wijaya4d 55Jutaan kata 138634Orang-orang telah membaca serialisasi
《ultra slot 77》
HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******
PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.
EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.
Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.
KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.
Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).
Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.
"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.
Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.
[Gambas:Video CNN]
Heran KSP soal Harga Beras Mahal di Pedagang Saat Murah di Pasar Induk******
Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.
Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.
Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.
Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.
Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.
"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.
"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.
Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.
[Gambas:Video CNN]
Waskita Kebut 7 Proyek IKN, Rampung Semester I/2024******
SVP Corporate SecretaryPerseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, Waskita memastikan dari total 12 proyek yang dikerjakan, 7 proyek di antaranya telah mencapai proyek yang signifikan dan akan selesai pada Semester I 2024. “Waskita berkomitmen dengan percepatan pembangunan proyek ini akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.
“Fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024,” ucap Danis.
Per April 2024, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari lalu. Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100%, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96%, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48%, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80%, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45% dan IPAL 123 mencapai 26,67%.
“Dengan amanah yang diberikan kepada Waskita dari Pemerintah sebagai pemberi tugas, Perseroan berkomitmen dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berada di KIPP IKN,” tambah Ermy.
Waskita Karya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pembangunan proyek IKN, Waskita turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi baik dari pemerintah itu sendiri dan juga swasta dengan melengkapi sarana dan prasarana di IKN. Sektor infrastruktur masih berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perseroan berharap dengan pembangunan infrastruktur yang kami bangun itu bukan sekedar pembangunan fisik saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi. Seperti contoh peran jalan tol sebagai konektivitas dapat terhubung ke kawasan pariwisata, kawasan industri dan semua kawasan yang secara ekonomi memiliki dampaknya. Selain itu juga dapat memicu berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru dengan adanya pembangunan infrastruktur,” ungkap Ermy.
Untuk tahun 2024 ini Perseroan masih terus ikut partisipasi pada proyek IKN. Dengan kondisi saat ini, tentunya Perseroan masih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran monthly paymentserta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi. Hal ini bertujuan agar proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan (profitable oriented).
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot online gampang jackpot、bukumimpi 2d、situs tergacor maxwin
Terkait:situs slot resmi terpercaya 2022、lampu erek erek、neo88 slot、cara menggunakan voucher 30rb lazada pengguna baru、url slot、xyzklub、inidewa365、aplikasi kredit barang tanpa dp、ling ling slot、semua slot gacor
bab terbaru:web prediksi togel(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci 134 titik rest areayang akan melayani pemudik selama masa lebaran2024.
"Ada 134 tempat istirahat yang tersebar di seluruh jalan tol (di Indonesia)," ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Berdasarkan bahan paparan Basuki, data tersebut merupakan yang termutakhir per Februari 2024. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) ini terbagi ke dalam 4 titik utama di ruas tol, mulai dari Tol Trans Jawa hingga Tol Sumatra.
Kedua,Basuki merinci 22 unit tempat istirahat pemudik yang tersebar di Tol Jabodetabek dan Tol Non-Trans Jawa. Rinciannya, 18 unit rest area tipe A, 2 unit TIP B, serta 2 lainnya dengan kategori C.
Ketiga,ada 38 unit rest area di sepanjang Tol Sumatra. Sebanyak 22 tempat istirahat bertipe A, 7 unit rest area tipa B, dan 9 lainnya merupakan TIP C.
Keempat,ada 4 unit rest area di Tol Kalimantan dan Sulawesi. Masing-masing merupakan 2 rest area tipe A dan kategori C.
"Total panjang jalan tol 3.020 km. Semuanya terdiri dari jalan tol operasional sepanjang 2.843 km, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi," tutur Basuki.
"Tahun ini insyaallah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional. Sudah rigid pavement semua, dapat difungsikan pada H-7 atau 4 April (2024) sampai dengan H+7 atau 16 April," imbuhnya.
Selain jalan tol, Basuki menegaskan pihaknya juga memastikan kesiapan jalan nasional sepanjang 47.600 km untuk mudik lebaran 2024. Ia mengatakan kemantapan jalan nasional tersebut mencapai 94,2 persen.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal,"Padang (ANTARA) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal II) Padang memastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain kecuali tersangka Serda Pom Ardan Aryan Marsal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional di Stasiun LRT Jabodebek Cikoko.
Gangguan operasional dialami TS 24 relasi Dukuh Atas -Harjamukti pada pukul 13.31. Ia mengatakan gangguan operasional itu dipicu kendala teknis pada sistem pengereman.
Lihat Juga :Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah? |
Ia menambahkan TS 24 yang mengalami gangguan sudah dievakuasi dan sedang dilakukan pemeriksaan serta evaluasi oleh tim KAI dan INKA. Saat ini perjalanan LRT Jabodebek sudah berangsur normal kembali, dan tim KAI sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kelambatan.
"Berkat kesigapan tim KAI dan INKA, TS 24 yang mengalami gangguan sudah dapat dievakuasi, dan saat ini sedang dalam perbaikan. Namun demikian, akibat gangguan tersebut masih akan berimbas pada kelambatan perjalanan LRT Jabodebek," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.
Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.
Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).
"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Lihat Juga :AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani |
Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.
Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.
"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.
Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.
[Gambas:Video CNN]
《ultra slot 77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,garuda138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ultra slot 77》bab terbaru。