situs qq online terpercaya

Versi lengkap novel Jueji

belanja akulaku

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Orang Asing

pola gacor zeus 138

THN AMIN dan TPN Ganjar******

Jakarta (ANTARA) - Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk siap melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," kata Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir di Jakarta, Selasa.

Menurut Ari, keseriusan itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak. "Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu kesamaan fakta yang didapatkan THN AMIN dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, adalah pengerahan kepala desa, untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Mereka (TPN, red) menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa," ungkapnya.

Bahkan kata Ari, TPN menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md serta para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, ia mengatakan TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea Band Kecilku

avatarslot88

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Kartu Mantra

seribu mimpi 68

Prabowo tetapkan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menetapkan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan untuk para calon dokter dan dokter spesialis dari Universitas Pertahanan (Unhan).

RSPPN merupakan satu dari 25 RS militer yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

“Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan akan kerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan luar negeri,” kata Prabowo melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo saat acara peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi meresmikan RSPPN didampingi Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dalam acara itu, Presiden juga meresmikan 20 RS militer lainnya yang juga dibangun oleh Kemhan RI.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara peresmian menyambut baik peruntukan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan.

“Saya berharap dengan fasilitas yang sangat modern ini RSPPN dapat menjadi rujukan, menjadi rumah sakit pendidikan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit tanggap bencana,” kata Presiden Jokowi.

RSPPN di Jalan Veteran Raya, Pesanggrahan, Jakarta, menempati bangunan 28 lantai di atas lahan 2,2 hektare. Rumah sakit itu, yang disebut Prabowo sebagai RS militer terbesar di Indonesia, memiliki luas bangunan 62.000 meter persegi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk seluruh organ.

Beberapa fasilitas yang tersedia di RS Pusat Pertahanan Negara, antara lain ruang rawat inap berkapasitas 1.000 tempat tidur, ruang operasi sebanyak 11 unit, ruang perawatan intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) berkapasitas 90 tempat tidur, dan instalasi gawat darurat (IGD) berkapasitas 55 tempat tidur.

Layanan radiologi RSPPN juga dilengkapi alat-alat canggih, di antaranya DSA (digital subtraction angiography), MRI Tesla 3, CT scan, cath(catheterization) laboratory, panorama 360 derajat, dan USG empat dimensi.

RSPPN juga menyediakan layanan perawatan terpadu yang dilengkapi dengan alat-alat robotik dan laser untuk penyandang disabilitas dan penderita kelemahan kaki dan tangan.

RSPPN juga punya 30 unit mesin cuci darah (hemodialysis), dua unit alat terapi gangguan pembuluh darah, layanan generative medicine, serta layanan terpadu untuk kemoterapi dan operasi kanker.

Baca juga: Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

tahun-tahun masa mudaku

zona bet777

Prabowo tetapkan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menetapkan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan untuk para calon dokter dan dokter spesialis dari Universitas Pertahanan (Unhan).

RSPPN merupakan satu dari 25 RS militer yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

“Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan akan kerja sama dengan universitas lainnya di dalam dan luar negeri,” kata Prabowo melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo saat acara peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi meresmikan RSPPN didampingi Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dalam acara itu, Presiden juga meresmikan 20 RS militer lainnya yang juga dibangun oleh Kemhan RI.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara peresmian menyambut baik peruntukan RSPPN sebagai rumah sakit pendidikan.

“Saya berharap dengan fasilitas yang sangat modern ini RSPPN dapat menjadi rujukan, menjadi rumah sakit pendidikan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit tanggap bencana,” kata Presiden Jokowi.

RSPPN di Jalan Veteran Raya, Pesanggrahan, Jakarta, menempati bangunan 28 lantai di atas lahan 2,2 hektare. Rumah sakit itu, yang disebut Prabowo sebagai RS militer terbesar di Indonesia, memiliki luas bangunan 62.000 meter persegi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk seluruh organ.

Beberapa fasilitas yang tersedia di RS Pusat Pertahanan Negara, antara lain ruang rawat inap berkapasitas 1.000 tempat tidur, ruang operasi sebanyak 11 unit, ruang perawatan intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) berkapasitas 90 tempat tidur, dan instalasi gawat darurat (IGD) berkapasitas 55 tempat tidur.

Layanan radiologi RSPPN juga dilengkapi alat-alat canggih, di antaranya DSA (digital subtraction angiography), MRI Tesla 3, CT scan, cath(catheterization) laboratory, panorama 360 derajat, dan USG empat dimensi.

RSPPN juga menyediakan layanan perawatan terpadu yang dilengkapi dengan alat-alat robotik dan laser untuk penyandang disabilitas dan penderita kelemahan kaki dan tangan.

RSPPN juga punya 30 unit mesin cuci darah (hemodialysis), dua unit alat terapi gangguan pembuluh darah, layanan generative medicine, serta layanan terpadu untuk kemoterapi dan operasi kanker.

Baca juga: Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kendalikan dunia

cara transfer limit kredivo ke rekening

Beberapa timses manfaatkan layanan kesehatan mental di RSUD Taman Sari******

Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sadi, dr Ngabila Salama membenarkan sudah ada 12 anggota tim sukses calon legislatif (caleg)  yang memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat.

"Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 95, sebanyak 12 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ," kata dr. Ngabila di Jakarta, Selasa. 

Ngabila merinci 95 pasien yang memakai layanan konsultasi kesehatan mental itu terdiri atas 4 petugas KPPS, 12 tim sukses caleg, 50 masyarakat umum (ibu rumah tangga, ASN, tidak bekerja, mahasiswa, dan lainnya), dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi termasuk dari daerah.

Ngabila mengatakan program tersebut merupakan kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Puskesmas Taman Sari.

"Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan terutama ditujukan kepada petugas KPPS,  caleg, tim sukses, partisan pemilu, dan sebagainya," kata Ngabila.

Lebih lanjut, Ngabila mengatakan pemeriksaan dilakukan menggunakan dua unit alat canggih heart rate variability (HRV)  yang sanggup melakukan pemeriksaan selama tiga menit per orang milik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol.

"Interpretasi hasil akan disampaikan langsung oleh psikolog klinis dan psikiater RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol," ujar Ngabila.

Pada keluhan ringan dan terkontrol, ucap Ngabila, akan diberikan perawatan sampai dengan sembuh, yakni sekitar tiga sampai dengan lima hari atau bisa juga lebih cepat.

"Pada gangguan lebih akut dan berat akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan fasilitas lengkap dan fasilitas rawat inap lebih lengkap, seperti RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan RSKD Duren Sawit," jelas Ngabila.

Layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dibuka mulai hari Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB, sesuai jadwal praktik psikiater.

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Jika ada rujukan BPJS Kesehatan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka kami sediakan layanan gratis," kata dr. Ngabila di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga: Dinkes DKI minta peserta pemilu harus jaga kesehatan fisik dan jiwa
Baca juga: Jakpus sediakan faskes jiwa di puskesmas dan RS bagi peserta pemilu
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024