cara dapetin uang

Memikirkan Tibet

Sandiga Uno Ungkap Kondisi Kesehatan Luhut Usai Diminta Bedrest Dokter******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengungkap kondisi terkini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanyang belakangan harus beristirahat alias bedrest karena sakit.

Sandi menyebut kesehatan Luhut semakin membaik kendati masih harus rawat inap di rumah sakit. Ia juga memastikan posisi Luhut saat ini berada di DKI Jakarta.

"Sampai kemarin masih di rumah sakit, tapi persiapan akan pemulihan," kata Sandi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/10).

Sandi mengungkapkan Luhut sempat kelelahan usai didapuk sebagai Ketua KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS) yang rencananya akan dihelat di Bali pada 10 Oktober-11 Oktober 2023.

Selain itu, Luhut menurutnya juga kelelahan setelah sempat mengadakan perayaan ulang tahun ke-76 yang pada saat itu dihadiri banyak tokoh bangsa.

"Minggu ketemu juga, dan dia sangat belum menunjukkan kelelahan. Tetapi pada Senin-Selasa itu mulai [kelelahan] sampai harus dirawat. Tetapi saya baru dapat informasi beliau berangsur pulih dan mohon didoakan oleh teman-teman," ujar Sandi.

Sandi belum bisa memastikan apakah Luhut akan menghadiri KTT AIS. Namun yang pasti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya akan hadir pada forum internasional di Pulau Dewata itu.

Luhut sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin KTT AIS 2023 di Bali. Keputusan itu tertuang dalam pasal 7 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Forum Negara Pulau dan Kepulauan.

Tugas panitia nasional KTT AIS, di antaranya menyusun dan menetapkan rencana induk, termasuk menentukan tema dan agenda rangkaian kegiatan pertemuan.

Mereka juga bertugas menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan, melakukan persiapan dan penyelenggaraan, dan melakukan monitoring penyelenggaraan KTT.

Selain itu, panitia nasional juga bertugas melakukan evaluasi hingga menyusun laporan penyelenggaraan KTT.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Airlangga Lapor PSN ke Jokowi: 170 Proyek Senilai Rp1.299 T Rampung******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tercatat, 170 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.299 triliun selesai dibangun per 4 Oktober 2023. Sementara, 61 lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Kalau kita lihat di 2023 ini sampai 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun. Proyeknya ada jalan tol, pelabuhan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun. Kemudian, LRT Rp29,9 triliun, berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Tol Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan," jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun. Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," jelas Airlangga.

Sementara itu, ia mengatakan 12 PSN lain ditargetkan rampung pada 20 Oktober hingga Desember 2024. Total investasi untuk sejumlah proyek tersebut mencapai Rp23,45 triliun.

Ia menegaskan garapan PSN di tahun depan ada yang bersifat masih konstruksi, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari 2024. Namun, proyek-proyek yang sudah selesai urusan keuangannya terus digarap hingga rampung.

"Ini jumlah proyeknya ada 42 (selesai lewat 2024), nilainya Rp1.427 triliun. Karena sifatnya proyek sudah berjalan dan financial closing, tentunya proyek ini berlanjut sampai selesai," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam rapat tersebut menyinggung PSN Rempang Eco City di tengah gejolak demonstrasi masyarakat. Menurutnya, proyek Jokowi di Batam tersebut bakal terus berlanjut meski ada protes dari warga setempat.

Ia menepis ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Bahlil berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Ia berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China