daftar situs slot online terbaru

Tuan Elang Salju

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Pasar Tenaga Kerja Membaik, Singapura Sediakan 75 Ribu Lapangan Kerja******

Pasar tenaga kerja Singapuramenunjukkan perbaikan di mana pada kuartal III 2022, di mana jumlah lapangan kerja mencapai 75.600, tidak termasuk pekerja rumah tangga migran. Capaian itu naik dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 66.500 pekerjaan.

Kementerian Tenaga Kerja (MOM) menyatakan total lapangan kerja saat ini lebih tinggi 1,7 persen dibandingan dengan saat pra-pandemi.

"Dengan ekspansi ini, total lapangan kerja melampaui level pra-pandemi sebesar 1,7 persen pada September 2022," kata Kementerian Tenaga Kerja (MOM) dikutip dariCNA, Jumat (28/10).

Pekerjaan non-residen tumbuh stabil di semua sektor. Sektor konstruksi dan manufaktur meningkat karena lebih bergantung pada pekerja asing.

Selain itu, sektor akomodasi juga mulai membaik di tengah meningkatkan permintaan tenaga kerja usai pelonggaran pembatasan covid-19. Sektor informasi dan komunikasi, jasa profesional, dan jasa keuangan juga meningkat namun lebih banyak untuk penduduk setempat.

Sementara itu, MOM menyatakan peluang di sektor layanan administrasi dan dukungan menurun.

"Pada kuartal terakhir 2022, beberapa ketidakrataan pertumbuhan dapat muncul di seluruh sektor," kata MoM itu dalam laporannya.

"Permintaan di sektor yang terkait dengan pariwisata dan konsumen harus tetap kuat, didukung oleh pemulihan kedatangan pengunjung internasional dan perekrutan untuk musim perayaan akhir tahun," imbuhnya.

Sebaliknya, lanjutnya, sektor yang bergantung pada perdagangan seperti manufaktur mungkin mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang lebih rendah karena permintaan melemah.

Di sisi lain, angka pengangguran dan pengurangan tenaga kerja di Negeri Jiran itu juga meningkat sepanjang kuartal III 2022.

Tercatat, jumlah pekerja yang di-PHK naik menjadi 1.600 dari level terendah sepanjang masa di kuartal sebelumnya 830 orang.

Tingkat pengangguran naik tipis pada September menjadi 2 persen secara keseluruhan, 2,9 persen untuk penduduk dan 3,1 persen untuk warga negara.

"PHK pada kuartal ketiga berasal dari jasa, terutama karena reorganisasi atau restrukturisasi bisnis, serta manufaktur sebagai akibat dari penghentian lini produk," terang MoM.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Menaker Juga Pastikan UMP 2023 Naik******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Adi menuturkan Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan dewan pengupahan dan nantinya perhitungan UMP 2023 akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Kepala sekolahku yang dingin

BPS Catat Deflasi 0,11 Persen pada Oktober******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasisecara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Oktober 2022 sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

"Deflasi 0,11 persen month to month ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada September 2021 menjadi 112,75 di Oktober 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Setianto menyebut komoditas utama yang menyumbang deflasi pada Oktober adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Hal ini, kata dia, menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi terbesar, yaitu 0,97 persen dengan andil 0,25 persen ke deflasi

Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Oktober sebesar 3,31 persen secara tahunan dengan andil 2,81 persen. Sementara, untuk harga-harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 7,19 persen dengan andil 1,18 persen.

Adapun harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price inflasi sebesar 13,28 persen secara tahunan dengan andil 2,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Menaker Buka Suara Soal Pemotongan BSU oleh Waroeng SS******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka suara soal Waroeng SS (Spesial Sambal) yang memotong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ida mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta, Senin (31/10).

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal tersebut.

"Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Dow Thailand Bantah BPOM soal Pasok Bahan Obat Picu Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan ThailandDow membantah tuduhan BPOM yang mengatakan bahan baku pelarut obat sirop penyebab gagal ginjal akutdiimpor dari mereka.

Bantahan diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan internal. Hasil penyelidikan menunjukkan Dow tidak menemukan nama perusahaan terduga pelaku tindak pidana kasus gagal ginjal akut yang disebutkan oleh BPOM dalam daftar pelanggannya.

Perusahaan yang disebutkan BPOM adalah PT Yarindo Farmatama.

Hasil analisis secara rinci dan dokumen-dokumen terkait selanjutnya diserahkan kepada BPOM. Mereka berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan BPOM, serta siap untuk melakukan semua tes yang dibutuhkan terhadap produk-produknya.

"Dow senantiasa mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di manapun kami beroperasi, termasuk Indonesia, dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegas mereka.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan materials science itu juga mengklaim berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan memastikan keamanan produknya. Dow juga menjamin kualitas dan kepatuhannya untuk formulasi obat yang telah melewati serangkaian tes untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BPOM mengatakan pelarut obat atau Propilen Glikol yang menjadi cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirop penyebab gagal ginjal akut diimpor dari Thailand.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan bahan baku obat yang digunakan PT Yarindo Farmatama merupakan buatan Dow Chemical Thailand.

"Produsennya adalah Dow Chemical Thailand, jadi negaranya Thailand. Dow Chemical-nya sumbernya Amerika, tapi kalau ini jalurnya dari Dow Chemical Thailand," kata Penny dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/10).

"Perusahaannya sih multinasional besar," imbuhnya.

Di lain sisi, PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOM mengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terang Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, Senin (31/10).