petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola gacor mahjong ways

bo slot sering maxwin 341Jutaan kata 107319Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola gacor mahjong ways》

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.
Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK
Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko ANTARA/Rolandus Nampu
Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot terpercaya

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
pola slot gacor 4d
situs online yang aman
robothoki
hobi55
buku tafsir mimpi 3d
slot asia online
situs lotre terpercaya
lambeslot
bataratoto
Daftar isi semua bab
Bab 1 rajabandut
Bab 2 erek65
Bab 3 slot pilar
Bab 4 5000slot
Bab 5 agen judi slot gacor
Bab 6 slot akun dana gacor
Bab 7 slot new member 100 to rendah
Bab 8 62 togel
Bab 9 rtp ide777
Bab 10 slot 100 gacor
Bab 11 akuratpoker
Bab 12 cicil hp bunga 0
Bab 13 qq59bet
Bab 14 jackpot168
Bab 15 erek erek salak
Bab 16 paito kentucky mid
Bab 17 mpo76
Bab 18 bonus member baru
Bab 19 idn33
Bab 20 bola388
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5890bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

tafsir mimpi 87
Sepekan, OTT Bupati Labuhan Batu hingga vonis Rafael Alun
Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU/am.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA sepekan terakhir, yakni 7–13 Januari 2024, mulai dari Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara.

Berikut rangkuman berita bidang hukum sepekan untuk kembali Anda simak.

1. KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1).

Selengkapnya di sini.

2. Dewas KPK segera sidangkan 93 pegawai terlibat kasus pungli rutan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar sidang kode etik terhadap 93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya bukan fokus pada berapa besaran uang yang diterima para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan soal integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Selengkapnya di sini.

3. SYL jalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam di Bareskrim Polri

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/1).

Syahrul tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK, kemudian baru selesai menjalani pemeriksaan di lantai enam Dittipidkor Bareskrim Polri pukul 22.58 WIB.

Selengkapnya di sini.

4. Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos

Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

Selengkapnya di sini.

5. Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

slot gila gacor
Tiga RT di DKI Jakarta tergenang akibat hujan deras
Sejumlah petugas BPBD membantu warga yang terdampak banjir di kawasan Jalan NIS, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA/HO-BPBD wilayah Jakarta Selatan/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bersama instansi terkait menangani genangan di tiga Rukun Tetangga (RT) di DKI Jakarta pada Sabtu hingga pukul 19.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan terjadi kenaikan dari satu RT menjadi tiga RT atau 0,009 persen dari 30.772 RT," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta.
 Genangan atau banjir itu akibat hujan deras. Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan genangan atau banjir di sebagian wilayah DKI Jakarta. Adapun data wilayah terdampak genangan di Jakarta Barat terdapat dua RT di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya. Ketinggian genangan hingga 30 sentimeter (cm) akibat curah hujan yang tinggi.

Baca juga: Ada enam subkluster untuk penanggulangan dampak banjir di Jakarta
Baca juga: 16 kecamatan di Jakarta berpotensi rawan longsor Kemudian Jakarta Selatan terdapat satu RT di Kelurahan Cilandak Timur. Ketinggian genangan mencapai 40 cm dan penyebabnya curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan.

Tim gabungan tersebut bersama para lurah dan camat setempat juga memastikan tali-tali air berfungsi baik. Genangan ditargetkan surut dalam waktu secepatnya. Lalu, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 yakni layanan gratis dan beroperasi selama 24 jam.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menantu paling kaya, Lu Feng

situs online terpercaya 2022
Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers terkait safari politik Ketum PSI Kaesang Pangarep di Banda Aceh, Aceh, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

imbaslot
Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK
Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko ANTARA/Rolandus Nampu
Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

