link terbaik jp maxwin 573Jutaan kata 200105Orang-orang telah membaca serialisasi
《yypaus》
Airlangga Ingin Kontainer ke Priok Dialihkan Sebagian ke Patimban******
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanPelabuhan Patimban sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap kontainer yang selama ini masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok beralih sebagian ke Patimban.
"Untuk kontainer-kontainer yang selama ini ke Tanjung Priok, mungkin sebagian nanti bisa dialihkan ke Pelabuhan Patimban," katanya saat meninjau operasional Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat pada Rabu (24/1).
Menurutnya, pelabuhan yang termasuk Projek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi nadi pengembangan kawasan Rebana Metropolitan, serta penopang kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Airlangga menjelaskan aktivitas ekspor otomotif Indonesia ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, dan lainnya tercatat terus meningkat setiap tahun. Pelabuhan Patimban dapat menampung 223 ribu CBU atau di atas 100 persen dari target kapasitas yang ditetapkan, yakni sebesar 218 ribu CBU.
Pemerintah juga akan membangun jalan tol untuk memudahkan akses dari dan menuju Pelabuhan Patimban. Tol ini ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan investasi yang masuk ke Pelabuhan Patimban pada tahap pertama sekitar Rp18 triliun dan tahap kedua sekitar Rp14 triliun. Lalu, investasi untuk jalan tol Rp10 triliun.
"Dengan selesainya nanti jalan tol, akses dari jalan Tol Cipali bisa langsung ke pelabuhan, karena itu menjadi penting untuk menurunkan logistic cost kita," imbuh dia.
[Gambas:Video CNN]
(pop/pta)Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******
"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".
Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.
Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.
"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.
Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.
Lihat Juga :Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau? |
Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.
"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).
Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.
Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.
Lihat Juga :Mahfud Sindir Food Estate, Mentan Balas Itu Bukan Proyek Instan |
"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.
Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.
Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.
Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.
Lihat Juga :Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen |
Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.
"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.
Label:slot online、indodana bisa pinjam uang、pinjam uang tanpa agunan
Terkait:slot gacor via qris、seribu mimpi 66、judi slot depo 5000、pola trik gacor olympus、situs slot terbaik indonesia、dewaidr、pinjol singa legal atau ilegal、rtp jnetoto、cipinang4d、pinjaman online yang mudah di acc
bab terbaru:auto7slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.
Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).
Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.
Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.
"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).
Lihat Juga :Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo |
Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.
"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.
Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.
Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.
Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.
Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.
"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.
"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.
[Gambas:Instagram]
Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).
Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.
Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/skt)Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup daratPalu (ANTARA) - Kantor SAR pencarian dan pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Sulawesi Tengah melatih sekitar 51 orang tentang metode SAR di permukaan air, guna meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan penyelamatan. "Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat," kata Kepala Pusat Latihan Basarnas Anggit Mulyo Satoto saat meninjau pelaksanaan pelatihan SAR di Palu, Jumat. Ia menjelaskan, potensi SAR harus memiliki keterampilan dan keahlian rescue, karena dalam kegiatan SAR ada hal-hal teknis dalam melakukan tindakan pencarian serta pertolongan. Maka hal itu diperlukan pengetahuan yang cukup, sehingga dalam melaksanakan operasi bisa cepat, tepat, dan akurat. "Pelatihan ini berkat kerja sama Basarnas dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap dari kegiatan ini kapasitas potensi SAR di Palu dan sekitarnya lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan manajemen operasi lebih kuat," katanya. Peserta pelatihan berasal dari personel TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), maupun Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan organisasi kemanusiaan yang berada di Kota Palu. Dalam penguatan kapasitas potensi SAR Basarnas memberikan materi substansial, yakni Medical Frlirts Responder (MFR),dan metode pertolongan di permukaan air, setelah itu dilanjutkan simulasi. "Dalam dunia SAR peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkala, ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali metode-metode penyelamatan yang sudah pernah dipelajari," kata Anggit. Pelaksanaan operasi SAR, katanya, wajib memperhatikan standar operasional prosedur (SOP), dalam artian tindakan penyelamatan dilakukan tidak hanya memperhatikan keselamatan korban, tetapi keamanan dan keselamatan individu juga menjadi bagian penting dalam menjalankan operasi. "Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024," katanya.
Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.
Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.
Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.
Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).
Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.
Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.
Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.
"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.
Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《yypaus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link 188bet terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《yypaus》bab terbaru。