slot dan rtp

Tetangga saya adalah succubus

Daftar Pilihan Saham Cuan Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 25,56 poin atau 0,35 persen ke level 7.227 pada Jumat (19/1) silam.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat dua kali, sementara tiga hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun melemah 0,19 persen.

Tercatat kapitalisasi pasar bursa meningkat 0,60 persen dari Rp11,42 triliun menjadi Rp11,35 triliun pada pekan lalu. Sementara, rata-rata volume transaksi harian meningkat 8,57 persen dari 16,81 miliar menjadi 18,25 miliar lembar saham.

Peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian, yang naik 1,68 persen dari 1.214.622 menjadi 1.235.025 kali transaksi. Adapun rata-rata nilai transaksi harian juga meningkat 9,22 persen dari Rp9,78 triliun menjadi Rp10,68 triliun.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp402,57 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp6,32 triliun," kata Kautsar seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (19/1).

Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

Pengamat Pasar Modal Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi memproyeksi indeks saham cenderung bergerak sidewaysdalam rentang levelsupport7.118 dan resistance7.300, dengan indikatorMoving Average Convergence Divergence (MACD)masih menunjukkan pelemahan tren dan indikator (Relative Strength Index) RSI cenderung bergerak terbatas.

"Kami melihat pada pekan lalu dengan terjadi foreign inflow di pasar reguler sebesar Rp537 miliar menunjukkan berlanjutnya akumulasi asing," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/1).

Sementara untuk sentimen dari luar negeri, Oktavianus melihat paska rilis data klaim pengangguran di AS yang mengalami penurunan dan aktivitas ritel yang meningkat menunjukkan ketahanan dan masih menunjukkan penguatan terhadap suku bunga tinggi.

Sehingga, lanjutnya, pasar masih akan terombang-ambing dengan yield obligasi yang berpotensi naik karena sebelumnya anggota Federal Open Market Committee (FOMC) Christopher Waller juga menolak perlunya penurunan suku bunga lantaran dianggap aktivitas ekonomi AS masih kuat.

"Dampak terhadap IHSG akan negative dengan investor dapat terjadi outflowkembali," lanjutnya.

Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

Pertama,saham PT Blue Bird Tbk atau BIRD yang ditutup menguat 1,92 persen ke posisi 1.860 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi BIRD dapat menyentuh level 1.980 pada pekan ini.

Kedua,saham PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESSA yang ditutup menguat 4,42 persen ke posisi 590 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi ESSA dapat menyentuh level 665 pada pekan ini.

Ketiga,PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA yang ditutup menguat 1,92 persen ke posisi 159 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi SCMA dapat menyentuh level 176 pada pekan ini.

Keempat,PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI yang ditutup menguat 0,87 persen ke posisi 5.800 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi BBRI dapat menyentuh level 6.100 pada pekan ini.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memproyeksi IHSG bergerak sidewayscenderung terkoreksi dalam sepekan ke depan. Ia memprediksi indeks saham bergerak di rentangsupport7.152 dan resistance7.278.

"Pergerakan IHSG masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun menyarankan investor dapat mencermati beberapa saham dari emiten ia rekomendasikan, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang ditutup di posisi 1.045 pekan lalu. Ia memproyeksi BSDE dapat menyentuh level 1.100 pekan ini.

Selanjutnya, Herditya juga merekomendasikan saham PT Hartadinata Abadi Tbk atau HRTA yang menguat 5,71 persen ke posisi 370 pekan lalu. Ia memproyeksi HRTA dapat menyentuh level 402 pekan ini.

Terakhir, Herditya juga merekomendasikan saham PT Blue Bird Tbk atau BIRD. Ia memproyeksi BIRD dapat menyentuh level 2.000 pekan ini.

Mulai penjara bawah tanah

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Sepatu Anak dan Dewasa Diskon 50%+20% di Transmart Full Day Sale******

Mau beli sepatu baru tapi budget-nya pas-pasan? Pas banget nih mumpung ada Transmart Full Day Sale, aneka sepatu anak dan dewasa diskonnya berlipat ganda.

Mulai dari sepatu merek Yongki Komaladi, Dr. Kevin, sampai dengan Disney sepatu anak berlaku diskon 50 persen.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Supaya bisa memilih sepatu mana yang ingin dibeli di Transmart, cek di bawah ini daftar sepatu diskon di Transmart Full Day Sale.

• Yongki Komaladi heels diskon 50% plus 40% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.
• Jackson sneakers diskon 50% plus 30% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.
• Justice League, Disney Princess, Disney Tsum Tsum sneakers diskon 50% plus 20% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.
• Jackson sneakers diskon 50% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.
• Otha sandals diskon 50% plus 20% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.
• Dr. Kevin sneakers diskon 50% plus 20% dan 50% plus 20% dan berlaku diskon tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Bank Mega, Bank Mega Syariah.

Selain aneka sandal dan sepatu masih ada banyak produk lain yang didiskon di Transmart. Mulai dari makanan pokok, alat elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik.

Pastikan Anda sudah memiliki salah satu dari Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya bisa belanja sepuasnya bayar belakangan plus dapat ekstra diskon sampai 20 persen.

Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan nikmati berbagai diskonnya!

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]