judi slot terbaik dan terpercaya

Xingwutongshen

KAI Masih Investigasi Penyebab Kereta Argo Semeru Anjlok******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) masih belum bisa memastikan pemicu anjloknya KA Argo Semeru yang kemudian terserempet KA Argo Wilis di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10) kemarin.

"Kita akan investigasi (pemicu) bersama direktur keselamatan dan KNKT. Terlalu dini kalau menyampaikan penyebabnya, tapi memang salah satunya cuaca panas ini harus kita waspadai," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo di lokasi, Rabu (18/10).

Menurut Didiek, bahan logam rel berpotensi memuai dan bertambah ukurannya karena cuaca panas.

Namun, Manager Humas KAI DAOP 6 Yogyakarta Krisbiyantoro menyebut kondisi perlintasan normal sebelum dilalui KA Argo Semeru. Demikian pula kondisi kereta apinya.

"Karena KA Argo Semeru berangkat dari stasiun awal dan lepas dari Stasiun Yogyakarta pun kondisi normal, dan jalur juga normal tidak ada masalah," kata Kris di lokasi, Selasa (17/10) malam.

Kereta Api Argo Semeru relasi Surabaya-Jakarta anjlok dan terserempet Kereta Api Argo Wilis relasi Bandung-Jakarta di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10).

Insiden ini menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Beberapa harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit.

Seluruh gerbong Argo Semeru dan Argo Wilis yang anjlok telah berhasil dievakuasi sejak Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI mengerahkan sejumlah alat beratnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Daftar 10 Proyek Pusat yang Banjiri Solo di Era Gibran******

Solo kebanjiran banyak proyek pusat di era Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.

Berikut sejumlah proyek di Solo yang biayanya bersumber dari pemerintah pusat.

1. Rel Layang Simpang Joglo

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar.

2. Revitalisasi Pasar Jongke

Revitalisasi Pasar Jongke di daerah Laweyan, Kota Solo dimulai pada 2022. Proyek itu menelan biaya sebesar Rp 170 miliar.

Dana ini berasal dari Kementerian PUPR sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencananya perombakan pasar tradisional ini akan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

3. Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Pada 2022, seluruh pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mebel Gilingan Solo mulai pindah ke lokasi darurat menyusul rencana pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gilingan oleh pemerintah pusat.

Dilansir dari Antara, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Sentra IKM Gilingan sebesar Rp46 miliar.

4. Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto

Kementerian PUPR melakukan Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto. Penataan kawasan koridor pedestrian Kota Surakarta dimulai sejak Juni 2022 dengan biaya Rp31,6 miliar.

Dana tersebut berasal dari Kementerian PUPR.

5. Renovasi Pura Mangkunegaran

Renovasi Pura Mangkunegaran dikerjakan pada tahun lalu. Pembangunan itu dilakukan di bekas lapangan tenis yang berada di sisi utara barat Pura Mangkunegaran.

Dikatakan anggaran untuk renovasi tersebut mencapai Rp18 miliar.

Sementara mengutip detik.com, anggaran semua dikucurkan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

[Gambas:Video CNN]

6. Revitalisasi Lokananta

Pemerintah melakukan revitalisasi Lokananta tahun ini. Biaya revitalisasi studio rekaman legendaris itu mencapai Rp50 miliar.

Dilansir dari detik.com, biaya ini berasal dari PT Danareksa, selaku BUMN pemilik aset Lokananta.

7. Revitalisasi Keraton Kasunanan

Dilansir dari detik.com, pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama revitalisasi Keraton Kasunanan Solo pada Juli 2023 lalu.

Revitalisasi Keraton Kasunanan Solo ini akan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar dari dana APBN 2023 dan 2024 Kementerian PUPR.

Penandatangan MoU dilakukan Gibran, Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Kuswara, di Novotel Hotel Solo.

8. Pembangunan Viaduk Gilingan

Pembangunan proyek Viaduct atau Viaduk Gilingan dilakukan pada Februari 2023 lalu.

Dilansir dari detik.com, pembangunan Viaduk menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp 18 miliar.

9. Rusun Putri Cempo

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, berkolaborasi dalam membangun rumah susun (Rusun) Putri Cempo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun lalu.

Dilansir dari Antara, pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan perumahan.

Rusun Putri Cempo terdiri dari 44 unit kamar yang dapat menampung 176 jiwa. Adapun biaya pembangunan Rusun tersebut sekitar Rp17,26 miliar dan berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

10. Revitalisasi Pasar Legi

Rehabilitasi Pasar Legi Surakarta dilakukan karena sempat terbakar dua kali pada 2018 dan 2020.

