fajartoto situs togel dan slot gacor no.1 di indonesia

raja papan ketik

Daftar 10 Bahan Pokok yang Persediaannya di Bulog******

Data Badan Pangan Nasional (BPN) menunjukkan cadangan panganpemerintah di Bulogdan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis.

Berikut daftarnya;

Pertama, beras. Kebutuhan beras per bulan di Indonesia mencapai 2.575.730 ton. Tapi, persediaan beras di Bulog hanya 514.160 ton dan ID Food hanya 959 ton.

Kedua, daging sapi dan kerbau. Total kebutuhan dua komoditas tersebut di tanah air mencapai 60.011 ton. 

Tapi persediaan untuk daging sapi hanya 4,69 ton di Bulog dan 692,34 ton di ID Food. Sementara itu, untuk daging kerbau hanya ada 23.157,20 ton di Bulog dan tidak ada sama sekali di ID Food.

Ketiga, jagung. Dari total kebutuhan jagung yang mencapai 1.271.698 ton per bulan, tidak ada cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan. 

Keempat, Kedelai. Dari total kebutuhan 247.455 ton per bulan, tidak ada sama sekali cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan.

Kelima, cabai. Dari total kebutuhan cabai yang mencapai 165.077 ton per bulan, Bulog hanya memiliki 3,20 ton saja. 

Keenam, daging ayam. Dari total kebutuhan daging ayam per bulan yang mencapai 266.287 ton, pemerintah melalui Bulog hanya memiliki cadangan 12,01 ton. Sedangkan di ID Food hanya ada 76,66 ton.

Ketujuh, minyak goreng. Dari total kebutuhan minyak goreng yang mencapai 332 ribu kiloliter per bulan, saat ini pemerintah hanya memiliki cadangan sebanyak 21.125,74 kiloliter. Cadangan itu tersimpan di Bulog sebanyak 4.372,27 kliliter, ID Food 828,37 kiloliter, dan PTPN 15.925,10 kiloliter. 

[Gambas:Video CNN]

Kedelapan, bawang merah. Dari total kebutuhan bawang merah yang mencapai 90.150 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 34,64 ton.

Kesembilan, bawang putih. Dari kebutuhan sebanyak 50.185 ton per bulan, pemerintah hanya memiliki cadangan di Bulog sebanyak 29,55 ton. 

Kesepuluh, telur ayam. Dari total kebutuhan sebanyak 458.557 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 110,08 ton per bulan.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) ArifPrasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12) kemarin.

Ia mengatakan Badan Pangan Nasional, Bulog dan BUMN Pangan sekarang sedang berupaya mengatasi masalah itu.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Pelukis Buku One Piece

Luhut Pede Kalimantan Utara Bisa Sumbang Ekspor Rp3.122 T di 2030******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmemproyeksi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyumbang US0 miliar atau Rp3.122 triliun (Kurs Rp15.613 per dolar AS) dari eksporIndonesia pada 2030. Pasalnya, kawasan industri terpadu baterai listrik akan dibangun di provinsi tersebut.

"Kami percaya di 2030, Kaltara bisa berkontribusi US0 miliar dari ekspor. Ini akan membuat Indonesia menjadi berbeda," ujarnya dalam acara acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Tak hanya itu, Luhut juga yakin ekspor Indonesia akan mencapai US0 miliar pada 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia bisa tembus US ribu pada tahun tersebut.

Sebelumnnya, Luhut mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita rata-rata US ribu per tahun pada 2030. Sebab itu, pertumbuhan ekonomi per tahun harus berada pada kisaran 5,5 sampai 6,5 persen.

"Hari ini pendapatan per kapita kami mencapai US.000 per tahun, dan kami berharap nilai tersebut bisa meningkat menjadi sekitar US ribu per tahun pada 2030 mendatang," katanya dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua, Bali, dikutip pada Rabu (9/11).

Luhut mengatakan untuk bisa meraih target tersebut, Indonesia akan melanjutkan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan secara global.

Indonesia juga tengah mendorong transformasi ekonomi agar tidak hanya berdasar pada komoditas dengan melakukan hilirisasi sehingga tercipta nilai tambah.

"Kita juga terus meningkatkan efisiensi perekonomian melalui digitalisasi. Indonesia memiliki katalog elektronik berisi produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk pengadaan barang pemerintah," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Diamond Ace Raja Kursus

Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali******

Erupsi Gunung Semeru, di Jawa Timur, hingga saat ini tidak mengganggu penerbangandi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan erupsi Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (4/12) pukul 02:46 WIB tak berdampak pada arus penerbangan di bandara tersebut.

"Bahwa hal tersebut tidak berdampak pada operasional penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," kata Handy, Senin (5/12).

"Setelah koordinasi kami lakukan, dapat dipastikan tidak terdapat penerbangan yang delay maupun yang dialihkan pada erupsi terjadi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]