pinjaman online ojk 2022 cepat cair bunga rendah

Apartemen Zhutian Shinhwa

KCIC Klaim Proyek Kereta Cepat Akan Sumbang Penerimaan Negara Rp11,1 T******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi proyek kereta cepat Jakarta- Bandungdiperkirakan akan menyumbang penerimaan negarahingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.

"Ke depan, estimasi kami proyek KCJB ke penerimaan negara baik itu pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) nantinya sekitar Rp11,1 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.

Kontribusi itu cukup besar meski proyek belum selesai. Karenanya, ia berharap bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun dalam waktu dekat, agar penyelesaian proyek bisa sesuai target pada Juni 2023.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan jika PMN tidak diberikan tahun ini, maka kemungkinan penyelesaian proyek bisa mundur dan biaya makin membengkak dari saat ini yang sekitar US,5 miliar.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB, per 15 September 2022, terjadi pembengkakan biaya pembangunan proyek KCJB sebesar US,449 miliar. Sehingga investasi yang awalnya dibutuhkan sekitar US,071 miliar menjadi sekitar US,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Jurus Menperin Cegah PHK di Industri Tekstil******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membeberkan sejumlah jurus untuk mencegah terjadi lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, sektor industri tekstil masih tumbuh. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Penyebabnya lantaran perekonomian global yang melambat, sehingga permintaan turun.

"Ada beberapa langkah yang kita siapkan. Salah satunya lartas (larangan terbatas) itu bisa menjadi senjata, instrumen kita (cegah PHK)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Lartas ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengaturan agar jangan sampai kinerja industri tidak maksimal.

"Kita melihat bahwa di sektor tekstil ini harus ada harmonisasi hulu intermediate hilir, harus tepat mengambil kebijakan. Jangan sampai lartas di hulunya mempengaruhi kinerja hilir dan intermediate. Lartas ini jadi salah satu opsi kita agar sektor-sektor perlambatan dan negatif bisa terjaga," imbuhnya.

Jurus lainnya yang disusun oleh Kemenperin adalah restrukturisasi kredit yang saat ini tengah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri menambahkan pihaknya juga melakukan beberapa langkah untuk mencegah PHK.

Salah satunya melakukan komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencapai jalan tengah paling baik, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu satu industri tekstil alas kaki dan garmen dan berhasil mencegah PHK terhadap 4 ribu pekerja.

"Sesuai arahan menaker sebulan lalu, kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkrit ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena dinas naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Upaya itu termasuk mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur, menghapuskan bonus, mengurangi shift pembagian waktu kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Meta, Induk Facebook PHK Massal Ribuan Karyawan Pekan Ini******

Perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai pekan ini. Rencana PHK berdampak pada ribuan karyawan.

Kabar PHK dilaporkan bakal diumumkan mulai Rabu (9/11). Mengutip Reuters, Senin (7/11), prospek mengecewakan Meta datang ketika perusahaan harus berpacu dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta bersaing melawan TikTok.

Chief Executive Officer (CEO) Meta Mark Zuckerberg mengharapkan investasi metaverse yang memakan waktu sekitar satu dekade bisa membuahkan hasil.

"Pada 2023, kami akan memfokuskan investasi pada sejumlah kecil area pertumbuhan prioritas tinggi. Jadi itu berarti beberapa tim akan tumbuh secara signifikan, tetapi sebagian besar tim lain akan tetap datar atau menyusut selama tahun depan," ungkap Zuckerberg pada akhir Oktober.

"Secara agregat, kami berharap untuk mengakhiri 2023 sebagai ukuran yang kira-kira sama, atau bahkan sedikit lebih kecil dari sekarang," lanjut dia.

Juni lalu, Meta telah memotong rencana untuk mempekerjakan insinyur setidaknya 30 persen. Mark Zuckerberg juga telah memperingatkan karyawan untuk bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Pemegang saham Meta Altimeter Capital Management juga telah bersurat kepada Zuckerberg dan mengatakan perusahaan perlu perampingan dengan memotong pekerjaan dan belanja modal.

Meta diklaim telah kehilangan kepercayaan investor karena menggenjot pengeluaran dan berputar ke metaverse.

Mengutip CNBC International, rencana PHK massal itu akan menandai pengurangan jumlah karyawan besar pertama dalam sejarah Meta. Per akhir September, perusahaan melaporkan bahwa mereka memiliki lebih dari 87 ribu karyawan.

Di lain sisi, saham Meta sudah anjlok 73 persen tahun ini alias jatuh ke level terendah sejak awal 2016. Raksasa media sosial itu sekarang menjadi pemain terburuk di S&P 500 pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

KAI: Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US,449 miliar, sehingga totalnya menjadi US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

"Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Dwiyana juga menyebutkan bahwa harga tiket KCJB direncanakan sebesar Rp250 ribu untuk jarak terjauh. Besaran biaya itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun. Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]