rtp wasiat4d

dewa serigala liar

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.

Dewa Pedang Kekacauan

Mendag Buka Beli Lokal 12.12, Sambut Tiktok Kembali Bersama Tokopedia******

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), secara resmi membuka gelaran 'Beli Lokal 12.12' di Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12). Gelaran ini menjadi momentum kembalinya TikTok Shop yang bekerja sama dengan Tokopedia.

Harbolnas 12.12 menjadi momentum penting bagi UMKM untuk go digital. Gelaran ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas pasar.

Zulhas pun menyambut Harbolnas 12.12 secara gembira. Menurutnya, Harbolnas ini menjadi bukti bersatunya para pelaku UMKM, e-commerce, dan masyarakat dalam memajukan industri perdagangan nasional.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah ingin agar UMKM dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan penjualan, bahkan menjangkau pasar internasional.

Dirinya juga sadar jika terjadi banyak keluhan dari para pedagang offline yang merasa jika hadirnya marketplace justru mematikan usaha mereka. Oleh karena itu, dia mencoba mengatur agar ke depannya semuanya mampu berkolaborasi.

"Jadi kalau kemarin ada TikTok (Shop) dilarang, saya bilang bukan dilarang tapi diatur. Sosial medianya kan tetep ada, yang enggak e-commerce-nya. Jadi kita atur, kita tata agar bisa saling menguntungkan satu dengan yang lainnya," tutur Zulhas.

Zulhas berharap jumlah transaksi di marketplace akan terus berkembang ke depannya. Sehingga, e-commerce, penjual, dan pembeli dapat membentuk ekosistem yang mampu mendorong ekonomi nasional menjadi lebih baik.

Terlebih, saat ini perkembangan e-commerce di Indonesia sangat pesat. Pada 2018, transaksi e-commerce hanya mencapai Rp6,8 triliun, namun pada 2022 transaksinya meningkat menjadi Rp22,7 triliun.

"Tentu di 2023 akan meningkat lagi. E-commerce ini bisa menjadi ekosistem yang membantu ekonomi Indonesia secara umum," pungkasnya.

Cincin bela diri abadi

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Sangat pemburu

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.

One Piece: Rasul Laut

Bahlil Minta Tukin PNS Kementerian Investasi Naik Seperti Kemenkeu******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

KCIC Jawab Usul Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo: Belum Ada Dana******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum bisa menyanggupi usul Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk membangun stasiun kereta cepat Whooshdi Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengaku akan mempertimbangkan usul Moeldoko. Namun, pihaknya belum punya duit untuk membangun stasiun anyar.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," curhat Dwiyana, dikutip dariAntara, Kamis (30/11).

Di lain sisi, Kemenko Marves mengungkapkan pihaknya bisa mempertimbangkan soal pendanaan membangun stasiun di Kopo. Akan tetapi, kantor Luhut Binsar Panjaitan itu mengaku saat ini mereka lebih fokus pada empat stasiun yang sudah beroperasi.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," kata Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

Sebelumnya, KSP Moeldoko menegaskan perlu ada stasiun baru di Bandung. Ia menilai Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat dan Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung, belum cukup dan tak sesuai makna harfiah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana membangun stasiun Whoosh di Kota Bandung. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," tuturnya.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tandas Moeldoko.

Saat ini, Whoosh baru memiliki empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun yang disebut terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, yakni berada di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Para penumpang Whoosh masih perlu menaiki KA Feeder jika ingin menuju jantung Kota Bandung.

Entah apa pertimbangan Moeldoko, tetapi Kopo memang berada di Kota Bandung. Namun, daerah yang terkenal dengan macetnya ini juga bukan berada di pusat kota.

[Gambas:Video CNN]