slotdemo89

istri yang penyayang

Antisipasi Penumpang Membludak di Manggarai, KCI Tambah 31 Feeder******

Manajemen PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menambah sebanyak 31 pengumpan (feeder) sebagai antisipasi kepadatan penumpang transit diStasiun Manggarai terutama pada jam sibuk ibu kota negara RI, DKI Jakarta.

"KAI Commuter mengoptimalkan sebanyak 31 perjalanan commuterline pengumpan tambahan dengan 17 perjalanan pada jam sibuk pagi hingga siang dengan relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan pp," kata Vice President Corporate Secretary PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba dalam keterangannya, Minggu (12/2) seperti dikutip dari Antara.

Anne menambahkan, pada jam sibuk sore hingga malam, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 14 perjalanan commuterline pengumpan tambahan untuk relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan dan Manggarai-Bekasi pp.

Lihat Juga : Stasiun Manggarai, Cagar Budaya dan Kisah Pertempuran Melawan "Zombie"

Tak hanya menyiapkan pengumpan tambahan, Anne mengatakan pembangunan perluasan Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan masih terus berlangsung dan kini sudah lebih dari setengah progresnya.

"Saat ini pembangunan sudah 60 persen dan masih terus berlangsung," katanya.

Ia mengatakan tujuan pembangunan ini sebagai bentuk perhatian pihaknya terhadap tingginya mobilisasi masyarakat dan merupakan lanjutan dari perubahan-perubahan sebelumnya.

PT KAI Commuter Indonesia bersama KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga terus berkoordinasi dengan DJKA dalam memenuhi fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di area Stasiun Manggarai (Jakarta Selatan)

Untuk meningkatkan pelayanan, KAI Commuter menyiagakan petugas-petugas yang siap melayani jika pengguna membutuhkan informasi dan bantuan.

Lihat Juga : Menhub Temui Heru Budi Bahas LRT, MRT dan Stasiun Baru Tanah Abang

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maaf kena penumpukan penumpang KRL Jabodetabek yang terjadi di Stasiun Manggarai Jakarta beberapa hari belakangan. Kondisi stasiun penuh sesak lantaran eskalator mati sehingga mempersulit para penumpang komuter yang transit di stasiun tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan ada pekerjaan perawatan eskalator dan elevator untuk penumpang KRL Jabodetabek yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," kata Adita dikutip dari Detikcom, Jumat (27/1).

Menurutnya, perawatan tersebut merupakan bagian dari peningkatan fasilitas penunjang stasiun dan dilakukan dengan mengganti komponen mesin yang perlu diperbaiki. Pekerjaan ini dilakukan malam hari secara bertahap demi penumpukan penumpang.

Adita memastikan eskalator dan elevator di Stasiun Manggarai dapat difungsikan secara optimal. Kini, tinggal satu eskalator di pintu barat stasiun yang masih dilakukan perawatan dan tidak akan berdampak signifikan kepada perjalanan penumpang.

"DJKA akan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator untuk melakukan pemantauan, perawatan, serta rekayasa alur penumpang jika dibutuhkan," imbuhnya.

Pedang melawan Surga

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

Sistem transformasi tingkat dewa

Zulhas Siap Distribusikan 500 Ton Minyakita ke Jawa dan Sumatera******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan setengah juta liter minyak gorengsiap edar tersimpan di gudang Minyakita milik PT Bina Karya Prima. 555 ribu liter Minyakita tersebut telah dikemas di gudang PT BKP Cilincing, Jakarta Utara dan akan didistribusikan ke Jawa dan Sumatera. 

Temuan ini merupakan hasil kunjungan Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Katanya produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada satgas, satgas yang sudah menangani ini, yang paling penting persoalannya nanti diurus sama satgas, tapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa. Saya kira tiga hari bisa kelar," ujar Zulhas dilansir dari Antara, Selasa (7/2).

"Saya minta barangnya 'dihabisin' dulu agar dikirim dulu memenuhi pasar. Soal benar atau salah nanti, kan ini baru ketemu hari ini," paparnya.

Ketua Umum PAN itu juga meminta agar temuan 500 ton minyak goreng itu segera didistribusikan di Pulau Jawa terlebih dulu, kemudian menyusul wilayah Sumatra. Ia pun menegaskan agar Minyakita masuk ke pasar tradisional terlebih dulu sebelum masuk ke ritel modern.

Ia menjelaskan tugas satgas tidak hanya terkait distribusi minyak goreng, tetapi juga bahan pokok lainnya seperti beras, daging, dan kedelai. Terlebih pada momen-momen menjelang Ramadhan dan Lebaran 2023.

"Presiden perintahkan untuk perhatikan betul, tidak boleh rakyat ini susah apalagi nanti puasa dan Lebaran, soal ketersediaan bahan pokok dan harganya harus selalu stabil," tegasnya.

