prediksi togel vegas

mejagacor 529Jutaan kata 625041Orang-orang telah membaca serialisasi

《prediksi togel vegas》

G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara******

Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan******

Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial

Jakarta (ANTARA) - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari holdingBUMN Danareksa menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika transaksi keuangan di Indonesia.

Dalam diskusi panelEconomic Outlook2024 dengan topik seputar sektor teknologi yang digelar di Jakarta, Kamis (29/2), Jalin menekankan upaya dalam merespons tren transaksi keuangan yang kian mengarah ke platform mobiledan digital.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan hingga Desember 2023, transaksi QRIS mencapai Rp225 triliun dengan total merchantsebanyak 30,41 juta.

Hal itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital terus bertumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi disebutkan jumlah transaksi di ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat ke layanan mobiledan digital. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ATM sebagaicash point.

Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

Ario Tejo Bayu Aji menilai fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang.

Menurutnya, sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, fokus Jalin tidak hanya memperluas penetrasi di ranah digital, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan uang tunai yang masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

"Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial, sesuai visi kami menjadi National Digital Highway," ucap Ario.

Ia juga mengatakan sinergi yang baik antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP), penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) akan dapat memperluas akseptasi layanan keuangan digital seperti QRIS, sembari tetap memaksimalkan peredaran uang tunai yang ada di masyarakat.

Selain itu, Ario mengungkapkan Jalin juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) AI secara bertahap.

"Penggunaan AI dan machine learningakan membantu Jalin dalam memberikan insightberupa predictive analysiskepada industri perbankan,fintechserta pemerintah melalui kementerian terkait dalam menentukan keputusan strategis agar terjadi efisiensi di dalamnya," ujar Ario.

Baca juga: Danareksa kejar laba bersih konsolidasi 2023 sentuh Rp1,3 triliun

Baca juga: Danareksa alokasikan investasi Rp3 triliun untuk suntik anak holding

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Label：maxwin777、link gacor、pinjol yang cepat acc

Terkait：slotgacormalamini、indohoki77、gacor 131 slot、republiktoto、medan77、seluruh situs slot、situs slot online terbaik、agen judi terpercaya di indonesia、pola trik gacor olympus、betjos55

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：doremiplay77（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

play303 slot

aplikasi beli sekarang bayar nanti

cara pinjam uang di ovo

cara main slot pragmatic

voucher diskon traveloka

sejarahBacaan TerkaitMore+

Sistem lotere paling kuat

kumpulan bonus new member 100 to kecil

Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan tower/menara perumahan susun
bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat.

“Ke sini untuk memastikan bahwa toweruntuk ASN kita, untuk (pegawai) hankam bisa selesai tepat waktu,” kata Jokowi ketika ditemui di sela kegiatan peninjauan tersebut.

Dia memastikan bahwa sebanyak 12 tower/menaraperumahan akan selesai dibangun pada Juli mendatang, sedangkan 21 towerlainnya diperkirakan rampung digarap pada September.

Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 14 tower lainnya sehingga total akan terbangun 47 towerperumahan untuk ASN dan pegawai hankam yang akan dipindahkan secara bertahap ke kawasan IKN.

Jokowi pun mengatakan bahwa perpindahan ASN dan pegawai hankam ke IKN sudah bisa dimulai pada Juni.

“Pelan-pelan ini pekerjaan jangka panjang jadi harus dimulai, dimulai, dimulai (satu per satu). Hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi,” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 31 tower/menaraperumahan untuk ASN dan 16 toweruntuk pegawai hankam itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A.

Total akan terbangun 2.820 unit perumahan dengan tipe 98 meter persegi di lahan seluas 45,91 hektare.

Pembangunan puluhan towerrumah susun itu membutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Yae Rin

lebih murah kredivo atau akulaku

Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN******

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

tektok777

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Setan cinta tidak terkalahkan

bo slot online

BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton******

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 yang mencapai sebesar 31,54 juta ton.

"Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Jumat.

Habibullah mengatakan jumlah produksi beras pada periode Januari-April 2023 mencapai 12,98 juta ton. Namun, prediksi BPS untuk produksi beras Januari-April 2024 hanya sebesar 10,71 juta ton atau turun 17,52 persen.

Produksi beras mengalami penurunan di sebagian besar pulau, terutama Pulau Jawa. Berdasarkan wilayah, provinsi yang mengalami penurunan tertinggi antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Banten.

Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi beras antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Sementara itu, BPS juga mencatat produksi padi pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini mengalami penurunan 1,40 persen atau sekitar 770 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino," kata Habibullah.

Habibullah mengatakan penurunan produksi ini diprediksi masih akan terjadi di periode Januari-April 2024. BPS mencatat potensi produksi pada Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, sedangkan periode pada tahun sebelumnya 22,55 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai 10,21 juta hektar atau mengalami penurunan 0,24 juta hektar atau 2,29 persen dibanding 2022. Penurunan luas panen padi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang menguat pada semester II/2023.

"Kalau kita lihat potensi luas panen padi pada Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektar atau turun 0,69 juta hektar atau turun 16,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ucap Habibullah.

BPS memprediksi potensi luas panen pada pada Maret 2024 mencapai 1,16 juta hektar dan puncak panen terjadi pada April 2024 dengan luas 1,59 juta hektare.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Agung Kuno

cara mendapatkan voucher sodexo

Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD******

Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

slot tertinggi hari ini

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

《prediksi togel vegas》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，lazada cicilan tanpa kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《prediksi togel vegas》bab terbaru。