Kementerian PUPR pun turun tangan untuk revitalisasi ini. Rehabilitasi pasar ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan anggaran Rp114,7 miliar.

Konstruksi pasar dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Urban (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah 1 sebagai manajemen konstruksi, dengan lingkup pekerjaan renovasi secara menyeluruh.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Belt and Road Initiative, Satu Dekade Ambisi Jalur Sutra Baru China******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada Chinayang terus berkontribusi untuk kemajuan negara berkembang.

Ucapan tersebut Jokowi sampaikan terkait pelaksanaan program jalur sutera atau Belt Road Initiative (BRI) yang dijalankan Negeri Tirai Bambu.

"Pepatah China mengatakan 'Yi Khung Yi Shian' atau kegigihan akan mewujudkan keajaiban. Mari berjuang gigih bersama memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam kunjungan kerja di China, Rabu (18/10).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud BRI China?

Program jalur sutera atau BBRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur.

Proyek itu dibangun dalam mulai dari pengaspalan jalan raya dari Papua Nugini ke Kenya, membangun pelabuhan dari Sri Lanka ke Afrika Barat, dan menyediakan infrastruktur listrik dan telekomunikasi untuk orang-orang dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Dilansir dari China BRI Investment Report 2022 yang diterbitkan Green Finance & Development Center, pembiayaan dan investasi dari program jalur sutra ini mencapai US,8 miliar atau setara Rp1.068 triliun (asumsi kurs Rp15.752 per dolar AS) pada 2022.

Dana tersebut tersebar di 147 negara dengan lebih dari 200 kesepakatan.

Adapun sepanjang 2013 hingga 2022 investasi China dalam BRI secara total mencapai US2 miliar atau setara Rp15.152,3 triliun.

Jumlah tersebut terbagi dalam investasi kontrak konstruksi sekitar US3 miliar dan investasi non-keuangan sebesar US9 miliar.

Investasi BRI pada 2022 sangat didominasi oleh perusahaan swasta, termasuk CATL dan Alibaba. Sementara, kontrak konstruksi didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN).

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Harga Cabai Rawit Kian Menggigit, di Bau******

Harga cabai-cabaian menanjak pada awal pekan ini, Senin (23/10), saat mayoritas harga panganturun.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga cabai rawit merah naik 6,79 persen ke Rp62.900 per kg. Bahkan, di Pasar Karya Nugraha, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara harganya menembus Rp105 ribu per kg.

Di Jakarta, harga cabai rawit tercatat Rp70 ribu naik dari pekan lalu yang masih berkisar Rp61 ribu-Rp65 ribu per kg.

Harga juga merangkak untuk komoditas gula pasir lokal sebesar 0,96 persen ke Rp15.850 per kg dan minyak goreng curah 0,33 persen ke Rp15.300 per kg.

Sementara itu, sebagian harga komoditas pangan lainnya mulai melandai. Tercatat, harga beras kualitas bawah I turun 1,12 persen ke Rp13.300 per kg.

Harga beras kualitas medium 1 turun 1,71 persen ke Rp14.400 per kg. Kemudian, beras kualitas medium II minus 0,69 persen ke Rp14.300 per kg.

Harga beras kualitas super I dan beras kualitas super II juga melandai masing-masing 0,63 persen dan 1,3 persen menjadi Rp15.850 dan Rp Rp15.150 per kg.

Bawang merah ukuran sedang merosot 4,44 persen ke Rp25.800 per Kg. Serupa, harga bawang putih ukuran sedang juga turun 1,56 persen Rp37.900 kg.

Daging sapi juga kian murah untuk kualitas I yang harganya turun 1,84 persen ke Rp135.850 per Kg. Harga daging sapi kualitas 2 juga melandai 1,01 persen ke Rp127.750 per Kg.

Penurunan harga juga dialami oleh minyak goreng kemasan bermerek 1 sebesar 1,67 persen ke Rp20.650 per kg. Kemudian, harga minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 0,51 persen ke Rp19.400 per kg.

Kembali ke masa kecil

Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut upahminimum provinsi (UMP) 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Hal ini merespons serikat pekerja yang menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen tahun depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman covid-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini RI dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

"Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja," kata Bob.

Permenaker Nomor 18 tahun 2023 itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.