rtp sultan33

spektrum kebobrokan

Investor China Lari Kocar******

Investor Chinalari kocar-kacir setelah Presiden China Xi Jinping kembali terpilih memimpin pemerintahan untuk periode ketiga.

Hal tersebut tercermin dari jatuhnya saham di bursa efek China dan melemahnya mata uang yuan terhadap dolar AS.

Saham China yang terdaftar di Hong Kong dan New York jatuh pada Senin (24/10), tepat sehari setelah Xi terpilih sebagai pemimpin China untuk ketiga kalinya dalam Kongres Partai Komunis China.

"Pasar jelas kecewa dengan tujuh orang Komite Tetap Politbiro baru yang diisi sekutu Xi (Jinping), kata Pengelola Strategic China Panda Fund Lilian Co, dikutip dari CNN, Kamis (26/10).

"Karena ideologi Xi (Jinping) tidak ramah pasar dalam beberapa tahun terakhir. Tim kepemimpinan yang setia kepada Xi berarti tidak ada perubahan arah kebijakan selama dia berkuasa," lanjutnya.

Beberapa nama yang hilang dalam tim baru Xi Jinping adalah pejabat senior yang telah mendukung reformasi pasar. Antara lain, Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang, Wakil Perdana Menteri Liu He, dan Gubernur bank sentral China Yi Gang.

Investor khawatir kekuasaan Xi berarti melanjutkan kebijakan beberapa strategi mencengkram, seperti nol-covid dan tindakan keras terhadap sektor swasta yang diklaim telah menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi China selaku kedua terbesar di dunia.

Profesor di Universitas Bocconi dan ekonom China Sonja Opper menyoroti tradisi Xi Jinping yang tidak berubah dengan memprioritaskan loyalitas pribadi daripada kompetensi dan produktivitas seseorang.

"Risikonya adalah kepemimpinan China menjadi terisolasi dan kehilangan pandangan alternatif, cara yang mungkin lebih baik untuk mendekati banyak tantangan yang dihadapi negara itu," imbuhnya.

Bank Dunia baru-baru ini memangkas perkiraan pertumbuhan China menjadi 2,8 persen pada 2022, pertama kalinya memproyeksikan ekonomi China tertinggal di belakang negara-negara Asia lain sejak 1990 silam. Sedangkan target resmi Beijing adalah tumbuh 5,5 persen untuk tahun ini.

Analis mengatakan jika Xi menutup pintu pada liberalisasi pasar, kebijakan dapat semakin didorong oleh ideologi yang selanjutnya akan merugikan industri swasta dan memperburuk ketegangan AS-China.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

PTBA Raup Laba Rp10 T Sepanjang Kuartal III 2022******

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraup laba bersihRp10 triliun pada kuartal III 2022, atau naik 110 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

Direktur Utama PT Bukit Asam Asral Ismail mengatakan capaian laba dipicu pendapatan sebesar Rp31,1 triliun atau naik 60 persen dari periode tahun lalu.

"Peningkatan laba ini juga dipengaruhi kenaikan harga jual batu bara di pasar global, yang mana harga jual rata-rata Rp1,3 juta per ton pada kuartal III 2022, atau jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan 143 persen," kata Asral dalam konferensi pers secara virtual, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Sementara itu, total aset perusahaan per 30 September sudah mencapai Rp41,2 triliun. Jumlah itu naik 28 persen dibandingkan kuartal III 2021 sebesar Rp32,2 triliun.

Menurutnya, kenaikan kinerja tersebut disebabkan tingginya permintaan batu bara. Selain itu, harga batu bara yang terkerek signifikan juga membantu perbaikan kinerja PTBA.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harga Batu Bara Acuan (HBA) meningkat sekitar 101 persen persen dari US8,50 per ton pada Januari 2022 menjadi US9,22 per ton pada September 2022.

Sepanjang kuartal tersebut, total produksi batu bara PTBA mencapai 27,7 juta ton, meningkat 21 persen dibanding kuartal III 2021 yang sebesar 22,9 juta ton.

Penjualan batu bara PTBA sampai dengan kuartal III 2022 sebanyak 23,5 juta ton, tumbuh 12 persen secara tahunan.

Porsi penjualan ekspor PTBA terus meningkat dari 33 persen pada Kuartal I 2022, 38 persen pada kuartal II 2022, dan mencapai 44 persen pada kuartal III 2022.

Peningkatan porsi ekspor pada kuartal II dan III tersebut menyebabkan porsi ekspor sampai dengan kuartal III 2022 tercatat sebesar 38 persen dari seluruh penjualan.

Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) hingga kuartal III 2022 tercatat sebesar 14,4 juta ton atau 159 persen dari target tahunan.

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Samsung Angkat Crazy Rich Korsel Jay Y Lee Jadi Bos Baru******

Samsung resmi menunjuk Lee Jae-yong (Jay Y Lee) sebagai Executive Chairman. Dengan begitu, raksasa elektronik Korea Selatan(Korsel) ini resmi dijalankan oleh generasi ketiga dari keluarga pendirinya.

Lee merupakan salah satu konglomerat ternama di Korea Selatan. Ia menduduki peringkat ke-2 pada daftar orang terkaya Korea Selatan versi Forbes 2022 dengan harta US,2 miliar atau sekitar Rp111,6 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Namun, ia sempat dihukum pada 2017 lalu terkait kasus suap. Ia bahkan sempat dua kali dikirim ke penjara sebelum bebas bersyarat tahun lalu.

"Selama periode ini, kami harus menghadapi banyak tantangan dan terkadang kami berjuang untuk membuat terobosan. Sekarang adalah waktunya untuk merencanakan langkah selanjutnya," kata Lee dalam rilis resmi Samsung, dikutip dari CNN, Kamis (27/10).

Sebenarnya, Lee sudah menjabat sebagai pemimpin de facto Samsung pada 2014, ketika sang ayah Lee Kun hee mengalami koma setelah menderita serangan jantung. Ayah Lee pada akhirnya wafat pada 2020.

Janji ambisius Lee membuat dirinya berkomitmen menggelontorkan lebih dari US$ 350 miliar ke dalam bisnisnya tersebut.

Selain itu, Samsung diprediksi bakal menciptakan 80 ribu pekerjaan baru selama lima tahun ke depan.

Samsung sempat melaporkan laba kuartal III 2022 merosot hingga 31 persen. Namun, saham Samsung naik hampir 1 persen di Seoul, Korea Selatan pada Kamis (26/10) selepas pengumuman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji