gacor slot link alternatif

Sistem dewa pedang terkuat

UNS Solo Kembali Tambah 4 Guru Besar, Ini Daftarnya******

SOLO—Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menambah jumlah guru besar. Kali ini UNS akan mengukuhkan empat guru besar dari berbagai disiplin ilmu di Auditorium  G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (23/5/2023).

Sekretaris Senat Akademik, Ari Handono menyebut pengukuhan tersebut menambah daftar guru besar di UNS Solo. Menurut Ari, kampus terus mendorong adanya guru besar mengingat saat ini UNS merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Guru Besar pertama yakni Agung Nur Probohudono, yang merupakan Guru Besar ke-20 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan ke-260 UNS. 

“Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada FEB UNS ini akan membacakan pidato pengukuhan dengan judulPraktik Pengungkapan Akuntansi Dan Komunikasi Bisnis Berbasis Kemanusiaan,” kata Ari ketika jumpa pers di UNS Solo, Minggu (22/5/2023)

Guru Besar kedua, yakni Sri Widoretno. Perempuan yang  biasa dipanggil Retno itu merupakan Guru Besar ke-66 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS dan ke-261 UNS. 

“Ibu Retno ini menjadi Guru Besar dalam bidang Pendidikan Biologi dan akan membacakan pidato pengukuhan dengan judul Pertanyaaan Guru Dalam Membangun Peta Konsep Sebagai Indikator Berpikir Tinggi,” lanjut Ari.

Lalu Guru Besar ketiga yaitu Eka Handayanta. Guru Besar dalam bidang Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia ini akan membacakan pidato pengukuhan dengan judul, Peran Ternak Ruminansia dalam Mendukung Terciptanya Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan. 

“Pak Eka merupakan Guru Besar ke-39 Fakultas Pertanian (FP) dan ke 262 UNS,” kata Ari.

Sedangkan Guru Besar keempat yakni Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati. Cicilia merupakan Guru Besar ke-67 FKIP dan ke-263 UNS. 

“Dan Guru Ilmu Pendidikan Kearsipan ini akan membacakan pidato berjudul Besar dalam Bidang Pada Era dengan judul Pengembangan Keterampilan Inovasi Kearsipan pengukuhan Literasi Abad XXI,” tutur Ari.

Ari berharap bertambahnya Guru Besar di UNS ini bekal menambah kontribusi kampus di dunia riset dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih jauh Ari menyebut akan menargetkan lebih banyak lagi Guru Besar di UNS. 

Keabadian

Meski Dibekukan, MWA UNS Solo Tegaskan Anggotanya Tetap Eksis******

KARANGANYAR—Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo memastikan sejumlah anggotanya tetap eksis, meski sedang dibekukan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 24/2023.

Wakil Ketua MWA UNS Solo, Hasan Fauzi menegaskan status dibekukan bukan berarti dibubarkan. Melainkan fungsi dan tugasnya sementara tidak bisa dijalankan dan diambil alih oleh kementerian melalui tim teknis yang sudah dibentuk.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Pihaknya mengaku sudah konfirmasi dengan Plt. Dirjen Dikti, Nizam sebagai ketua pelaksana tugas tim teknis pelaksana tugas kewenangan MWA UNS, mengatakan bahwa yang dibekukan hanya tugas dan wewenang. 

Bukan berarti, menurut Hasan, anggota MWA UNS kemudian dianggap gugur atau bubar. “Kecuali yang mengundurkan diri akan dipilih lagi, cari pengganti melalui senat akademik,” tambah dia ketika jumpa pers di rumahnya, Sabtu (8/4/2023).

Sejauh ini, dia mengatakan baru mengetahui tiga anggota MWA yang menyatakan mundur. Namun, sampai hari ini, surat resmi tersebut belum sampai ke pihaknya. “Surat itu dialamatkan ke mana juga tidak tahu, kita hanya dengar dari surat kabar dan media yang beredar,” kata dia.

Dia kembali menjelaskan kemunduran tersebut merupakan pilihan pribadi dan bukan atas perintah dari kementerian. “Itu sudah ditegaskan dari Prof Nizam [selaku Plt. Dirjen Dikti] itu hak pribadi masing-masing,” tutur dia.

Menurut dia, terkait alasan pembekuan MWA UNS lantaran masalah kondusivitas kampus yang sempat gaduh lantaran hasil pemilihan rektor. “Kalau situasi cepat kondusif maka ya mungkin segera dipulihkan kembali,” tambah dia.

Dia mengatakan terkait langkah yang akan diambil MWA UNS Solo masih menunggu perkembangan. Sebab sampai saat ini status organ tersebut masih dibekukan. Termasuk rencana MWA untuk memberikan somasi dan maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau situasinya sudah kondusif kenapa harus ke arah sana [melayangkan somasi dan ke PTUN],” tambah dia.

Saat ini, pihaknya lebih mementingkan kondusivitas UNS agar tidak terlalu dalam kegaduhan yang kontra produktif. Apalagi, menurut Sekretaris MWA UNS Solo, Tri Atmojo Kusmayadi, UNS sekarang sudah menjadi word class university.

“Kami di MWA itu sudah memberikan kebijakan sampai 2027, jadi jelas roadmap-nya. Sehingga kok eman-eman ya kalau ini kurang kondusif, nanti itu tidak tercapai. padahal kan cita-cita kita semua semua. Jadi kita memandang jauh lebih panjang, daripada gaduh seperti ini,” kata dia.

Tuan Pulau Gurun

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.

rencana masa makmur

Habib Rizieq Puji Usulan Menlu Seret Israel ke Pengadilan Internasional******

JAKARTA — Habib Rizieq Shihab mendukung penuh upaya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyeret Israel ke Pengadilan Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza Palestina. 

Menurut mantan pendiri Front Pembela Islam (FPI) tersebut, langkah Retno Marsudi mengajak negara lainnya untuk mendorong Israel ke Pengadilan Internasional sudah tepat. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Rizieq, Retno Marsudi sejak dulu sampai saat ini masih tetap konsisten membela dan memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina atas Israel. 

“Terima kasih banyak Ibu Menlu RI, semoga selalu sukses dalam melaksanakan tugas negara. Beliau konsisten membela dan memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (2/12/2023), dilansir Bisnis.com. 

Rizieq juga mengutuk dan mengecam aksi ormas Manguni beberapa waktu lalu di Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara yang telah mengibarkan bendera Israel sekaligus menyerang umat muslim yang tengah melakukan aksi damai bela Palestina. 

Menurutnya, aksi Ormas Manguni tersebut telah melanggar konstitusi di dalam pembukaan UUD 1945 dan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

“Mereka harus ditindak dengan tegas, bubarkan ormasnya dan tangkap semua pengurusnya agar tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas keamanan nasional,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Rizieq Shihab Puji Menlu yang Ingin Seret Israel ke Pengadilan Internasional”

Indah seperti batu

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Naruto Uzumaki Lima Daun

BEM Pertanyakan Pembekuan MWA dan Pelantikan Rektor UNS Batal, Ini Sikap MWA******

SOLO–Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) Solo, Hilmi Ahs Shidiqi, mempertanyakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

“Apakah menteri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Dia mempertanyakan apakah Permendikbudristek tersebut sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS berdasarkan PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Sementara itu, anggota MWA UNS, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami peraturan menteri tersebut.

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.