daftar judi online

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Pupuk Indonesia Buka Suara Soal Keluhan Petani Pupuk Langka dan Mahal******

PT Pupuk Indonesia(Persero) buka suara soal kelangkaanpupuk subsidi yang dikeluhkan oleh petani. SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menjelaskan pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan.

Hasil investigasi tersebut menyatakan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi langkah adalah mereka yang belum terdaftar sebagai penerima.

Ia menuturkan Pupuk Indonesia setiap tahunnya menyalurkan pupuk subsidi berupa urea dan NPK sesuai permintaan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Wijaya mengklaim pihaknya telah menyalurkan pupuk sesuai permintaan dari Kementan. Sementara, permintaan dari Kementan sendiri menyesuaikan dengan pengajuan dari petani yang terdaftar. Adapun volume penyalur pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 7,7 juta ton.

"Kenyataannya mayoritas yang mengeluh pupuk langka itu dia (petani) tidak terdaftar. Artinya dia tidak berhak," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Lebih lanjut, Wijaya mengatakan untuk tahun ini pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7,8 juta ton. Jumlah itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,6 juta ton dan NPK 3,1 juta ton.

Penetapan itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Wijaya mengungkapkan sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai 1,5 juta ton. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 885.675 ton pupuk urea dan 614.106 ton NPK.

Untuk tahun ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Sejumlah petani mengeluhkan harga pupuk mahal dan langka. Mereka menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembagian sertifikat tanah di Blora beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat menghentikan kegiatannya untuk mendengar keluhan petani. Hal itu ia lakukan setelah sejumlah petani terus berteriak saat Jokowi sedang bicara. "Pripun(bagaimana)?" kata Jokowi meminta petani menjelaskan keluhannya.

Kemudian, petani berebut berbicara. Mereka berteriak mengeluhkan pupuk mahal dan langka ke Jokowi. "Sudah tahu. Selalu keluhannya pupuk selain mahal, barangnya ora ono(tidak ada)," ucap Jokowi.

Dia berkata keluhan yang sama telah ia dengar dari petani di berbagai daerah. Jokowi menjelaskan Indonesia memang sedang kekurangan pasokan pupuk.

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

IHSG Loyo ke 6.765, 11 Indeks Sektoral Rontok******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.765 pada Jumat (10/3). Indeks saham melemah 34,49 poin atau 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,94 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,67 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 164 saham menguat, 370 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2,65 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 1,01 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,63 persen, indeks CAC 40 di Prancis minus 0,12 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,01 persen.

Bursa Amerika juga mengikuti jejak Asia yang kompak melemah. Indeks S&P 500 melemah 1,85 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,94 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,05 persen.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta akhirnya mengembalikan dana pembelian melalui skema titip jual ke 114 dari 131 pembeli apartemen yang mengadu ke DPR. Adapun 17 sisanya memilih diganti unit dibanding titip jual.

Hal itu dikonfirmasi Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana.

"Jadi itu memang sesuai dengan yang Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) sampaikan bahwa lagi proses  131 orang, yang 114 (konsumen Meikarta) itu sudah terealisasi pengembalian uang, artinya titip jual," kata Aep kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Aep mengatakan proses titip jual tersebut berlangsung sejak sebulan lalu, sekitar akhir Februari 2023. Kendati demikian, ia enggan merinci berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh pihak Meikarta kepada 114 anggotanya.

"Data (titip jual) kami nggak bisa sampaikan dulu. Nanti DPR yang sampaikan rilisnya karena ada rencana juga. Jadi, biar kami tidak overlap. Dari DPR, saya sudah kasih datanya, semuanya. Tunggu saja nanti rilisnya antara komunitas (PKPKM), DPR, dan pihak Meikarta," tandas Aep.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan dari 131 anggota PKPKM yang mengadu ke DPR, sudah ada 114 orang yang mendapatkan pengembalian dana melalui skema titip jual, sementara 17 lainnya mendapatkan serah terima unit.

Andre mengatakan langkah pengaduan ke DPR seperti yang dilakukan konsumen Meikarta sudah tepat. Ia juga menyinggung aksi gebrak meja yang dipertontonkannya saat rapat bersama pihak Meikarta.

"Sekali lagi bahwa gebrak meja di Komisi VI dan kunjungan sidak ke Meikarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco sudah memberikan hasil kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Bulog Sebut Beras Bansos Pangan Ramadan Berasal dari Lokal dan Impor******

Sekretaris Perusahaan PerumBulog Awaludin Iqbal mengatakan beras yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,6 juta warga miskin pada Ramadanakan diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor.

"Prinsipnya beras yang menjadi stok cadangan beras pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

"Nggak sampai 30 ribu kok sisanya itu. Persoalannya kita tidak bisa melawan alam. Kalau kita bisa, ombak itu diandaikan tidak ada ombak, kan enggak bisa," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Februari lalu.

Sementara pemerintah akan menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Desak Macet Diatur

"Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga berasnya 10 kilogram, dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/3).

Airlangga tidak merinci tanggal pasti pemberian bantuan tersebut. Ia hanya mengatakan bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran.

Pemberian beras didistribusikan melalui Perum Bulog. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur. Bantuan akan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Lebih lanjut, daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.

Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.