danamonqq

Sistem masuk tingkat dewa

RI Gunakan Biodiesel B35 Mulai 1 Februari 2023******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penggunaan biodiesel B35 diterapkan mulai 1 Februari 2023.

"Mulai Februari tahun ini, implementasi program Bahan Bakar Nabati B35 resmi digunakan!" tulis Kementerian ESDM seperti dikutip dari akun Instagram resmi @kesdm, Kamis (5/1).

B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Adapun kadar minyak sawitnya adalah 35 persen, sementara 65 persen lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Dalam perjalanannya, biodiesel solar ini tidak ujug-ujug memuat 35 persen minyak kelapa sawit. Berdasarkan keterangan dari Kementerian ESDM, program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran minyak kelapa sawit 2,5 persen.

Kemudian, keberhasilan program mandatori membuat kadar biodiesel secara bertahap ditingkatkan hingga 7,5 persen selama rentang waktu 2008 sampai dengan 2010.

Sejak April 2015 persentase biodiesel kembali ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen. Lalu, pada 1 Januari 2016 ditingkatkan kembali menjadi 20 persen dan disebut B20.

Sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, maka persentase biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen atau B30.

Selanjutnya, sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor 10.E/EK.05/DJE/2022 dan guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan, salah satunya dengan mandatori campuran biodiesel untuk BBM solar 35 persen atau B35 mulai berlaku pada Februari mendatang.

Seiring dengan menggunakan B53 ini, Kementerian ESDM pun menaikkan alokasi biodiesel 2023 menjadi 13,15 juta kiloliter (kL). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan penjualan biosolar 2023 akan mencapai 37.567.411 juta kl.

Hal itu mengacu pada proyeksi penyaluran biosolar 2022 sebesar 36.475.050 kL serta asumsi pertumbuhan permintaan sebesar 3 persen.

"Adapun estimasi kebutuhan biodiesel untuk mendukung implementasi B35 sebesar 13.148.594 kL, atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun 2021 sebesar 11.025.604 kL," katanya akhir tahun lalu.

Implementasi B35 diklaim sudah mempertimbangkan kesiapan badan usaha (BU) bahan bakar nabati (BBN) dan BU BBM, baik dari aspek kesiapan pasokan, distribusi, termasuk infrastruktur penunjang.

Kementerian ESDM juga menetapkan spesifikasi baru untuk meningkatkan standar biodiesel guna meyakinkan konsumen bahwa pencampuran yang lebih tinggi tidak akan mempengaruhi kinerja mesin.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Pabrik Minyak Makan Merah Akan Dibangun di Setiap 1.000 Ha Sawit******

Menteri BUMN Erick Thohir ingin agar pabrik minyak makan merah dibangun di setiap 1.000 hektare lahan sawit. Nantinya, pendanaan untuk pembangunan pabrik itu berasal dari kolaborasi kementerian koperasi dan pengusaha besar.

"Kita ingin beri terobosan, kalau bisa per 1.000 hektare lahan sawit, masyarakat punya pabrik sendiri sendiri," kata Erick Thohir saat meresmikan Pabrik Minyak Makan Merah PTPN di Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (6/1/2023).

Menurutnya, dengan keberadaan pabrik minyak makan merah ini, maka ke depan tidak boleh terjadi lagi kelangkaan minyak goreng.

Menurut Erick, keberadaan pabrik minyak makan merah ini dibuat agar BUMN bisa mengintervensi perekonomian khususnya dalam kelangkaan minyak goreng.

"Dengan ini kita tetap melibatkan ekonomi rakyat yakni petani. Jangan petani dijadikan posisinya sebagai objek. Kalau kampanye selalu bilang petani. Udah jadi malah lupa. Ini yang kita mau keberlanjutannya," ujarnya.

Erick ingin memberikan kepercayaan kepada rakyat agar bisa mengelola sumber daya alamnya.

"Untuk itulah terobosan per 1.000 hektare ada pabrik minyak makan merah ini lahir. Lalu pendanaannya berkolaborasi dari kementerian koperasi dan pengusaha-pengusaha besar. Keuntungannya diambil untuk mendorong ekonomi rakyat. Kami dari BUMN bantu KUR dan bantu juga modal kerjanya," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah mengharapkan agar pabrik yang sama bisa dibuat juga di beberapa daerah lainnya di Sumut mengingat perkebunan di Sumut cukup banyak.

"Tadi saya sempat berbincang bahwa ternyata harga minyak makan merah ini lebih murah. Beda sekitar Rp2.000 dengan harga minyak curah pada umumnya. Dan ini lebih sehat juga," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumut, katanya berterima kasih dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian BUMN yang sudah meresmikan pabrik minyak makan merah ini pertama di Sumut.

"Kebetulan ini di Deli Serdang pula. Jadi masyarakat kita yang menikmati pertama dan semoga bisa membantu masyarakat kita serta tidak ada lagi kelangkaan minyak makan," harapnya.

Direktur PTPN 2 Irwan Perangin-angin menambahkan bahwa pabrik minyak makan merah ini ditargetkan selesai pada akhir Februari 2023 nantinya.

"Minyak makan merah ini mengandung lebih tinggi fitonutrien dalam bentuk vitamin E dan karoten. Selain itu juga komposisi asam lemak jenuh lebih rendah dibandingkan virgin palm oil (VPO). Dan ini juga menghindarkan generasi kita stunting," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Menteri PUPR Turun Tangan Atasi Banjir Semarang dengan Kerahkan Pompa******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut turun tangan mengatasi banjir Semarang beberapa waktu belakangan ini. Ia menginstruksikan agar kapasitas pompa dan pintu air ditambah supaya banjir di Semarang bisa segera diatasi.

Basuki mengatakan banjir yang terjadi kali ini tidak hanya disebabkan banjir rob atau banjir pasang surut air laut. Namun katanya, banjir juga disebabkan oleh debit air hujan tinggi yang terjadi sejak Sabtu (31/12).

Di tengah kondisi tersebut, Basuki mengatakan rumah pompa yang terpasang di Semarang masih kurang kapasitasnya. Alhasil, banjir tidak bisa surut dengan dengan cepat.

Sebagai penanganan jangka pendek supaya banjir segera teratasi, Basuki pada Selasa (3/1) kemarin ini sudah mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot dan menyalurkan air genangan ke laut.

Tambahan pompa penyedot air berkapasitas besar itu ia harapkan dapat mempercepat penanganan banjir di Kaligawe dan jalur jalan Pantai Utara Kota Semarang.

"Hari ini saya datangkan lagi tambahan pompa sekitar 3,5 m3/detik, di antaranya dari Solo (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS Bengawan Solo), Yogya ( BBWS Serayu Opak), Cirebon (BBWS Cimanuk-Cisanggarung), bahkan dari DKI (BBWS Ciliwung Cisadane). Saya harapkan paling lama besok sudah kering," kata Basuki.

Sebagai penanganan jangka panjang, dia mengatakan akan menambah jumlah pintu air di Rumah Pompa Kali Tenggang dan Rumah Pompa Kali Sringin.

"Jadi nanti penanganannya di Rumah Pompa Sringin akan ditambah delapan pintu, bukan pompanya. Untuk di Tenggang ada enam pintu, ini sudah kita pesan pintunya dan akan dipasang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pintu air tersebut akan dibuka atau tutup sesuai pasang surut air laut. Nantinya, kalau air pasang pintu ditutup agar tidak melimpas balik, kalau surut baru dibuka, sehingga air bisa mengalir dari sungai ke laut secara gravitasi.

Penanganan banjir di Kota Semarang dilakukan menggunakan sistem polder, yang mencakup area Semarang Barat, Semarang Tengah, serta Semarang Timur yang terdiri atas Rumah Pompa Tenggang dan Sringin. Sistem polder tersebut dirancang untuk mengatasi banjir rob.

"Sekarang rob sudah mulai tertangani, apalagi nanti kalau selesai Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 dengan tanggul laut. Ini penanganan banjir dari hulu," kata Basuki.

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Tom Zhu Jadi Orang Nomor 2 di Tesla Setelah Elon Musk******

CEO Tesla untuk kawasan China Raya Tom Zhu telah dipromosikan sebagai pengawas langsung produksi mobil listrik Tesla di Amerika Serikat (AS). Ini menjadikan Zhu sebagai pejabat eksekutif tertinggi kedua di Tesla, setelah CEO Elon Musk.

Dikutip dari Reuters, Zhu bertugas mengawasi langsung pengiriman di seluruh pasar utama Tesla, serta mengawasi operasi di pusat produksi Tesla.

Ia menjaga desain dan pengembangan kendaraan, dua area di mana Elon Musk sangat terlibat.

Zhu dan tim laporannya dibawa oleh Tesla akhir tahun lalu untuk memecahkan masalah produksi di Amerika Serikat.