pinjol limit awal tinggi
Spesialis Anak imbau masyarakat waspadai penyakit pada musim hujan
Tenaga kesehatan melakukan pengecekan Infus seorang pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Bahteramas Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Andry Denisah/Zk/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Dokter Spesialis Anak, dr Ari Prayogo mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua untuk mewaspadai sejumlah penyakit yang biasanya menyerang anak pada musim hujan. "Jadi untuk di musim hujan ini, satu adalah pada penyakit demam berdarah. Angkanya biasa cenderung naik di bulan-bulan ini Januari, Februari," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Selain demam berdarah, Ari menyebutkan penyakit diare juga menjadi salah satu penyakit yang harus diwaspadai. "Hujan, sumber air tanah tidak bersih, lalu kemudian jadi mudah menyebar bakteri penyebab diare," tambah dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta itu.
Baca juga: Musim hujan, masyarakat disarankan perbanyak konsumsi vitamin D

Baca juga: Musim hujan, waspada penyakit leptospirosis
 Ari mengemukakan pada masa-masa ini angka kasus demam berdarah dan diare di berbagai rumah sakit biasanya cenderung meningkat. Adapun terkait penyakit lain seperti batuk, pilek, dan influenza, ia menyebutkan penyebab utamanya justru bukan disebabkan oleh cuaca yang berubah menjadi dingin. "Batuk pilek sebetulnya kaitan khusus dengan hujan tidak ada. Sekarang menjadi meningkat karena selalu diingatkan sempat ada libur panjang  sehingga perhatian orang di situ. Anak, orang dewasa baik yang sehat maupun sakit kumpul menjadi satu," ucapnya. Meskipun peralihan cuaca juga dapat berpengaruh kepada daya tahan tubuh anak, Ari menilai kegiatan yang padat dan kurangnya istirahat pada anak lah yang menyebabkan penyakit dan anak menjadi tidak nyaman. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua untuk tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan alat makan, serta memakai masker bila hendak berpergian. "Pastikan hidrasi cukup, cukup minum air putih, saluran napas bersih, jauh dari asap rokok, juga lingkungan tidak pengap dengan sirkulasi udara yang terbuka," tutur Ari Prayogo.

Baca juga: Dokter: Imunitas anak lebih rentan di musim hujan

Baca juga: Kemenko PMK: Antisipasi berbagai penyakit saat musim hujan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Kaisar

mpo99id
KPU buka layanan pindah memilih hingga malam hari
Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara untuk Pemilu 2024. ANTARA/Darwin Fatir. 
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka layanan pindah memilih hingga malam hari untuk Pemilu 2024 guna mengakomodasi warga yang punya hak pilih namun berada di tempat yang berbeda dari daftar pemilih tetap (DPT) awal.

"Ya tentu itu (pelayanan sampai malam hari) kebijakan KPU RI agar jangan sampai kemudian ada warga negara yang sebenarnya punya hak untuk memilih, dan memilihnya di tempat yang berbeda dari pada catatan awal di DPT. Namun memang harus melalui proses itu," kata Komisioner KPU August Mellaz, di Jakarta pada Minggu.

Ia mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, batas waktu pindah pemilih akan berakhir pada hari Senin (15/1), namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024.

"Tenggang waktu untuk melakukan pindah memilih kan sebenarnya dalam konteks normal 30 hari kalau di KPU, meskipun ada putusan MK dengan situasi-situasi tertentu itu bisa tujuh hari, jadi sampai sekarang proses sosialisasi itu juga dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi terkait hak pilih dan ruang gerak bagi pemilih untuk melakukan pindah memilih telah dilakukan jauh-jauh hari, baik oleh KPU pusat maupun KPU di daerah.

"Kalau teman-teman perhatikan media informasi atau kanal-kanal informasinya KPU Provinsi dan kabupaten kota sedang berlangsung sosialisasi itu secara masif," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023 antara lain pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar bahas ketahanan pangan saat tinjau UMKM di Senayan Park

Baca juga: Lari di Penguin Sliwerun, Ganjar: Saya senang ada UMKM pertanian 

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pemilu di luar negeri masih "On the track"

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024