petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

angka jitu ular masuk rumah

lapak89 slot 191Jutaan kata 289286Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka jitu ular masuk rumah》

Anies sebut bertemu Surya Paloh bahas fakta pemilu******

Anies sebut bertemu Surya Paloh bahas fakta pemilu
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers di posko pemenangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt/am.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan,"
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh, untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat.

Anies mengakui ada kesamaan pandangan, antara dia dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP).

Dia mencontohkan, dia dan SP sepakat untuk memantau semua pelaksanaan Pemilu yang sudah selesai.

"Mengumpulkan fakta-fakta, sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta," katanya menegaskan.

Terkait ajakan berbagai pihak, yang meminta dia untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, Anies menegaskan jika penghitungan suara belum selesai.

"Penghitungan saja belum selesai. Tuntaskan dulu, satu-satu," katanya menegaskan.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:hr slot

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
permainan slot terbaru
pinjol resmi mudah cair
rtp innova 777 slot
slot gacor 6000
slot demo gacor x500 anti lag
situs slot hoki hari ini
slot online terpercaya gampang menang
bel4d
situs togel bonus new member 100
Daftar isi semua bab
Bab 1 jos777 slot
Bab 2 rtp dragon4d
Bab 3 ronaldo 77 slot
Bab 4 aman slot
Bab 5 tafsir mimpi 72
Bab 6 pistol4d
Bab 7 win88
Bab 8 gacor terlengkap
Bab 9 slot togel terlengkap
Bab 10 winstar4d slot
Bab 11 ugwin288
Bab 12 trik tembak ikan
Bab 13 cara pinjam saldo di dana
Bab 14 cara membeli voucher gratis ongkir di shopee
Bab 15 pinjol resmi ojk limit besar
Bab 16 lagi gacor slot
Bab 17 link slot cambodia
Bab 18 login kredivo tanpa aplikasi
Bab 19 bison4d
Bab 20 tarikan jp paus sdy
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4302bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Kehidupan Biasa Kematian

situs koi
Melindungi hutan mangrove di Teluk Youtefa Jayapura dengan strategi 3M
Aksi Penanaman pohon mangrove oleh BRGM bersama KLHK RI dalam rangka hari lahan basah sedunia di kawasan Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Ardiles Leloltery/am.
Jayapura (ANTARA) - Luas hutan bakau atau hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, kini semakin berkurang, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dari abrasi dan gelombang pasang jika tidak dilakukan upaya pelestariannya. 

Berkurangnya  hutan bakau di Kota Jayapura disebabkan karena beberapa faktor di antaranya pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bakar. Sekitar  1,3 hektare hutan mangrove gundul, habis ditebang.

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) meyebut telah terjadi penurunan luas hutan mangrove di Teluk Youtefa hingga mencapai 281,12 hektare selama 50 tahun terakhir.

Sejak 2019 aktivitas pembangunan di sekitar hutan mangrove terus meningkat yang diiikuti dengan pembukaan areal hutan mangrove yang dekat  lokasi wisata, tempat usaha serta perumahan warga.

Padahal hutan mangrove memiliki fungsi penting untuk melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar serta menyediakan habitat berbagai biota laut seperti kerang dan ikan.

Saat ini, baik pemerintah maupun TNI-Polri serta masyarakat serta komunitas pencinta lingkungan mulai gencar mengkampanyekan pentingnya hutan bakau di kawasan Teluk Youtefa demi keberlangsungan manusia.

Untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI intens melakukan sosialisasi sekaligus penanaman pohon mangrove.

BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada Rabu (7/2), dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia, menanam sebanyak 300 bibit pohon mangrove di Teluk Youtefa di lahan 1.000 meter persegi atau 0,1 hektare. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari lalu itu mengambil tema "Wetlands and Human Wellbeing"  atau Lahan Basah dan Kesejahteraan Manusia. 

