yang lagi gacor

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Kereta Gantung Rinjani Mulai Dibangun Desember 2022******

Pembangunan kereta gantungmenuju Taman WisataGunung Rinjani (TNGR) dari kawasan Desa Karangsidmen, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dimulai pada akhir tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah Lalu Wiratama mengatakan sebelum pembangunan dimulai, proses akan diawali dengan peletakan batu pertama atau groundbreakingtepat pada peringatan hari jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Groundbreakingpembangunan kereta gantung Rinjani dimulai pada tanggal 17 Desember bersamaan dengan HUT Provinsi NTB," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Lokasi pembangunan dipilih di luar kawasan TNGR, karena memang lingkungan taman wisata tersebut tidak boleh ada pembangunan. Namun jarak ke danau biru Gunung Rinjani tidak terlalu jauh.

"Panjang kereta gantung Rinjani itu sekitar 10 kilometer - 15 kilometer," katanya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung pembangunan kereta gantung Rinjani tersebut, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberadaan kereta gantung ini tidak akan mengganggu mata pencaharian para porter, karena memiliki pasar sendiri. Bagi wisatawan yang pecinta alam tentunya akan memilih menggunakan porter untuk mendaki ke Gunung Rinjani.

"Pemerintah daerah mendukung, karena pembangunan kereta gantung itu juga tidak merusak kawasan TNGR," katanya.

Selain itu, rencana pembangunan kereta gantung ini mendapatkan respons positif dari pemerintah desa di kawasan lokasi pembangunan.

Menurutnya, perizinan untuk pembangunan kereta gantung Rinjani tidak ada masalah, karena status hutan yang akan digunakan tersebut telah menjadi kawasan hutan taman rakyat.

Selain itu, telah dilakukan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta melakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada persoalan dari segi perizinan dan tinggal teknis perizinan pembangunan lainnya yang akan dilengkapi sambil jalan proses pembangunan.

"Kalau telah dimulai, baru kemudian proses izin lainnya pasti dilengkapi pihak investor," katanya.

Sebagai informasi, investor asal China akan berinvestasi Rp100 miliar di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk membangun kereta gantung menuju kawasan TNGR.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Surat Terbuka Karyawan Twitter untuk Elon Musk Terkait PHK******

Karyawan Twittermelayangkan surat terbuka kepada Elon Muskterkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, bos Tesla tersebut dalam tahap finalisasi mengakuisisi Twitter.

Karyawan Twitter curiga dengan wacana PHK besar-besaran yang diperkirakan berdampak pada 75 persen jumlah pekerja.

Kabar PHK besar-besaran tersebut santer di telinga para karyawan Twitter saat Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi.

"Mereka mengancam mata pencarian kami, akses perawatan kesehatan penting, dan kemampuan pemegang visa untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja," bunyi surat tersebut, dilansir dari TIME, Kamis (27/10).

"Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang terus-menerus dilecehkan dan diancam. Tanpa pekerjaan kami, tidak ada Twitter," lanjut isi surat tersebut.

Sementara, Musk memamerkan momen mengunjungi markas Twitter Inc di San Francisco, Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan menjelang tenggat waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menutup kesepakatan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar.

"Hal yang indah tentang Twitter adalah bagaimana ia memberdayakan citizen jurnalisme-orang dapat menyebarkan berita tanpa bias pendirian," cuit Musk di Twitter pada Rabu (26/10).

Mengutip Reuters, Twitter mengonfirmasi kunjungan Musk ke kantor San Francisco pada pekan ini, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

LRT Palembang Disebut Gagal, Proyek Mana Saja yang Senasib?******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik LRT Palembang sebagai proyek gagal yang menelan biaya besar tetapi pemanfaatannya minim. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang perencanaannya didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari Detik.com, Senin (24/10).

Selain LRT Palembang, terdapat sejumlah proyek pemerintah yang gagal bahkan mangkrak selama bertahun-tahun. Berikut beberapa di antaranya:

Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Dalam perkembangannya pada 2006, nama proyek ini berubah menjadi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON).

Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.

Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.

BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Kini, proyek tersebut terbengkalai.

2. Proyek PLN Papua

PT PLN (Persero) meluncurkan program Ekspedisi Papua Terang (EPT) pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.

Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.

Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.

Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.

"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Proyek Infrastruktur Kaltim