slot game gacor

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Mendag Klaim Harga Telur Sudah Normal Meski Tak Seperti Dulu******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengklaim harga telursudah normal lagi meski belum kembali ke level sebelumnya.

Menurutnya, saat ini harga telur ayam sudah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram (kg) atau sudah turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp32 ribu per kg.

"Memang harga telur belum seperti dulu, dulu terlalu murah, maka dipotong, ayamnya dipotong dijual," ujarnya dikutip dari antara, Kamis (6/7).

Pasalnya, produsen membeli telur ayam sekitar Rp28 ribu per kg. Jika dijual lagi Rp25 ribu, maka akan rugi dan tidak ada yang mau menjual telur ayam.

"Telur itu Rp28 ribu dijualnya Rp25 ribu ya rugi lah. Akhirnya ayamnya induknya dipotong, terjadi supply on demand, supply-nya kurang. Kalau suplai kurang kan harganya naik, nah sekarang udah turun," tambahnya.

Selain telur, harga daging ayam juga dinilai sudah cukup murah. Menurutnya, harga ayam sekitar Rp32 ribu per kg justru tidak adil bagi pedagang.

"Sekarang sudah harga normal, dari Rp46 ribu sekarang sudah menjadi Rp39 ribu di Jawa Tengah, kalau di luar Jawa iya masih mahal," pungkasnya.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

DKI Jakarta Anggarkan Rp78 M untuk Pasang AI di 20 Simpang Jalan******

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)DKI  Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan anggaranpemasangan teknologi artificial intelligencealias AIsebesar Rp78 miliar.

Uang tersebut dipakai untuk pemasangan teknologi AI pada lampu lalu lintas di 20 simpang jalan Ibu Kota dan ruang kontrol di lantai 16 Gedung Dinas Perhubungan, Gambir, Jakarta Pusat.

Syafrin mengklaim penggunaan AI itu efektif mengurangi kemacetan di persimpangan jalan.

Ia pun mencontohkan manfaat AI di Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL). Menurutnya dengan bantuan AI, arus lalu lintas pada sore hari dari sisi selatan sudah dapat mengalir lebih lancar ke arah utara.

Secara bentuk, kata Syafrin, AI ini merupa kamera pengenal plat nomor otomatis (ANPR) yang terlihat mirip dengan kamera pemantau pelanggaran lalu lintas otomatis (ETLE) dari kepolisian. Namun, kamera ini terletak pada 100 meter sebelum simpang jalan.

"Jadi di 20 simpang, ada yang simpang lima, ada yang simpang empat, simpang tiga. Jadi di kaki persimpangan itu jaraknya sekitar 100 meter, kamera ANPR kita pasang. Itu untuk memonitor berapa traffic volume yang masuk di kaki simpang itu," ujar Syafrin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan AI ini dilakukan secara mandiri oleh Dishub DKI Jakarta, bukan dengan kerja sama Google Indonesia.

Cara kerja alat AI yang berbentuk kamera ANPR ini sifatnya sistem yang menghitung volume lalu lintas yang masuk di setiap kaki persimpangan, lalu sistem akan menghitung siklus waktunya.

"Kemudian diberikangreen time(waktu lampu hijau lebih lama) kepada satu simpang yang terpadat. Itu langsung diberikan waktu prioritas untuk melintas," ujar Syafrin.

[Gambas:Video CNN]

Adapun 20 titik lokasi yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atauartificial intelligence (AI)antara lain Jalan Jembatan 2 Raya-Jalan Tubagus Angke, Jalan Kyai Tapa-Jalan Daan Mogot (Grogol), Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman-Jalan KS. Tubun-Jalan Gatot Subroto (Slipi), dan Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasuna Said (Kuningan).

Lalu Jalan Gatot Subroto-Jalan Supomo (Pancoran), Jalan MT haryono-Jalan Sutoyo (Cawang Uki), Jalan DI Panjaitan-Jalan Kalimalang, Jalan Ahmad Yani-Jalan Utan Kayu (Rawamangun), Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda-Jalan Pramuka, Jalan Ahmad Yani-Jalan H. Ten, dan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Letjen Suprapto.