Lahan basah dalam arti luas mencakup ekosistem air tawar dan laut serta pesisir seperti semua danau dan sungai, akuifer bawah tanah, rawa dan rawa-rawa, padang rumput basah, lahan gambut, oasis, muara, delta dan dataran pasang surut, hutan bakau dan daerah pesisir lainnya, terumbu karang, dan semua tempat yang dibuat oleh manusia seperti tambak, sawah, waduk, dan tambak garam.

Lahan-lahan tersebut sangat penting bagi manusia dan alam mengingat nilai ekosistemnya, termasuk kontribusinya terhadap lingkungan, iklim, ekologi, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan estetika terhadap pembangunan berkelanjutan maupun kesejahteraan manusia.


Strategi 3 M

Untuk merehabilitasi hutan mangrove, BRGM bersama pihak terkait melakukan berbagai upaya demi kelestarian hutan bakau ini dengan menerapkan strategi 3M, yakni Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan.

Memulihkan dan meningkatkan berarti melakukan penanaman sambil menyertakan masyarakat untuk terlibat. Kemudian, mempertahankan  terhadap kondisi yang sudah baik serta melindungi mangrove  dengan membangun alat pemecah ombak di area yang berpotensi terjadi kerusakan.

Strategi 3M menjadi pilihan tepat untuk bagaimana hutan mangrove tetap menjadi 'sabuk pengamanan'  dalam meredam banjir dan abrasi air laut. Strategi ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat,  salah satunya dengan membangun kampung mandiri peduli mangrove.

Sejak 2021 BRGM telah melakukan penanaman mangrove di Papua sebanyak 7,45 juta bibit dengan luas lahan 2.669 hektare dan akan terus berkelanjutan, kata Kepala Pengawasan Internal BRGM, Triko Iriandi.

Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, Edward Sembiring, menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya.

Dengan demikian, penanaman pohon mangrove merupakan upaya konkret dan strategis dalam mengatasi perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pohon mangrove memiliki manfaat multiguna bukan saja bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup dengan menyediakan oksigen dan menjadi tempat penyimpanan karbon dioksida serta berperan penting dalam menjaga emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan pelestarian alam mulai dari menanam hingga merawat hutan bakau agar tetap tumbuh subur dan produktif guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua pihak mengingat semua manusia memiliki posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Sebab, keberadaan pohon dan tutupan lahan yang sangat baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.


Nilai ekonomi

Tanaman mangrove memiliki manfaat yang banyak di antaranya sebagai pendukung bagi keanekaragaman hayati, peredam banjir, mencegah abrasi air laut, serta dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata dan mencari ikan maupun kerang. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk tempat tinggal, berlindung, berpijah dan mencari makan beberapa jenis mahluk hidup dan organisme, seperti udang, ikan dan kepiting.  

Oleh karena itu, jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk menanam pohon mangrove, menjaga dan melestarikannya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Jan Ormuseray menilai penting untuk menanam pohon mangrove di sepanjang Pantai Holtekamp yang masuk dalam kawasan wisata di Teluk Youtefa.

Teluk ini sangat terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah, sehingga pada 1996 kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996, dengan luas 1.675 hektare.
 
Sebagai taman wisata alam sangat penting untuk dijaga kelestarian alamnya. Sebab, salah satu potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan Teluk Youtefa adalah hutan mangrove yang berada di beberapa kampung, antara lain Tobati, Enggros, Nafri dan Entrop.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diharapkan memiliki regulasi yang jelas terkait tata ruang di kawasan tersebut. Tata ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. 
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuangjing

situs slot hari ini
Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu
Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam banjir di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

"Kami sudah putuskan hal itu dalam rapat pleno untuk menggelar pemilu lanjutan pada Sabtu (24/2)," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).

"PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)," kata dia.

