kredit barang online

Tuan dan kegilaan jahat

Jasamarga Ungkap Misteri Menyebab 21 Mobil Pecah Ban di KM 18 Tol MBZ******

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) membeberkan alasan puluhan mobil mengalami pecah ban saat melintas di Km 18+400Tol Layang MBZ arah Cikampek pada Jumat (20/10).

GM Operasi dan Pemeliharaan JJC Desti Anggraeni menerangkan, awalnya, pengelola mendapatkan informasi dari pengguna jalan terkait sejumlah kendaraan mengalami pecah ban di lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah itu, petugas melakukan pengecekan.

Hasilnya, petugas layanan jalan tol menemukan material besi yang menancap pada expansion joint pada lajur 1. Hal itu menyebabkan setidaknya 21 kendaraan mengalami pecah ban di lokasi tersebut.

"Petugas melakukan penanganan dengan memasang rambu-rambu sesuai standar pada lajur 1 dan melakukan pencabutan material besi yang menancap pada expansion joint," ujar Desti dalam keterangan yang dikutip dari Detik.

Sekitar pukul 17.30 WIB, lajur 1 kembali beroperasi normal setelah perusahaan memastikan sudah tidak ada lagi besi dan material lainnya yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Petugas juga melakukan penyisiran secara berkala untuk memastikan jalur tol menuju Cikampek dan sebaliknya aman dilalui.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk memastikan kembali tidak ada material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Ruas LayangMBZ, petugas kembali melakukan penyisiran dari mulai Km 10 sampai dengan Km 48 baik pada jalur menuju Cikampek maupun arah sebaliknya," terangnya.

Lebih lanjut, perusahaan memohon maaf atas kejadian tersebut.

"JJC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut," ujarnya.

Kontrak yang aneh

IMF Dicurigai Menyelundup ke Capres Demi Setop Hilirisasi Jokowi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku curiga International Monetary Fund (IMF) akan menyusup ke calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ia menduga IMF bakal menyelundup demi menghentikan upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Kecurigaan itu berdasarkan analisis tiga kelompok yang tak suka dengan hilirisasi versi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut pihak pertama yakni golongan yang gemar mendapat untung instan dari impor, sementara pihak kedua yakni pengusaha yang kerap mengekspor bahan mentah.

"Ada variabel ketiga. Ada negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju. Itu yang saya contohkan seperti IMF," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III 2023 di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, Bahlil menilai IMF tidak akan berhenti ikut campur dalam kebijakan hilirisasi Indonesia. Ia mengaku masih tidak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu meski sudah sempat meminta maaf.

Bahlil kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa kajian IMF itu berisi permintaan agar Indonesia mempertimbangkan ulang larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan itu tidak diperluas ke bahan mentah lain.

Padahal, menurut dia, IMF paham pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus karena inflasi bisa terkendali dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.

"Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu-gitu dan itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa atau partai politik," ujar Bahlil.

"Hanya dua itu saja instrumennya. Kita tidak mau yang memimpin negara kita seperti itu," sambungnya.

Lihat Juga : 6 Daftar Syarat Dapat 500 Ribu Rice Cooker Gratis November Nanti

Bahlil pun menduga ada pihak yang memang tidak ingin hilirisasi berlanjut setelah era Presiden Jokowi berakhir. Ia menilai Indonesia akan kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.

Ia kemudian menyinggung bahwa Indonesia harus dipimpin oleh presiden yang berani dan punya keteguhan hati. Ia juga menyoroti potensi hilirisasi tidak dilanjutkan jika Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak tepat.

"Sekarang ada orang yang masuk di salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya ini. Itu tidak boleh negara kita dikendalikan orang-orang kayak gini. Presiden itu harus berani, punya keteguhan hati, dan tahu teknis," ucap dia.

IMF sebelumnya ramai disorot publik karena mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Bahkan, IMF juga meminta Presiden Joko Widodo melonggarkan larangan tersebut.

Namun, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva meluruskan sikap mereka kala bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di KTT ASEAN Jakarta. Georgieva menyatakan bahwa IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.

usia fantasi

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Transmart Full Day Sale Dimulai Lho, Cus ke Gerai Terdekat Sekarang!******

Gebyar diskon seharian Transmart Full Day Sale sudah dimulai nih dari jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Transmart Full Day Sale kali ini cuma berlangsung selama satu hari pada Minggu (22/10) di seluruh gerai se-Indonesia lho.

Lihat Juga : Transmart Jual Motor Listrik Subsidi untuk Masyarakat Indonesia

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat di kotamu sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Mulailah berlatih dari dasar laut

Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut upahminimum provinsi (UMP) 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Hal ini merespons serikat pekerja yang menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen tahun depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman covid-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini RI dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

"Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja," kata Bob.

Permenaker Nomor 18 tahun 2023 itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Evolusi senjata super

Bahlil Curiga IMF Menyusup ke Capres untuk Setop Hilirisasi Jokowi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curiga IMF akan menyusup ke calon presiden untuk menghentikan upaya Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi sumber daya alam, salah satunya tambang.

Curiga ia dasarkan pada analisis 3 kelompok yang tidak suka dengan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo.

Pertama, pihak-pihak yang doyan mendapatkan cuan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel.

Nah, menurutnya IMF tak akan berhenti untuk mencampuri kebijakan tersebut. Meski IMF sudah minta maaf, Bahlil tak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu.

Ia mengatakan IMF paham bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasi terjaga, dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa di bagian kajian berikutnya IMF malah meminta Indonesia mempertimbangkan ulang soal larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan tersebut tidak diperluas ke bahan mentah lain.

"Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu-gitu dan itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa atau partai politik. Hanya dua itu saja instrumennya. Kita tidak mau yang memimpin negara kita seperti itu," tegas Bahlil.

Selain itu, Bahlil menduga bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan setelah era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jika itu terjadi, menurutnya Indonesia bakal kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.

Ia menyebut Indonesia dikendalikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dulu karena hanya mengeruk bahan baku, lalu diekspor mentah-mentah.

"Sekarang ada orang yang masuk di salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya ini. Itu tidak boleh negara kita dikendalikan orang-orang kayak gini. Presiden itu harus berani, punya keteguhan hati, dan tahu teknis," tandasnya

Belakangan IMF membuat gaduh karena mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Bahkan, IMF meminta Presiden Joko Widodo melonggarkan larangan tersebut.

Namun, klarifikasi Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pertemuannya dengan Luhut di KTT ASEAN Jakarta meluruskan sikap mereka. Kini, ia menegaskan IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.

[Gambas:Video CNN]