"Jawa dulu saja karena ini kan paling banyak. Jangan di pasar modern dulu, karena ini untuk pasar-pasar, pasar rakyat. Kalau lebih baru di Sumatera tapi Jawa aja dulu tapi di pasar-pasar," ujar Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Pengusaha Ritel Bocorkan Alasan Mal Sepi******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan ada beberapa penyebab sejumlah mal sepi di DKI Jakarta. Pertama, mal yang sepi biasanya menerapkan sistem strata.

Roy mengatakan ada dua jenis mal yakni strata dan lease. Dalam sistem strata, tenant membeli tempat di dalam mal untuk menjalankan usaha mereka, sehingga mereka bebas menentukan apakah akan membuka atau menutup usaha mereka.

Sedangkan dalam, sistem lease, tenant menyewa tempat di dalam mall dengan ketentuan yang disepakati. Jika tidak membuka tenant, mereka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan.

"Jadi sebenarnya bukan mati mal-nya, tapi yang kesorot itu mal-mal yang tipenya strata," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Kedua, mal sepi karena pemiliknya terlambat melakukan perubahan strategi, padahal perilaku konsumen berubah terutama setelah era new normal. Ia mencontohkan Ratu Plaza yang sepi.

Roy mengatakan Ratu Plaza seharusnya berinovasi dan tidak hanya berfokus pada penjualan barang elektronik. Pasalnya saat ini konsumen lebih memilih membeli barang elektronik di daerah Glodok atau membelinya secara online.

Ia mengatakan Ratu Plaza seharusnya berubah menjadi mal makanan dan minuman atau leisure mal. Pasalnya konsumen saat ini cenderung makan dan minum terlebih dahulu sebelum belanja.

"Sebelum tahun 2000 orang belanja dulu baru makan minum, tapi setelah 2015 ke atas atau sekarang orang makan minum dulu baru belanja," ujarnya.

Maka dari itu, Roy mengatakan mal yang tidak menjual makanan dan minuman akan cenderung ditinggalkan pengunjung.

Sejumlah mal di DKI Jakarta sepi pengunjung usai pandemi covid-19 menghantam Indonesia sejak 2020 lalu, di antaranya Ratu Plaza, Glodok City, Mal Blok M dan Plaza Semanggi.

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

Bahlil Pastikan LG Tak Hengkang dari Proyek Baterai Kendaraan Listrik******

MenteriInvestasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan perusahaan asal Korea Selatan, LG, tak kabur dari proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, sampai saat ini kerja antara Indonesia dan Korea Selatan masih berjalan dengan baik. Bahkan, empat hari lalu, kedua pihak mengadakan rapat lanjutan di kantor BKPM.

"Empat hari lalu saya rapat sama LG di kantor ini. Prosesnya nggak ada perubahan sama sekali, tetap jalan," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (16/2).

"Jadi saya sampaikan itu nggak benar (LG hengkang), on trackdan jalan terus. Saya sampaikan itu hanya salah persepsi (LG hengkang) dan LG jalan terus. (Pabrik) kapasitas 10 giga-nya sudah bangun di Karawang, masa konstruksi selesai 2023, bagaimana batal coba?" jelasnya.

Isu hengkangnya LG dari proyek baterai mobil listrik berawal dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Direktur Utama MIND.ID Hendi Prio Santoso. Namun, saat Bahli mengonfirmasi info tersebut kepada Hendi, yang bersangkutan membantah dan mengatakan ada salah persepsi.

Lanjut Bahlil, yang benar adalah adanya perubahan anggota konsorsium. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi urusan internal LG dan Indonesia tak bisa ikut campur karena merupakan aksi korporasi biasa.

"Saya tidak bisa jelaskan siapa keluar dan masuk (anggota konsorsium). Bagi pemerintah ini adalah kerjasama Korea dan Indonesia, dan siapa yang ada di konsorsium (LG) pemerintah nggak akan banyak cawe-cawe di dalam selama tidak merugikan kita," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Mengenal Dana Haji yang Dikelola BPKH******

Dana haji kini tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar biaya yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta di 2023.

Secara rinci, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 diusulkan sekitar Rp98,89 juta per jamaah. Di mana rencananya 30 persen atau Rp29,7 juta berasal dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan sisanya 70 persen atau Rp69 juta dibayarkan oleh jemaah haji.

Hal tersebut banyak dikritik oleh masyarakat karena naik jauh dibandingkan 2022. Tahun lalu, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp39,8 juta.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji yang dikelola BPKH?

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun pengelola dana haji adalah BPKH yang dibentuk pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Dari laporan keuangan BPKH per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

[Gambas:Video CNN]