akun slot yang bisa pakai dana

link judi slot gacor 177Jutaan kata 574507Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun slot yang bisa pakai dana》

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Brasil tarik duta besarnya untuk Israel******

Brasilia (ANTARA) - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menarik duta besar negaranya untuk Israel, menurut pernyataan yang diumumkan secara resmi, Selasa.

Pada pernyataan pemerintah yang menyoroti bahaya pendudukan Israel itu, Kementerian Luar Negeri Brasil melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Mauro Vieira memanggil Duta Besar Israel, Daniel Zonshine, di Rio de Janeiro.

Ia menambahkan bahwa Duta Besar Brasil untuk Israel, Federico Mayer, yang dijadwalkan akan berangkat ke Brasil, juga dipanggil untuk berkonsultasi.

Perkembangan situasi tersebut terjadi setelah Presiden Brasil menjelaskan, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Afrika di Addis Ababa kemarin, bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza bukanlah perang; melainkan genosida.”

Sumber:Saudi Press Agency/SPA

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：akun slot demo solo to、haitogel、permata888

Terkait：idola88、neng4d daftar、situs judi ol terpercaya、senangdomino、slot88ku login、halo138 slot、hoho togel、aman slot、situs infini new member 100、pinjam uang di brimo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：erek erek89（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

castletoto

kredivo pembayaran

hoki slot 96

pinjaman tanpa agunan online

dewacasino88

slot gacor idn play

judi slot gacor

cara ngutang hp di akulaku

pinjol ilegal cepat cair tanpa verifikasi

kotaBacaan TerkaitMore+

Orde Langit

gacor5000

Enam orang rampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam wasit terpilih yaitu Fariq Hitaba, Muhammad Khisfan, Maslah Ihsan, Juhandri Setiana, Oky Dwi Putra dan Aries Papuling telah merampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit yang dilakukan oleh PSSI di Jakarta, Sabtu (17/2) kemarin. Dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, rangkaian kursus dan seleksi penilai wasit tahap pertama ini ditutup dengan agenda 'role play' atau bermain peran dalam sebuah video pertandingan yang disajikan. Mereka disuguhkan beberapa video pertandingan oleh Instruktur Wasit FIFA Mohamad Rodzali untuk dianalisa bersama kemudian memberikan penjelasan mengenai hasil analisanya yang didampingi oleh Jimmy Napitupulu, Purwanto dan Agus Haryono. Pada agenda bermain peran tersebut, satu berperan sebagai penilai wasit, dua orang sebagai wasit dan dua lainnya sebagai asisten wasit. Hal itu dilakukan secara bergantian, hingga keenamnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai penilai wasit. Satu di antara wasit peserta kursus ini, Fariq Hitaba mengatakan dirinya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan bermain peran ini dan diharapkan dapat menerapkan ilmu tersebut ketika ia bekerja sebagai penilai wasit. "Sebagai penilai wasit, dalam role playhari ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pandangan bagaimana nantinya saya akan bertugas menjadi penilai wasit. Jadi kita harus terus melakukan pendekatan serta berkomunikasi secara profesional dengan wasit dan asisten wasit, sebelum, saat jeda waktu dan sesudah laga," ungkap Fariq. Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI Sementara itu, salah satu pendamping dalam kegiatan ini, Purwanto menjelaskan, keenam wasit ini akan kembali dinilai dan penilaiannya mencakup antara lain mengenai pemahaman terhadap teknologi informasi dan juga pemahaman terhadap Law of The Game. "Siapa yang akan terus lanjut hingga akhir dan bergabung dengan peserta baru lainnya, namun nanti kami berharap semuanya bisa terus lanjut hingga akhir dan bisa menambah jumlah serta kualitas penilai wasit di Indonesia," jelas Purwanto. Kursus dan seleksi ini masih akan terus berlanjut, dengan beberapa penambahan wasit serta asisten wasit baru sebagai calon penilai wasit dan keenam orang ini akan terus mengikuti kegiatan hingga akhir. Tanggal 22-25 Februari 2024, seleksi dan kursus penilai wasit kembali dimulai. Selain itu pada 26-29 Februari 2024, ada kegiatan akhir serupa juga untuk implementasi sistem. Agar kegiatan dan ilmu yang disampaikan oleh Instruktur FIFA dapat efektif, maka PSSI membaginya menjadi dua gelombang (untuk tanggal 22-25 Februari dan 26-29 Februari 2024) karena jumlah peserta nantinya kurang lebih 30 orang.

Baca juga: PSSI targetkan seleksi penilai wasit menyentuh standar Liga Inggris

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

sinislot

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Benua Soochow

angka jitu mimpi melihat ular besar

Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).

Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.

"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.

Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran

Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.

Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.

Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.

Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.

Baca juga: Mendag ungkap alasan ritel enggan jual beras premium
Baca juga: Bulog Jateng memperbanyak penyaluran beras SPHP
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako jelang Lebaran

Administrator surga

slothoky

Gerinda sebut koalisi dengan 01 dan 03 berpotensi dapat terjadi******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kemungkinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkoalisi dengan kubu 01 dan 03 dapat terjadi.

"Kami merasa bahwa insya Allah ajakan kami untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan di bawah pemerintah Prabowo-Gibran sepertinya bukan bertepuk sebelah tangan," kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakan Muzani lantaran pihaknya telah membuka komunikasi dengan partai oposisi di kubu 01 dan 03 setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul suara dalam hitung cepat atau quick countKomisi Pemilihan Umum (KPU).

Muzani mengaku hingga saat komunikasi dengan beberapa petinggi partai oposisi masih berjalan dengan baik.

Bahkan berdasarkan komunikasi yang dibangun itu, Muzani memahami pihaknya memiliki kesamaan dengan partai lain yakni ingin memajukan bangsa Indonesia.

"Karena sesungguhnya di antara kami (partai) juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan Indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik," kata dia.

Saat ditanya siapa saja petinggi partai yang telah ditemui, Muzani enggan memberi tahu hal tersebut.

Dia berharap pertemuan dengan para oposisi tersebut bisa menghasilkan kerja sama untuk pemerintah Indonesia yang lebih kuat.

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi KPU yang dikutip hari ini pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen.

Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Baca juga: Pengamat sebut masih cukup dini membicarakan NasDem pindah koalisi
Baca juga: PKB belum tentukan sikap soal koalisi atau oposisi
Baca juga: Data Riset Analitika: Gerindra partai dengan elektabilitas teratas

Jalannya menghadap ke langit

kode alam tawon

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pacar hantuku

setiabet88

Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******

《akun slot yang bisa pakai dana》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，rtp admin jarwo hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akun slot yang bisa pakai dana》bab terbaru。