Ia menjelaskan awalnya PSL akan dilakukan pada Minggu (18/2) tapi itu urung dilaksanakan karena logistik tak tersedia.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Menurut dia, permintaan logistik harus diajukan ke KPU RI lalu mereka meminta penyedia memproduksi tapi penyedia tidak mampu memenuhi permintaan dalam tiga hari.

"Logistik itu sebagian besar tidak diproduksi di Jakarta sehingga mereka kesulitan. Kami awalnya usulkan PSL pada Minggu (19/2) tapi terkendala logistik," kata dia.

Menurut dia, pada Sabtu (24/2) merupakan hari libur bagi pegawai dan karyawan sehingga harapannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan 18 TPS untuk menggelar pemilu lanjutan karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin.

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut

Ia mengatakan temuan ini menambah data yang dimiliki KPU yang merilis 17 TPS yang melakukan pemilu lanjutan karena logistik rusak akibat banjir pada Rabu (14/2).

Sementara itu, untuk temuan di TPS 27 Pademangan Barat ini karena terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

hokiku88 slot
Marquez ungkap nama pesaing terberatnya pada MotoGP 2024
Arsip Foto - Marc Marquez saat melakoni sesi uji coba bersama Gresini Racing untuk MotoGP 2024 di Sirkuit RIcardo Tormo, Valencia, Spanyol, Selasa (28/11/2023). ANTARA/MotoGP/am.
Jakarta (ANTARA) - Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengungkapkan nama-nama pembalap yang ia nilai menjadi pesaing terberatnya pada MotoGP musim 2024.

Selain dua pembalap Ducati lainnya, yaitu juara dunia dua kali Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan runner up MotoGP 2023 Jorge Martin (Prima Pramac), nama Brad Binder (Red Bull KTM) juga ada dalam daftar pembalap yang Marquez waspadai pada musim debutnya bersama Gresini.

“Ada dua pembalap yang harus dikalahkan. Pecco (Bagnaia) kuat dalam konsistensi dan kontrol di segala situasi, sementara Martin kuat dalam hal kecepatan,” kata Marquez, dikutip dari laman Crash, Minggu.

“Pembalap ketiga yang akan saya waspadai adalah Brad Binder, tapi itu perlu dilihat juga bagaimana evolusi dan perkembangan yang diambil oleh KTM (musim ini),” ujarnya menambahkan.

KTM sendiri sudah menunjukkan kekuatannya yang cukup stabil dan solid, terbukti dari pencapaian mereka pada musim lalu, dengan Binder finis di peringkat keempat dalam klasemen pembalap dan beberapa kali meraih podium.

Untuk itu, Marquez mengatakan telah mencoba beradaptasi secepat mungkin di atas motor Ducati GP23 demi bisa bersaing bersama ketiga pembalap kuat tersebut.

“Saya berada dalam level yang bagus untuk bertanding dan saya pikir itu merupakan hal yang paling penting saat ini,” kata juara dunia delapan kali tersebut.

Baca juga: Vinales & Espargaro nantikan uji coba pramusim dengan RS-GP24 di Qatar

Ia tak menampik bahwa adaptasi di atas motor Ducati setelah belasan tahun menunggangi motor Honda adalah sebuah tantangan tersendiri yang membuatnya cukup gugup.

“Saya telah berada di atas motor yang sama selama lebih dari 10 tahun dan itu membuat saya gugup dan ada kekhawatiran tersendiri (saat melakoni uji coba pramusim pertama),” ungkap Marquez.

“Jika saya bisa melaju kencang, jika saya bisa beradaptasi dengan baik, maka saya yakin bisa keluar dari garasi dengan sebuah senyuman,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Repsol Honda hadirkan pembaruan desain dan teknis untuk MotoGP 2024
Baca juga: Red Bull KTM optimistis raih prestasi lebih baik di MotoGP 2024

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Petugas deportasi dari semua bidang

situs slot gacor gampang menang
Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Peri Giok Piao Ran

slot 00
Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah
Tiga dan lima tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 keluar dari gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya membunuh Guru

slot duniabet
KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024