Hal ini mendorong ekspektasi di antara rekan-rekannya saat itu bahwa dia dipersiapkan untuk peran yang lebih besar.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Kementan Ungkap Permentan Nomor 3/2022 Lindungi Petani Sawit******

Tahun 2023, Sawit masih jadi sorotan, berlanjutnya terpaan terkait capaian perkembangan program Peremajaan Sawit Rakyat PSR, dinamika harga tandan buah segar (TBS), bahkan beragam kondisi petani sawit lainnya.

Pemerintah tentu tak tinggal diam, Kementerian Pertanian bersama Dinas Perkebunan di seluruh sentra kelapa sawit terus berupaya menjaga produksi dan produktivitas kelapa sawit. Mereka juga memonitoring perkembangan harga TBS secara rutin guna mengatasi gejolak harga TBS dan memastikan harga TBS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu upaya itu dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 15, peremajaan kelapa sawit diberikan kepada pekebun dengan syarat salah satunya tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memiliki legalitas lahan. Hal ini mengingat siklus tanaman kelapa sawit yang cukup panjang sekitar 25 tahun sehingga diperlukan kepastian hukum atas keberadaan kebun yang akan diremajakan.

Ia menjelaskan bahwa, lahirnya Permentan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari Permentan sebelumnya, yang terbit dari hasil evaluasi dan masukan berbagai pihak antara lain dari aparat penegak hukum, BPK, BPKP, petani, pelaku usaha perkebunan dan berbagai stakeholder perkebunan. Berbagai masukan tersebut dalam rangka kepastian hukum dan keberlanjutan usaha kelapa sawit.

Dalam regulasi tersebut terdapat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN terkait status lahan yang akan dilakukan peremajaan. Hal ini dimaksudkan agar ke depan peremajaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tanpa konflik dan diberikan kepada para petani yang tepat sebagai penerima manfaat.

"Hal ini merespon utamanya banyak areal perkebunan kelapa sawit yang diduga masuk dalam kawasan hutan. Terhadap hal demikian, maka Pemerintah hadir bagi lahan-lahan petani yang masuk dalam kawasan hutan untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku," katanya.

Andi Nur menambahkan, Permentan Nomor 3 Tahun 2022 terbit melalui proses harmonisasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Namun dalam rangka mencapai tujuan peremajaan, saat ini Permentan tersebut dalam proses revisi sesuai masukan dari berbagai pihak.

"Pemerintah tentu hadir, dan terus cari solusi tepat guna dan segera menindaklanjuti. Perbaikan industri sawit ini tak bisa sendiri, harus bersama bersinergi, demi tingkatkan kesejahteraan petani sawit ke depannya," ujar Andi Nur.

Andi Nur melanjutkan, peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan dengan kriteria tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun, produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

"Kriteria dimaksud dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya," tambah dia.

Dilansir dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, di tahun 2021, manfaat ekonomi program PSR juga sudah dirasakan masyarakat pekebun. Salah satunya perkembangan program PSR Kabupaten Paser telah berjalan sesuai dengan rencana.

Sudah dimulai pada 2017 sebagai penerima Program PSR pertama di Kabupaten Paser adalah KUD Sawit Jaya, Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, beberapa kelompok pekebun yang telah melaksanakan replanting tahap pertama, sudah mendapatkan hasil produksi sawit dan telah memperoleh manfaat ekonomis dari program tersebut.

Begitu juga dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah diluncurkan perdana dan tanam perdananya dihadiri Presiden RI pada 2017 lalu, Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dari program PSR, tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekarang petani sudah berhasil dan menikmati panennya.

"PSR ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perkebunan," kata Ketua Aspekpir, Setiyono.

Menurutnya, pemerintah melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit sebagai bentuk keberpihakan kepada pekebun rakyat dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat.

"Kami anggota Aspekpir sangat merasakan manfaatnya terbukti anggota Aspekpir yang sudah melaksanakan peremajaan di samping tanaman semakin meningkat produksinya juga ringan biaya karena ada bantuan biaya hibah dari program PSR yang di kelola BPDPKS," ujarnya.

Andi Nur berharap ke depannya realisasi PSR semakin meningkat. Sebab dia menegaskan, peraturan dibuat untuk melindungi, mempermudah dan memperlancar, bukan menghambat.

"Tentu tak dapat dipungkiri, dalam implementasinya dihadapkan oleh berbagai tantangan. Untuk itu semua pihak perlu bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif," pungkasnya.