cara deposit airbet88

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

pinjol ilegal pasti cair

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Xuankai

kapten69 slot

Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD******

Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Negeri dongeng

game slot no 1 di dunia

Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja******

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

saga33 slot

Polres Raja Ampat periksa delapan ABK The Oceanik******

Teminabuan (ANTARA) - Kepolisian resort Raja Ampat memeriksa delapan anak buah kapal (ABK) The Oceanik untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal yang membawa wisatawan tersebut saat berlayar di perairan Aborek, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, yang dihubungi dari Teminabuan, Sabtu mengatakan berdasarkan keterangan nakhoda kapal kebakaran tersebut berasal dari ruang mesin.

Edwin Parsaoran melanjutkan, keterangan awal dari nakhoda kapal itu akan didalami saat pemeriksaan delapan ABK kapal.

"Kebakaran terjadi saat salah satu ABK kapal The Oceanik sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di kamar mesin dan pada saat itu terjadi percikan api," kata AKBP Edwin Parsaoran.

Katanya lagi, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam karena masih memberikan trauma healingkepada 10 wisatawan asing dan 5 wisatawan lokal yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Satpol Air Raja Ampat, kata dia, 15 wisatawan itu telah dievakuasi ke Kota Sorong, sementara delapan ABK itu masih berada di Waisai untuk diminta keterangan terkait kebakaran kapal tersebut.

Sementara Itu Kepala Badan SAR (Basarnas) Sorong, Amirudin AS, Sabtu mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan pertolongan jika terjadi musibah di tengah laut.

"Kita siaga 24 jam dan akan memantau semua kejadian di laut. Apalagi Raja Ampat merupakan salah satu obyek wisata internasional tentu mendapat perhatian penuh terkait adanya peristiwa tertentu," kata Amirudin.

Baca juga: Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat
Baca juga: Bawaslu PBD: Dua distrik di Raja Ampat angkut logistik gunakan perahu

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin menjadi: yang terkuat

situs judi slot terbaik dan terpercaya

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Katalog dewa perang terkuat

agen338 rtp

Istana Kensington angkat bicara mengenai kesehatan Kate Middleton******

Jakarta (ANTARA) - Istana Kensington Inggris merilis pernyataan terbaru mengenai kondisi kesehatan Kate Middleton pasca pemulihan operasi perut yang dijalaninya beberapa waktu lalu karena merebaknya rumor tidak benar di tengah masyarakat. Melansir dari People, Kamis (29/2) waktu London, Inggris, juru bicara Kate Middleton menegaskan bahwa kondisi Sang Putri saat ini baik-baik saja. “Kami sudah sangat jelas sejak awal mengatakan bahwa Putri Wales (Kate Middleton) akan absen sampai setelah Hari Paskah, dan Istana Kensington hanya akan memberikan kabar terbaru ketika ada sesuatu yang penting,” kata juri bicara tersebut. Pernyataan ini dirilis seiring dengan kabar perginya Pangeran William di tengah upacara peringatan mendiang ayah baptisnya pada hari Selasa (27/2) lalu.
Baca juga: Kate Middleton dan Raja Charles III keluar dari rumah sakit

Baca juga: Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama
 Kabar itu pun menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi Kate Middleton dan memicu rumor seputar kesehatan Sang Putri di dunia maya, meskipun pihak istana sudah merilis pernyataan pada Selasa kemarin bahwa Kate Middleton baik-baik saja. Sementara itu, dalam pernyataan awal tentang operasi Kate Middleton yang dirilis pada 17 Januari 2024 (satu hari setelah operasi perutnya), Istana Kensington mengatakan bahwa Putri Kate berharap agar informasi medis pribadinya tetap dirahasiakan. Pihak Istana juga menambahkan bahwa mereka hanya akan memberikan informasi terkini mengenai kemajuan Kate Middleton ketika ada informasi baru yang signifikan untuk dibagikan. Mereka juga menyampaikan terkait perkiraan waktu pemulihan Kate Middleton, termasuk 10-14 hari rawat inap di rumah sakit pasca operasi (Kate akhirnya pulang dari rumah sakit pada 29 Januari 2024, 13 hari setelah operasi dilakukan).

Kate pun melanjutkan masa pemulihan pasca operasinya di rumah tanpa kembali beraktivitas ke tugas publik sampai Hari Paskah. “Masuk akal untuk meluangkan waktu. Itu adalah contoh yang bagus bagi kita semua, karena Anda sering diminta untuk kembali bekerja sesegera mungkin, dan hal ini dapat berdampak buruk,” kata seorang sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan kepada People. Dia menambahkan, “Adalah baik bagi kita semua untuk melihatnya meluangkan waktu, memulihkan diri dengan baik dan kemudian kembali lagi. Kita semua bisa belajar dari itu,” katanya. Meskipun Kate Middleton menghabiskan sebagian besar masa pemulihannya di rumah mereka (Windsor, Inggris), Sang Putri sempat melakukan perjalanan ke Anmer Hall atau rumah peristirahatan mereka di perkebunan Sandringham, Norfolk. Kate Middleton terlihat datang bersama Pangeran William dan ketiga anaknya saat mereka sedang liburan sekolah pada bulan Februari 2024. “Catherine (Kate Middleton) pulih dengan baik. Dia menantikan perubahan suasana dan bisa bersantai di Norfolk sementara anak-anaknya bisa bersantai bersama William,” kata seorang sumber kepada media Daily News saat itu. Setelah mengambil cuti untuk membantu Kate Middleton dan menjaga ketiga anaknya, Pangeran William kembali menjalankan tugas kerajaan pada bulan Februari kemarin. Dia juga memberikan kabar terbaru tentang kesembuhan Kate Middleton, termasuk bahwa sang istri telah dirawat dengan baik oleh dua perawat yang luar biasa. Ketidakhadiran Kate dari publik sangat kontras dengan Raja Charles yang juga menghadapi masalah kesehatan dalam beberapa Minggu terakhir karena didiagnosis kanker. Meskipun Raja Charles belum pernah tampil di depan umum, Sang Raja sempat terlihat datang ke gereja bersama Ratu Camilla dan membagikan pernyataan seputar pekerjaannya di belakang layar. Bahkan, Sang Raja juga muncul di dalam sebuah video saat dirinya sedang membaca surat dari para simpatisan. Berbeda dengan Raja Charles, Kate Middleton memilih untuk menjaga privasi terkait kondisi kesehatannya. Pihak Istana Kensington hanya akan memberikan informasi terkini mengenai kondisi kesehatan Kate Middleton, ketika ada informasi baru yang signifikan untuk dibagikan. "Putri Wales menghargai ketertarikan masyarakat yang dihasilkan oleh pernyataan ini. Dia berharap masyarakat akan memahami keinginannya untuk menjaga sebanyak mungkin keadaan normal bagi anak-anaknya; dan keinginannya agar informasi medis pribadinya tetap bersifat rahasia," kata pihak Istana Kensington.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024