daftar permainan slot online
poker slot online 81Jutaan kata 686018Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar permainan slot online》
Presiden resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Kalimantan Timur******
"Dengan mengucap bismilahirohmanirohimpada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi sebagaimana disaksikan secara daring melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan itu Presiden Widodo mengatakan bahwa saat ini 10 ruas jalan dan satu jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km sudah dibangun dengan biaya Rp561 miliar.
Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.
Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbankan dan Kantor BPJS Kesehatan di IKN.
Joko Widodo juga meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan melakukan seremoni penyelesaian akhir hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******
Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).
"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.
Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.
"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.
Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.
"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.
Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.
Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.
Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung
Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.
Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label：info situs gacor、situs wd 25rb、18toto
Terkait：lazawin slot、situs slot japan、slot yang lagi gacor pagi ini、qq2889、slot paling gacor maxwin、i88cash、trik menang main slot joker、slot gacor terbaik、prediksi togel beijing hari ini、mantap slot online
bab terbaru：kebo88（2024-07-03）
Perbarui waktu：2024-07-03
- Bab 1 prediksi togel roma night
- Bab 2 pinjaman 5 menit cair
- Bab 3 aplikasi kredit termurah
- Bab 4 bonus new member 100 7x
- Bab 5 rtp megajp
- Bab 6 holybet777
- Bab 7 cara pinjam chip di shopee
- Bab 8 slot demo fafafa
- Bab 9 slot terbesar dan terpercaya
- Bab 10 link slot yang bagus
- Bab 11 cicil hp tanpa dp
- Bab 12 juara99 slot
- Bab 13 voucher gojek september 2022
- Bab 14 slot paling gacor 2023
- Bab 15 pinjaman kredivo belum masuk rekening
- Bab 16 paylater bisa pinjam uang
- Bab 17 pinjaman modal usaha online
- Bab 18 liveslot
- Bab 19 buku mimpi cangkul
- Bab 20 pinjol dana
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah2735bab
Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi
jaya slot 77
Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nantiJakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
"Namanya pesta demokrasi, kemarin presiden sekarang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya jadi wajar," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Menurut Heru Pilkada DKI 2024 memang memungkinkan munculnya nama-nama lain yang akan maju. Bagi Heru, yang terpenting masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian bersama agar pesta demokrasi berlangsung lancar. "Tadi ada siapa? Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ingin maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu wajar," ucap Heru. Sebelumnya, pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan memprediksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta. "Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti," kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2). Yusak menjelaskan meski baru terdengar tiga nama yang muncul ke publik, namun pertarungan di Pilkada DKI diprediksi akan kompetitif mengingat kemampuan calon yang diusung sangat mumpuni. "Kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali," jelasnya. Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bakal Cagub DKI 2024 yakni Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Selain itu, akhir-akhir ini nama Heru sempat disandingkan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Gambar Ridwan bakal calon gubernur dan Heru sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta beredar di media sosial X (Twitter). Heru yang dimintai tanggapannya hanya merespons dengan senyum dan mengaku belum membaca tulisan di media sosial tersebut. "Saya belum sempat baca-baca itu. Ini saya sibuk sama chatWhatsApp Bu Kadis SDA, jadi belum tahu," ujar Heru usai meninjau rumah pompa air di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2).Baca juga: Pilkada DKI, pengamat prediksi ada tiga pasangan kandidat
Baca juga: Satpol PP DKI apresiasi ketua umum parpol yang berinisiatif bersihkan APK
Baca juga: Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Agen Perjalanan Xuanjie
situs game judi
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Keinginan Iblis
situs surga slot
PT Rosalia Indah Transport angkat bicara terkait keluhan penumpang yangviral karenakehilangan iPad saat menggunakan jasa bus tersebut. Namun, customer service (CS) tidak menanggapi kerugian yang dialami si penumpang.
Direktur PT Rosalia Indah Transport FX Adimas Rosdian mengungkapkan sudah meminta maaf secara langsung kepada penumpang, terutama karena keluhannya yang direspon tidak baik oleh CS.
"Sebetulnya ini semua berawal dari petugas contact center yang tidak merespons komplain dengan baik," ungkap Adimas yang dikutip daridetikcom, Rabu (20/11).
"Investigasi itu kita menelusuri betul tidak awak bus melakukan. Kalau iya, kami akan sanksi seberat-beratnya. Yang kami sayangkan ada tuduhan itu dan viral lalu banyak yang menggoreng. Tapi kalau dari manajemen kami sudah meminta maaf ke penumpang," jelasnya.
Pihak manajemen Rosalia juga mengungkapkan akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang kehilangan barang tersebut. Namun, untuk besarannya masih dalam diskusi antara perusahaan dan korban.
