sahar Biro Umum dan ASD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas layanan informasi publik seusai dengan UU KIP. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan meraih predikat informatif selama beberapa tahun ke belakang. “Kami berharap, melalui bimtek ini, Biro Umum dan ASD dapat mempertahankan kualitas layanan informasinya. Dan tentu saja biro-biro lain pun dapat semakin informatif," ujar Sahar.Baca juga: KI DKI gandeng PN Jakpus bentuk tim khusus untuk keterbukaan informasi
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
《tunai4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dragontigerHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tunai4d》bab terbaru。