situs gacor terpercaya 2023

Pakar pribadi si cantik sekolah

Cerita Amran soal Kronologi Jadi Mentan Lagi: Takdir Tak Tertukar******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanbercerita soal kronologi dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menuturkan baru diberitahu akan menjadi menteri pertanian pada Selasa (24/10) pukul 17.00 WIB oleh Jokowi.

"Baru kemarin sore jam 17.00. Baru aku tahu dan itu lah presiden kita," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10).

Amran menuturkan semua proses penunjukan dirinya itu serba cepat. Namun, ia yakin semua itu sudah menjadi takdir dirinya.

"Takdir tidak mungkin tertukar. Biarlah takdir berputar pada orbit sehingga kita menerima dengan baik apapun yang terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pernah dipanggil oleh Jokowi pada September lalu. Namun, Amran mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal pencalonan dirinya jadi menteri.

Menurutnya, pertemuan itu hanya diskusi terkait kondisi ekonomi.

"Waktu itu kami membahas potensi sumber daya alam kita khususnya Indonesia timur," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

IHSG Diprediksi Lanjut Menguat Meski Dibayangi Pelemahan Rupiah******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (25/10) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks diperkirakan dapat menguji resisten terdekat di 6.869.

"IHSG dapat melanjutkan penguatan menuju 6.968 jika tembus di atas 6.869," imbuh Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat terbatas hari ini. Menurutnya, kenaikan yang terjadi dalam pola gerak indeks saham saat ini masih bersifat teknikal rebound.

Hal itu terjadi IHSG pasca melemah pada beberapa waktu sebelumnya. William pun mengingatkan investor tetap waspada terhadap peluang koreksi wajar.

"Mengingat masih terjadinya capital outflowserta adanya fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," imbuhnya.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.702 danresistance6.899 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, ASII, AALI, JSMR, SMRA, KLBF, TBIG, dan AKRA.

IHSG ditutup menguat 64,7 poin atau 0,96 persen ke level 6.806 pada perdagangan Selasa (24/10) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,63 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Jokowi Resmikan Tol Indralaya******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasikan Tol Indralaya-Prabumulih pada Kamis (26/10).

Saat meresmikan tol tersebut, ia memerintahkan agar tol yang merupakan bagian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri.

Tujuannya, agar tol itu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Jokowi menekankan ketersediaan infrastruktur di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Pendanaan pembangunan infrastruktur, ujar Presiden, bisa menggunakan APBN, BUMN maupun kerja sama swasta. Pemerintah, kata Jokowi, secara paralel menggunakan tiga jalur pendanaan itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan, dan pada hari inialhamdulillahJalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 kilometer telah selesai dan segera dioperasikan," kata dia.

Jalan tol berbiaya Rp12,5 triliun itu sudah dibangun sejak 2019. Jokowi mengakui memang kondisi lahan di Palembang, dan Lampung, yang dilewati jalan tol tersebut, bukanlah medan yang mudah untuk menjadi lokasi pembangunan jalan tol.

Investasi yang digelontorkan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih pun, kata Jokowi, cukup besar. Namun, manfaat dari tol tersebut juga penting bagi perekonomian masyarakat.

"Investasi memang besar tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi masyarakat itu, akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sekaligus meresmikan jalan layang (flyover) Patih Galung, Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Jalan tol ini melewati wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih yang dilengkapi 2 simpang susun,1 gerbang tol, dan 1 TIP (rest area) tipe A.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Tahta Dewa Darah Asli

Borong Anggur Red Globe di Transmart Hari Ini, Mulai Rp3 Ribuan******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (29/10). Kali ini Transmart kasih diskon untuk pembelian anggur Red Globe di masing-masing kota di seluruh Indonesia.

Pelanggan setia Transmart bisa membeli anggur Red Globe mulai dari Rp3 ribuan aja per 100 gramnya. Cus, buruan borong anggurnya yang banyak!

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Soalnya ada diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran tersebut. Dengan belanja di Transmart Full Day Sale kamu bisa berhemat di akhir bulan ini!

Berikut rincian harga Anggur Red Globe yang berlaku di masing-masing kota.

• Harga saleRp3.192 per 100 gram. Harga berlaku di Jabodetabek, Jambi, Lampung, dan Palembang.
• Harga saleRp3.200 per 100 gram. Harga berlaku di Manado.
• Harga saleRp3.312 per 100 gram. Harga berlaku di Pontianak.
• Harga saleRp3.432 per 100 gram. Harga berlaku di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
• Harga saleRp3.512 per 100 gram. Harga berlaku di Bandung.
• Harga saleRp3.672 per 100 gram. Harga berlaku di Karawang dan Makassar.
• Harga saleRp3.800 per 100 gram. Harga berlaku di Mataram dan Medan.
• Harga saleRp3.992 per 100 gram. Harga berlaku di Balikpapan, Padang, dan Pangkalpinang.
• Harga saleRp4.400 per 100 gram. Harga berlaku di Denpasar.
• Harga saleRp4.552 per 100 gram. Harga berlaku di Kupang.
• Harga saleRp4.800 per 100 gram. Harga berlaku di Palu dan Pekanbaru.

Yuk merapat ke gerai Transmart terdekat sekarang juga untuk dapatkan diskon Anggur Red Globe-nya. Selamat belanja!

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.