Sebelumnya, geger di media sosial X penumpang bus Rosalia Indah kemalingan perangkat elektronik dan tasnya saat dalam perjalanan. Penumpang tersebut mengaku barang elektronik miliknya hilang dan diganti dengan buku yang berisikan keramik.
Kejadian tak menyenangkan ini dialami oleh Widino Arnoldy saat melakukan perjalanan dengan bus Rosalia Indah jurusan Wonosobo-Ciputat. Dino, begitu sapaannya, selaku penumpang mengatakan bahwa perangkat iPad Pro dan charger dalam satu tas hilang dalam kasus itu.
Dalam cuitannya, Dino menjelaskan bahwa tas berisi iPad tersebut terus dibawa dan tidak pernah ditinggal di dalam bus. Namun kecurigaan muncul saat sampai di pool atau tempat pemberhentian bus di Pool Ciputat.
"Tas padahal gue bawa-bawa terus enggak pernah ditinggal di bus, sampai Rest Area Kedung Roso masih ada. Curiga sampai Pool Ciputat kok resleting enggak bisa dibuka kaya dilem, gue cek masih ada, ternyata pas di rumah dibuka isinya diganti sama buku," tulisnya.
Yang jadi persoalan, Dino mengaku tak direspons dengan baik oleh customer service (CS) Rosalia Indah. Saat mengajukan keluhan, sang CS malah terus menerus mengatakan bahwa barang Dino yang hilang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.
"Itu aja terus diulang-ulang. Gue minta cek dulu crew bus 372 Wonosobo-Jakarta, lagi-lagi dijawab 'bukan tanggung jawab kami'. Gimana enggak emosi jadinya," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya
rtpadminriki
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan perekonomian Indonesia maksimal hanya bisa tumbuh di 5,2 persen di tahun depan.
Ketua umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bila terjadi perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, maka perekonomian hanya bisa tumbuh 4,8 persen saja di 2024.
"Merujuk survei internal Apindo terhadap sekitar 2.000 pelaku usaha lintas sektor dan lintas skala usaha, pertumbuhan 2024 diprediksi ada di kisaran 5 persen," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).
Sementara, sektor manufaktur masih akan terus berada di level ekspansif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi serta makanan-minumman akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat.
Selanjutnya, sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi 4,5 persen dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Kendati begitu, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi di antaranya disumbangkan faktor total saving (tabungan bruto) hanya 39 persen dari PDB, dan total kapitalisasi pasar modal hanya 49 persen dari PDB.
"Jika target pertumbuhan 6 persen, maka dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sekitar 36 persen," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Yulingzhenxian
premier slot88Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).
"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.
Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.
"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.
Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.
"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.
Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.
Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.
Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung
Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.
Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman
slot gacor resmi
Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah.....Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Telkom Smart Office di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung kawasan tersebut menjadi kota pintar (smart city).
"Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah. Saya percaya Telkom, percaya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Telkom Smart Office di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dimulainya pembangunan Telkom Smart Office akan memperkuat konektivitas digital dan memperkuat platform digital di IKN.
Baca juga: OIKN: "Groundbreaking" kelima IKN diikuti tiga bank BUMN sampai Telkom
Selain itu, Telkom juga diharapkan memperkuat pelayanan digital di Nusantara yang dicita-citakan memiliki teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berkelas dunia.
Dengan konektivitas digital yang disediakan Telkom, Presiden Jokowi meyakini pemerintahan digital (e-government) akan lebih mudah dilaksanakan.
Di sela-sela sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat bertanya pada hadirin yang baru pertama kali mengunjungi IKN terkait jauh atau tidaknya lokasi IKN.
"Kelihatan jauh atau enggak jauh? Jauh? Menurut ibu jauh apa enggak jauh? Jauh? Ya memang jauh, kalau jawabannya dekat saya suruh maju tadi," kata Jokowi sambil berkelakar.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Kepala Negara lalu menjelaskan bahwa IKN memang dibangun di Kalimantan karena berbagai pertimbangan. IKN juga terasa jauh karena infrastruktur dan akses menuju kawasan tersebut yang belum selesai.
Presiden mengatakan bahwa jika jalan tol Balikpapan ke IKN selesai pada Juni atau Juli mendatang, waktu tempuh menjadi 45 menit dari sebelumnya memakan waktu 2 jam.
Selain itu, bandara di IKN yang ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024 hanya berjarak sekitar 15 menit menuju Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN.
Di akhir sambutannya, Presiden mengapresiasi dimulainya pembangunan Telkom Smart Office di IKN.
"Sekali lagi saya sangat menghargai dimulainya pembangunan Telkom Smart Office ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Telkom Smart Office secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
《daftar permainan slot online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，prediksi 4d togel singapore hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar permainan slot online》bab terbaru。