pinjol limit besar bunga rendah

Kisah promosi Tiandao

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

Kulkas SBS di Transmart Turun Harga, Diskonnya sampai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (31/3) dengan diskon besar-besaran untuk berbagai kebutuhan seperti elektronik, salah satunya kulkas.

Kulkas side by side (SBS) turun harga gede-gedean dari Rp12 jutaan jadi Rp8 jutaan aja di Transmart Full Day Sale. Kalau harga jadi semurah ini, sisa gaji dan tunjangan hari raya (THR) bisa ditabung!

Lihat Juga : Serbu Transmart Hari Ini, Diskon Gede-gedean Sampai Jam Tutup Toko

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Promo ini berlangsung dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

BPJT: Tol Bocimi Rusak Berat Imbas Longsor, Perbaikan Perlu 2******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) mengalami kerusakan berat imbas longsor yang terjadi di KM 64+600 A, pada Kamis (4/4).

Anggota BPJT Sonny Sulaksono memastikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan jenis kerusakan akibat longsor tergolong berat. Pasalnya hampir satu ruas jalan ambruk akibat bencana tersebut.

"Kita sudah mengevaluasi ke sana karena memang agak berat kerusakannya karena hampir satu ruas jalan," ujarnya kepada wartawan di Command Center KM 29 Tol Japek, Kamis (4/4).

Oleh sebab itu, Sonny memastikan ruas jalan yang ambles tidak akan bisa diperbaiki dengan waktu dekat. Apalagi, untuk dilintasi saat masa mudik dan balik Lebaran 2024.

"Kalau kita paksakan perbaikan untuk kegiatan mudik dan balik saya kira terlalu riskan. Jadi pengalaman dari longsor-longsor sebelumnya itu mungkin 2-3 bulan baru bisa diselesaikan," jelasnya.

Korps Lalu Lintas Polri sebelumnya telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas imbas peristiwa longsor di Tol Bocimi.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso mengatakan seluruh arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi akan diarahkan menuju jalur arteri pada Gerbang Tol Cigombong.

Setelahnya, kata dia, para pengendara bakal kembali dimasukan ke jalur Tol Bocimi melalui Gerbang Tol Parungkuda untuk melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi.

"Kemudian dari Sukabumi menuju Jakarta kita keluarkan di exit Parungkuda ke arteri dan masuk lagi ke Cigombong," jelasnya.

Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Tol Bocimi) mengalami longsor di titik KM 64 A dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu (3/4) malam pukul 20.00 WIB.

Longsor terjadi seksi II ruas Cigombong-Parungkuda, tepatnya di KM 64 dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Akibat insiden ini, tiga mobil dikabarkan masuk jurang dan dua orang mengalami luka ringan.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 14 April 2024******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus balik Lebaran2024 yang akan dilakukan warga Jabodetabek dari kampung halaman masing-masing terjadi pada H+3 lebaran atau Minggu 14 April 2024.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan tanggal itu dipilih warga Jabodetabek karena bertepatan dengan hari terakhir libur.

"Memilih H+3 yaitu hari Minggu, di mana adalah satu hari terakhir sebelum mereka masuk ke kantor kembali," Robby dalam konferensi pers secara daring, Jumat (17/3).

Lalu, pada H+2 atau Sabtu, 13 April 2024 sebanyak 3,17 juta atau 11,14 persen. Selanjutnya, pada H+4 atau Senin, 15 April 2024 sejumlah 3,94 juta atau 13,87 persen.

Pada H+5 atau Selasa, 16 April 2024 sebanyak 2,74 juta atau 9,65 persen. Lalu, pada H+6 atau Rabu, 17 April 2024 sejumlah 1,53 juta atau 5,37 persen.

Sedangkan, pada H+7 atau Kamis, 18 April 2024 sebanyak 11,63 persen atau 3,31 juta. Terakhir, warga Jabodetabek yang pulang setelah H+7 mencapai 16,88 persen atau 4,80 juta.

Adapun data ini berasal dari survei yang dilakukan Kemenhub secara nasional di 38 provinsi dan melibatkan 15 ribu responden pada 29 Januari hingga 29 Februari 2024. Sampel menggunakan rumus slovin dengan pengambilan melalui online.

Metode analisis menggunakan deskriptif, estimasi, dan crosssectional analysis. Margin of errordari survei tersebut mencapai 0,82 persen.

Biarkan orang itu pergi

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]