petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

free bonus new member casino

jagoanjitu 644Jutaan kata 925501Orang-orang telah membaca serialisasi

《free bonus new member casino》

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU: PSS di Paniai aman, lancar dan kondusif******

KPU: PSS di Paniai aman, lancar dan kondusif
Arsip foto - Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) di 92 TPS Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2), berlangsung dengan aman dan lancar serta kondusif.

"Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan PSS Kabupaten Paniai sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara manual berjenjang di tingkat kecamatan.

Idham pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 92 TPS PSS Kabupaten Paniai.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS di 92 TPS PSS di Kabupateb Paniai," ucapnya.

Adapun 92 TPS di Kabupaten Paniai itu meliputi, Distrik Kebo 33 TPS, Distrik Aweida 12 TPS, Distrik Muye 22 TPS dan Yagai 25 TPS.

Baca juga: Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan

Baca juga: Kapolda Papua: 92 TPS di Paniai gelar pemungutan suara susulan

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2).

"Pelaksanaan PSS di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah di 92 TPS dilaksanakan pada 26 Februari 2024," ujar Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan PSS dilakukan di 92 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu, salah satunya karena faktor alam yang memengaruhi distribusi logistik.

"Faktor alam dalam distribusi logistik menjadi faktor utama pertimbangan," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mos777 slot gacor

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
btv4d
online gacor
video slot maxwin
wahidtoto
slot 89
buku mimpi 3d 4d abjad
slot paling gacor mudah maxwin
pakbos369
slot gacor 1
Daftar isi semua bab
Bab 1 autowin88
Bab 2 slot gacor host
Bab 3 mutu 88 slot
Bab 4 slot terpercaya dan tergacor
Bab 5 gacor slot 123
Bab 6 situs slot terbesar terpercaya
Bab 7 rtp terpercaya
Bab 8 kode alam 88
Bab 9 vegasslot77
Bab 10 rtp linetogel
Bab 11 slotbaik
Bab 12 beli hp dengan kredivo
Bab 13 bpo777
Bab 14 pinjaman online blibli
Bab 15 pinjol ilegal 2022
Bab 16 trik judi slot tanpa kalah
Bab 17 slot838
Bab 18 slot gacor siang hari ini
Bab 19 top508
Bab 20 nitro123 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8731bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Warisan langit berbintang di kota

agen asia88
Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik
Ilustrasi kendaraan listrik. (ANTARA/HO)
Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan pemerintah mendukung habis-habisan industri kendaraan listrik (EV) dalam negeri dengan memberikan berbagai insentif.

“Kami tidak main-main untuk mobil listrik, dukung habis-habisan. Berbagai macam insentif, pajak pusat … pajak daerah (diberikan),” kata Rustam dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat.

Insentif yang diberikan pemerintah, antara lain bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupunterurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Rustam mengatakan pengurangan pajak juga berlaku di semua daerah di Indonesia —tidak hanya DKI Jakarta dan Bali— karena semua daerah wajib mendukung industri kendaraan listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah.

Rustam menilai dengan guyuran insentif yang ditawarkan, para investor tak perlu ragu berinvestasi di Indonesia, dan ini terbukti dengan investasi yang dilakukan oleh Wuling dan Hyundai di Indonesia, yang mendapatkan respons positif dari pasar.

Selain itu, lanjut dia, harga EV secara global masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 150 persen dibandingkan mobil konvensional, sehingga kondisi ini membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi investor EV karena potensi keuntungan yang besar.

“Dengan insentif bea masuk, ditambah PPnBM 15 persen itu sudah cukup untuk berpikir bahwa berinvestasi di Indonesia ini sangat menguntungkan,” ucap dia.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

slot online gacor terbaru
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi.
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

pengeluaranacau
Menko Marinves Luhut Panjaitan turun gunung menyelesaikan polemik kenaikan pajak hiburan ke 40-75 persen. Ia memutuskan menunda kenaikan tarif pajak itu.
Menko Marinves Luhut Panjaitan turun gunung menyelesaikan polemik kenaikan pajak hiburan ke 40-75 persen. Ia memutuskan menunda kenaikan tarif pajak itu. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan turun gunung menyelesaikan polemik kenaikan pajak hiburanke 40-75 persen.

Turun gunung dilakukan Luhut  karena ia mendengar kegaduhan soal keberatan masyarakat saat berada di Bali beberapa waktu lalu. Setelah itu mendengarkan kegaduhan itu, ia langsung mengumpulkan instansi terkait untuk membahas kenaikan pajak hiburan tersebut.

"Jadi, kita mau tunda saja itu dulu pelaksanaannya. Itu kan dari Komisi XI, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu," tutur Luhut di akun Instagram pribadinya, Rabu (17/1).

Kisruh pajak hiburan ini disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berbagai pelaku usaha di sektor hiburan memprotes beleid itu, mulai dari pengacara Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista.

Mereka merasa kenaikan tarif pajak itu bisa membunuh industri hiburan di tanah air.

Maklum, pada UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.

"Jadi, hiburan jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali impak pada yang lain, orang yang siapkan makanan, jualan, dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu (kajian ulang UU HKPD) dan saya tidak melihat ada alasan untuk kita menaikkan pajak (hiburan)," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Kacamata VR tingkat dewa

winrate slot malam ini
Politikus Maruarar Sirait buka-bukaan soal keikutsertaannya di Proyek Hotel Bintang Lima Nusantara di IKN yang dilaksanakan Aguan Cs.
Politikus Maruarar Sirait menyebut pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dikerjakan Aguan Cs sudah mencapai lima lantai dari delapan yang direncanakan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Politikus Maruarar Sirait buka-bukaan soal pembangunan Hotel Bintang Lima Nusantara di IKN yang dilaksanakan oleh Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Cerita ia sampaikan terkait posisinya di konsorsium. Mantan anggota PDIP Perjuangan itu mengatakan ikut berinvestasi di ibu kota baru lewat Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Konsorsium itu diketahui beranggotakan sejumlah pengusaha, termasuk dirinya.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," katanya.

Pada Desember lalu, Ara menceritakan bahwa pembangunan hotel sudah mencapai lima dari delapan lantai yang direncanakan. Dengan perkembangan itu, ia percaya diri pada Agustus mendatang, hotel sudah bisa dipakai.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12).

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Keikutsertaan Ara dalam proyek IKN tercium usai ia mengunggah foto dirinya bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir di sebuah meja bundar pada Desember lalu.

Ia mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

Saya kembali dari ruang dewa utama

game slot baru
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi.
Kementerian PUPR menekankan saat ini menteri Basuki Hadimuljono tengah fokus bekerja di tengah isu mundur dari kabinet Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Sistem roh bela diri yang mistis

pola slot yang gacor
Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa.
Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

Lihat Juga :
Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)