bandar798

Rahasia Ilahi

Kemendag: Bukan Dilarang, Tiktok Shop Bakal Diatur Ketat******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan atau Zulhas bukan akan melarang Tiktok Shop beroperasi di Indonesia. Wacana itu sebelumnya muncul karena Tiktok Shop diduga membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merugi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan Tiktok Shop sebagai social e-commerceakan diatur dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bukan dilarang. Kalau di Permendag 50 yang revisi akan ada pengaturan yang jelas mengenai e-commerce, jadi social commerce akan ada pemisahan yang lebih jelas," kata Isy di kantor Kemendag, Jumat (22/9).

Ketiga,positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat,larangan marketplace bertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Isy menambahkan Permendag 50 tahun 20230 akan ditandatangani oleh Zulhas pada pekan depan. Setelah itu proses perundangan akan diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mendag Zulkifli sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Ia mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag 50/2020.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan(Zulhas) resmi melarangsocial commerceseperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,
Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Kendati aturan itu sudah resmi berlaku, Zulkifli memberikan kelonggaran bagi social commerceuntuk mematuhinya mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan ini.

Ia juga mengatakansocial commerceyang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Sementara terkait, pedagang yang terdampak aturan ini Zulkifli mengatakan bisa berpindah ke e-commerce agar tetap bisa berjualan. Menurutnya, para pedagang tersebut sudah mahir untuk berpindah platform.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barangimpor yang boleh dijual secara online di Tanah Air.

Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). 

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9). 

Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas.

Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Lihat Juga : Zulhas Ancam Tutup E-Commerce Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta

Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Strategi Industri Pancing Minat Warga Pindah ke Kendaraan Listrik******

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri SepedaMotor ListrikIndonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta memaparkan sejumlah strategi dalam memancing minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Hanggoro menilai minat masyarakat masih terhitung minim dalam memanfaatkan program subsidi pembelian kendaraan listrik yang disediakan pemerintah.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut termasuk sejumlah masyarakat masih enggan menyisihkan cukup banyak uang untuk membeli kendaraan listrik kendati mendapatkan bantuan dana.

Maka itu, ia mengungkap bahwa asosiasinya sedang mencari formulasi untuk mendekati harga kendaraan listrik yang diinginkan oleh masyarakat.

Pertama,Hanggoro mengungkap bahwa pihaknya sedang mencoba untuk menggandeng beberapa lembaga pembiayaan.

"Kita mengimbau lembaga pembiayaan dari perbankan baik milik swasta maupun BUMN untuk turut serta untuk menyukseskan ini dengan cara, ya membiayai," lanjut dia.

Hal ini dikarenakan menurutnya, sekitar 80-90 persen penjualan kendaraan listrik ditopang oleh pembiayaan eksternal daripada pembiayaan pribadi.

"Banyak sekali kekhawatiran masyarakat yang disampaikan. Salah satunya itu. Kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu, sehingga nantinya masyarakat lambat laun mau berpindah," jelas Hanggoro.

Kedua,Hanggoro juga tengah menggali masalah sosialisasi mengenai program subsidi ini. Ia juga telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai hal itu.

Menurut dia, masyarakat masih kurang tersosialisasikan terhadap program bantuan subsidi ini dan juga terhadap kendaraan listrik itu sendiri.

"Ini kita kemarin juga diskusi bagaimana cari formulasinya nantinya, bagaimana cara memberikan sosialisasi yang cukup efektif untuk masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah telah merilis kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Ketentuan ini demi meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Skema bantuan pembelian motor listrik yang diterapkan sejak 20 Maret, sementara untuk mobil listrik mulai berjalan pada 1 April.

Namun, implementasi program subsidi pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per penerima dilaporkan belum berjalan mulus di lapangan meski kriteria penerima telah disederhanakan dan diperluas.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.