Kemudian Jalan Senen Raya-Jalan Kwitang (Senen), Jalan Gunung Sahari-Jalan Wahidin, Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL), Jalan Gunung Sahari-Jalan Angkasa-Jalan Samanhudi , Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Besar (Kartini), Jalan Gunung Sahari-Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Dua, dan Jalan Perniagaan Raya-Jalan Pasar Pagi Flyover (Jembatan Lima).

Budaya menaklukkan dunia lain

Benarkah Indonesia Dihantui Perusahaan Zombie Seperti Kata IMF?******

Dana MoneterInternasional (IMF) memberi peringatan kepada Indonesia. 

Peringatan terkait munculnya perusahaan zombie di Indonesia. Mereka menyebut ke depan akan banyak perusahaan zombie di tanah air imbas pandemi covid-19 dan kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini.

Dalam laporan terbarunya yang dikutip Selasa (4/7), IMF mengatakan Indonesia sebenarnya sudah melakukan relaksasi kredit hingga Maret 2024 demi mengurangi beban kenaikan suku bunga. Namun, relaksasi itu tidak berlaku bagi semua perusahaan.

Hal itu lah kata IMF yang meningkatkan risiko makin banyak perusahaan 'zombie' karena mereka hidup segan mati tak mau.

"Memperpanjang relaksasi kredit terus meningkatkan risiko moral hazard, penundaan pengumuman kerugian, dan memperpanjang keberadaan perusahaan 'zombie'," tulis IMF.

Maka dari itu, IMF merekomendasikan agar relaksasi klasifikasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi diperpanjang setelah berakhir pada Maret 2024 mendatang.

Sebaliknya, IMF mendukung instrumen makroprudensial yang sudah mulai diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Tujuannya agar kinerja kredit tetap positif tanpa ada restrukturisasi.

Mengutip berbagai sumber, perusahaan disebut zombie apabila menghasilkan cukup uang untuk terus beroperasi dan membayar utang, tetapi tidak dapat melunasinya.

Perusahaan tersebut hanya memenuhi biaya seperti upah, sewa, bayar bunga utang, tetapi tidak memiliki modal lebih untuk berinvestasi demi memacu pertumbuhan.

Sebenarnya tidak ada definisi formal tentang perusahaan zombie. Tetapi secara umum ada kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak dapat bertahan secara ekonomi dan berhasil bertahan dengan memanfaatkan bank dan pasar modal

Di Amerika Serikat, perusahaan zombie sedikit jumlahnya. Umumnya mereka kecil di antara perusahaan swasta dan publik.

Perusahaan zombie di sana pun sebagian besar terkonsentrasi di sektor manufaktur dan ritel.

Sementara itu menanggapi peringatan IMF, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indoenesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan pernyataan lembaga keuangan internasional itu memang ada benarnya.

Saat ini memang sudah mulai ada perusahaan zombie di Indonesia. Ia menjelaskan itu terjadi karena Indonesia tidak mengenal sistem hair cutatau potongan terhadap pokok pinjaman perbankan. Perbankan maksimal hanya bisa menghapus denda administrasi dan bunga.

Hal ini terjadi lantaran regulasi perbankan oleh OJK sangat ketat terhadap rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Alhasil, bila ada perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk tertekan dampak pandemi, tidak punya modal untuk menutup kekurangan pembayaran cicilan ke bank mereka bisa dipailitkan seperti Zombie.

Model seperti inilah yang kata Hariyadi disebut IMF sebagai perusahaan zombie. 

"Bila perusahaan terdampak covid tidak punya modal lagi untuk menutup kekurangan cicilan ke bank, kemungkinannya akan dipailitkan bank atau seperti zombie yang disebutkan oleh IMF. Artinya perusahaan tersebut mencoba memperpanjang selama mungkin untuk cicilannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hariyadi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah perusahaan zombie di Indonesia. Namun, ia memastikan jumlahnya tidak banyak.

Hal berbeda disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia mengatakan perusahaan zombie di Indonesia sejatinya banyak.

Namun fenomena itu juga terjadi di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Ia menyebut perusahaan zombie yang kesulitan membayar utang, terutama saat kenaikan suku bunga bisa berdampak besar ke kehidupan ekonomi masyarakat. Memang katanya, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh di tengah kondisi itu, seperti; melego sebagian saham, meresetrukturisasi utang dengan menambah masa waktu pembayaran agar bunga tidak terlalu besar.

Tapi, ketika itu tidak berhasil, mereka bisa menempuh cara PHK karyawan. Atau, pilihan paling tragis, tutup sama sekali.

Ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan sehingga ekonomi menjadi mandek.

"Jika memang di Indonesia banyak perusahaan semacam itu, akan sangat mungkin risikonya akan terasa dalam waktu-waktu dekat," kata Ronny.

Kendati demikian, Ronny tak mengetahui pasti berapa jumlah perusahaan di Tanah Air. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan data soal perusahaan zombie.

Ia hanya memberikan contoh soal perusahaan zombie itu.

"Contohnya adalah Garuda pada 2020-2021 lalu. Hari ini Wika juga terlilit masalah yang sama. Itu BUMN, swasta tampaknya tak sedikit juga," katanya.

Menghadapi situasi itu, ia meminta pemerintah dan otoritas terkait terutama BI dan OJK  untuk waspada. Kewaspadaan terutama ia harapkan dari sisi kapasitas pengawasan yang baik terkait keberadaan perusahaan-perusahaan zombie.

Pemerintah ia minta mulai mendata, memanggil, dan menawarkan win win solutionagar permasalahan yang dialami perusahaan zombie tidak berdampak buruk, termasuk saat tiba-tiba mereka harus mendadak tutup.

Di sisi lain, Ronny menilai persoalan perusahaan zombie agak dilematis lantaran eksistensi mereka terkait dengan kredit dan bank.

"Kalau mereka kolaps, utangnya ke bank bagaimana. Jika jumlahnya besar, maka banknya pun bisa terkena masalah," kata Rhony.

Perusahaan Zombie di BEI

Hunyuan Wuzong

Kapitalisasi Pasar Apple Tembus Rp45 Ribu T, Satu******

Saham Apple ditutup pada Jumat dengan nilai US triliun atau sekitar Rp45 ribu triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Hal itu menjadikan Apple satu-satunya perusahaan yang pernah mencapai tonggak tersebut.

Mengutip CNN Business, Senin (3/7), perusahaan ini telah mengikuti gelombang saham Big Tech yang memberikan keuntungan paruh pertama terbaik bagi Nasdaq dalam 40 tahun terakhir.

Saham Apple naik lebih dari 2 persen pada Jumat dengan harga tertinggi sebesar US3,97.

Apple dengan mudah melampaui level US0,73 yang diperlukan untuk mencapai US triliun saat pasar dibuka pada Jumat (30/6).

Nilai yang sangat tinggi bagi raksasa teknologi ini datang setelah diluncurkannya Apple Vision Pro yang berisiko awal bulan ini dan laporan keuangan kuartalan yang lebih baik dari yang diharapkan pada Mei, meskipun penjualan dan keuntungan menurun.

Lihat Juga : Walt Disney Digugat Imbas Beri Upah Rendah ke Pekerja Perempuan

Vision Pro, yang akan dijual tahun depan, mengesankan para jurnalis teknologi yang mendapatkan pratinjau awal tentang perangkat realitas teraugmentasi tersebut.

Namun, perangkat ini memasuki pasar yang masih baru dengan adopsi konsumen umum yang sedikit.

Apple berencana mematok harga sebesar US.499 untuk headset tersebut, yang saat ini memiliki aplikasi dan pengalaman terbatas, serta memerlukan pengguna untuk tetap terhubung dengan baterai seukuran iPhone.

Saham Apple (AAPL) telah melonjak 49 persen tahun ini, didorong oleh lonjakan lebih luas dalam saham Big Tech ketika investor melompat ke dalam tren kecerdasan buatan. Nvidia (NVDA) memimpin S&P 500 dengan kenaikan 190 persen tahun ini, diikuti oleh Meta (META) dengan kenaikan 138 persen.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

Nasdaq tumbuh sebesar 31,7 persen pada paruh pertama tahun ini, mencatatkan kenaikan persentase paruh pertama terbesar sejak 1983.

Sebelumnya, Apple pernah berada tersebut pada 3 Januari 2022, di mana valuasi Apple mencapai US triliun selama perdagangan di hari tersebut, namun tidak berhasil menutup di angka itu.

Adapun keberhasilan pasar saham Apple tahun ini berbanding terbalik dengan 2022. Pada awal 2023, kapitalisasi pasar Apple turun di bawah US triliun dalam perdagangan untuk pertama kalinya sejak awal 2021.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]