pinjaman online resmi bunga rendah 719Jutaan kata 295732Orang-orang telah membaca serialisasi
《fix4d》
Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.
Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.
Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya
“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.
Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.
Ini 11 Prodi yang Paling Ketat Persaingan di UNS Solo pada SNBT 2023******
Sementara itu Prodi Kedokteran juga memiliki perbandingan keketatan yang cukup besar yakni 1:45.6, lalu Ilmu Komunikasi sebesar 1:47.5, dan masih banyak prodi dengan daya saing atau keketatan yang cukup tinggi di UNS Solo.
Berikut ini 11 Prodi paling ketat persaingan di UNS Solo di jalur SNBT 2023″
1. Farmasi
Peminat 2022: 1534
Daya tampung 2023: 28
Keketatan: 1:54.7
2. Kedokteran
Peminat 2022: 3512
Daya tampung 2023: 77
Keketatan: 1:45.6
3. Ilmu komunikasi
Peminat 2022 2280
Daya tampung 48
Keketatan: 1:47.5
4. Manajemen
Peminat 2022: 2939
Daya tampung: 63
Keketatan: 1:46.6
5. Informatika
Peminat 2022: 2047
Daya tampung 2023: 53
Keketatan: 1:38.6
6. Psikologi
Peminat 2022: 2944
Daya tampung 2023: 91
Keketatan: 1:25.7
7. Ilmu dan Teknologi Pangan
Peminat 2022: 1071
Daya tampung 2023: 42
Keketatan: 1:25.5
8. Teknik Industri
Peminat 2022: 1190
Daya tampung 2023: 46
Keketatan: 1:25.8
9. Teknik Sipil
Peminat 2022: 1258
Daya tampung 2023: 63
Keketatan: 1:19.9
10. Agribisnis
Peminat 2022: 1.035
Daya tampung 2023: 56
Keketatan: 1:18.4
11. Ilmu Hukum
Peminat 2022 2609
Daya tampung 2023 193
Keketatan: 1:13.5
Sumber: Panitia SNMPT 2023
SEMARANG— Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi, mempersilakan masyakarat melapor ke Posko Netralitas Pemilu 2024 jika menemkan ada personel TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia pun menyebut Posko Netralitas yang didirikan TNI bersama Polri itu telah tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.
Hal tersebut disampaikan Pangdam saat menggelar acara Coffe Morning bersama Pimpinan Redaksi (Pimred) Media se-Jateng dan DIY di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). Dalam acara itu juga turut diisi dengan kegiatan pelepasan ratusan ekor burung dan tupai.
Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka
“Silakan kalau ada dari paslon [pasangan calon] yang mengeluhkan netralitas TNI/Polri melapor ke posko. Manfaatkan posko netralitas yang sudah dibangun [TNI/Polri] di 35 kabupaten/kota di Jateng,” ujar Pangdam IV Diponegoro.
Pangdam juga memastikan TNI akan memegang teguh muruah untuk menjaga netralitas. Hal itu sesuai dengan mandat dari Panglima TNI dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Netralitas sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga Pemilu 2024. Itu sudah sesuai mandat dan Undang-undang,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memastikan TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam menjaga kondisi di Jateng dan DIY selama Pemilu 2024. Pihaknya juga telah memetakan pelaksanaan kampanye akbar oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jateng.
“Sudah dipetakan, rencana tanggal 4, 8, dan 10 Februari 2024 di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” tegasnya.
Dalam acara Coffe Morning itu turut hadir puluhan anggota komunitas pecinta alam dan lingkungan, yang aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pangdam menyambut baik kerja sama yang erat antara TNI, media, dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.
“Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas untuk menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.
Label:judolbet88、sistem kerja kredivo、terbaru slot gacor
Terkait:garuda365、nama nama situs slot 4d、data paito xiamen lottery、erek50、koinid、newslot88、voucher halodoc、jekpot88、ligabetwin、gemoy88
bab terbaru:ojktoto(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Jangan khawatir. Mengecek pemilih terdaftar di TPS mana saat hari pemungutan suara Pemilu 2024 dapat dilakukan melalui situs resmi Info KPU pada menu Cek DPT Online. Berikut langkah-langkahnya:
Setelah Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam, kata dia, kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menjadi lebih dinamis.
“Akan menjadi lebih dinamis karena apa yang dibicarakan publik atau juga dibicarakan secara tidak langsung di dalam kabinet, sekarang muncul di permukaan,” sambung dia.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.
“Secepatnya ditunjuk menteri definitif, tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), sebagaimana yang disaksikan di Jakarta.
Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.
Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan bahwa penunjukan Tito lantaran yang bersangkutan memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat sebagai Mendagri.
Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.
KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.
Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Mahfud Md telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.
Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.
Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.
Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.
Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.
“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.
Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.
Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.
“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.
Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.
Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.
Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya
“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.
Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.
《fix4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cari pinjaman onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《fix4d》bab terbaru。